drh. Chaidir, MM | Ulasan Manajemen Pemerintahan: Mengalahkan Diri Sendiri | MENJELANG tutup tahun 2016 (30/12/2016), struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau yang baru, resmi dilaksanakan dan personil pejabatnya pun resmi dikukuhkan. Konsekuensinya, sebagian pejabat kehilangan posnya karena tidak tercantum lagi dalam struktur yang baru.

Restrukturisasi or
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Ulasan Manajemen Pemerintahan: Mengalahkan Diri Sendiri

Oleh : drh.chaidir, MM

MENJELANG tutup tahun 2016 (30/12/2016), struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau yang baru, resmi dilaksanakan dan personil pejabatnya pun resmi dikukuhkan. Konsekuensinya, sebagian pejabat kehilangan posnya karena tidak tercantum lagi dalam struktur yang baru.

Restrukturisasi organisasi umum dilakukan sebagai langkah akomodatif terhadap tantangan eksternal organisasi yang berlangsung cepat tak kenal kompromi. Pertama, era persaingan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA; kedua, tuntutan peningkatan pelayanan publik yang tak bisa ditawar-tawar.

Tantangan tersebut tidak lagi bisa dihadapi dengan struktur organisasi yang lama dengan logika kemarin (yesterday logic); strukturnya terlalu tambun, tidak fleksibel, sehingga mengesankan lamban, serta miskin kreativitas dan inovasi. Maka, restrukturisasi menjadi pilihan strategic untuk peningkatan kapasitas organisasi bila tak mau kalah bersaing dan dianggap tak kompeten.

Dalam sudut pandang manajerial, tidak ada yang salah bahkan restrukturisasi yang diikuti dengan transformasi menjadi conditio sine qua non, mutlak harus dilakukan. Pertanyaannya adalah, apa ukuran keberhasilan restrukturisasi tersebut? Ukurannya adalah peningkatan kinerja organisasi secara signifikan dan terukur. Bila peningkatan kinerjanya masih saja seperti sebelum restruktirisasi, lambat dan terkesan seadanya, maka restrukturisasi itu gagal.

Dalam pola pikir tersebut, maka peresmian OPD dan pengukuhan pejabatnya, tentulah telah dipikirkan secara masak. Pengukuhan personil OPD pada satu sisi adalah pengakuan terhadap kelayakan dan kepatutan terhadap softskill dan kompetensi personil yang dilantik, tapi seiring dengan itu sebuah tugas berat menanti: harus mampu mengubah organisasi yang dipimpinnya meraih prestasi yang jauh lebih hebat.

***

Tantangan terbesar yang dihadapi Riau dalam era otonomi daerah dalam dua dekade terakhir ini, bukan mengalahkan tantangan eksternal organisasi, masalah yang dihadapi adalah lingkungan internal: mengalahkan diri sendiri. Persis seperti disebut pakar manajemen Peter Drucker, "The enemy is not out there." Musuh tidak berada di luar sana, tapi berada dalam organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, tantangan internal seringkali menyulitkan sebuah organisasi untuk maju. Dalam ungkapan lain Drucker menyebut bahwa sebuah organisasi itu gagal merebut peluang disebabkan oleh faktor salah urus (undermanaged).

Indikasi repotnya urusan internal yang dihadapi Riau terlihat dari banyaknya permasalahan yang tak terungkai dengan tuntas. Masalah demi masalah berlarut-larut dan melebar kemana-mana. Permasalahan tersebut antara lain misalnya, masalah illegal logging, penyerobotan lahan secara liar baik yang dilakukan oleh oknum maupun oleh korporasi, masalah perizinan pembukaan lahan, masalah RTRW, masalah kontroversi SP3 kasus pembakaran hutan dan lahan, bongkar pasang personil, pengelolaan anggaran yang kurang optimal, hubungan eksekutif dan legislatif daerah yang kurang sinkron, hasil pilkada yang tidak memecahkan masalah, dan sebagainya. Umumnya permasalahan tersebut berawal dari permasalahan internal seperti lemahnya budaya organisasi antara lain lemahnya komitmen, kompetensi dan penegakan disiplin.

Harus diakui mengurus sektor publik tak semudah mengurus sektor swasta (private sector). Pada sektor swasta ukuran kinerjanya lebih terukur. Managemen pada private sector dikatakan perform atau tidak, ditentukan dari pencapaian laba di akhir tahun. Bila realisasi rencana anggaran perusahaan mencapai target atau melebihi target, maka managemen disebut perform, tapi bila pencapaian di bawah target, maka managemen (direksi dan dewan komisaris) disebut tidak perform. Artinya, mereka tidak capable untuk menakhodai perusahaan dimaksud.

Pada sektor publik (di pemerintahan), pengukuran kesuksesan dan kegagalan lentur seperti karet, semuanya tidak absolut tapi relative. Pengukuran selalu tidak bisa objektif tapi subjektif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan. Repotnya, kesuksesan atau kegagalan bisa ditarik kian-kemari. "tiba di mata di picingkan, tiba di perut di kempiskan". Budaya organisasi inilah yang menjadi kelemahan utama manajemen sektor publik yang menyebabkan minimnya inovasi.

Sebetulnya, David Osborne (1990an), yang menjadi rujukan klasik birokrasi di era modern, telah memberi resep sapu jagad untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu "mewirausahakan birokrasi." Maka kemudian seperti menjadi "big bang" (dentuman besar), para pemimpin politik di daerah diartikan harus berasal dari swasta. Para birokrat dianggap sudah terlalu lama diberi kesempatan memimpin sektor publik. Hasilnya, pembangunan tak lebih, berkembang seperti kura-kura, lambat, bahkan yang terjadi adalah korupsi dimana-mana. Padahal, yang menjadi substansi gagasan Osborne "mewirausahakan birokrasi" itu sebenarnya adalah pola manajemen dan budaya organisasinya. Manajemen pemerintahan sebaiknya dikelola dengan menyontoh manajemen swasta: efektif dan efisien.

***

OPD dan personalia OPD yang baru dilantik berkejar-kejaran dengan waktu untuk menunjukkan kepada publik bahwa alternatif pilihan ini memang jawaban mengena terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Riau. Alangkah cantiknya, bila kesempatan dan kepercayaan yang diberikan dibalas kontan dengan prestasi.

Restrukturisasi merupakan solusi penting tapi yang jauh lebih penting adalah tranformasi, atau mengubah budaya organisasi, mengubah pola pikir. Jabatan tidak hanya sekedar amanah yang ditunjukkan dengan mengikuti SOP dengan baik dan jujur serta menguasai tupoksi, itu saja tidak cukup melainkan harus sangat istimewa (extra ordinary) dalam memenuhi ekspektasi publik dan sangat memuaskan dalam pelayanan publik. Personalia OPD secara administrasi dan komando tunduk kepada atasannya, tapi yang yang lebih mendasar sebenarnya harus disadari bahwa mereka bertanggungjawab terhadap masyarakat Riau sebagai pemilik sah negeri ini.

Dengan demikian maka posisi dalam struktur OPD bukanlah zona nyaman, tapi sebuah zona yang harus diisi dengan kreatifitas tinggi dan kaya inovasi dalam semangat tim kerja yang kompak. Ubah budaya organisasi dengan memperbaiki fungsi coordinating dan controlling, sebab disinilah selama ini antara lain kelamahan manajemen pemerintahan kita. Tundukkan ego, malu bertanya sesat di jalan. Musuh tidak berada di luar sana.

opini - Tribun Pekanbaru 1 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 251 kali
sejak tanggal 01-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat