drh. Chaidir, MM | Memikat Menko Luhut | Oleh Chaidir
(Mantan Ketua DPRD Riau)

 
ENAM belas tahun lampau tepatnya pada 2000, Duta Besar yang gagah dan ramah itu menerima rombongan DPRD Provinsi Riau dalam suatu acara di Kedutaan Besar Indonesia di 7 Chatsworth Road, Singapura. Diiringi musik rentak Melayu, sikap tuan rumah yang  bersa
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Memikat Menko Luhut

Oleh : drh.chaidir, MM

Oleh Chaidir
(Mantan Ketua DPRD Riau)


ENAM belas tahun lampau tepatnya pada 2000, Duta Besar yang gagah dan ramah itu menerima rombongan DPRD Provinsi Riau dalam suatu acara di Kedutaan Besar Indonesia di 7 Chatsworth Road, Singapura. Diiringi musik rentak Melayu, sikap tuan rumah yang bersahabat membuat suasana terasa informal, hangat dan nyaman. Dubes itu siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Pandjaitan, Dubes RI untuk Singapura.

Sebulan pasca pertemuan tersebut Sang Dubes ditarik pulang ke tanah air oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Enam belas tahun kemudian Presiden Jokowi, dalam reshuffle kabinet akhir bulan lalu, mengangkat Luhut sebagai Menko Kemaritiman, bergeser dari posisi sebelumnya, Menko Polhukam yang diisi oleh Jenderal Wiranto.

Di Singapura Sang Dubes bercerita, betapa indahnya masa-masa remaja di Rumbai. Mulai usia tiga tahun ia sudah diajak ibundanya merantau ke Riau karena sang ayah bekerja di Rumbai, sebagai karyawan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron). Luhut remaja sering mandi dan berenang di Sungai Siak. Secara bergurau Luhut mengatakan, tak terhitung lagi berapa liter air Sungai Siak yang sudah terminum. Tentu, dulu air Sungai Siak itu bersih, belum tercemar seperti sekarang. Sampai kemudian karena keberanian dan kemahirannya berenang, dia diutus sebagai atlet renang andalan Riau untuk bertanding dalam PON 1961 di Bandung.

Bulan Februari awal tahun ini, dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam, Luhut Panjaitan tanpa ragu-ragu bercerita tentang masa-masa remajanya itu di sela-sela pengarahannya di depan ribuan peserta Rakor yang terdiri dari Kepala Desa se Riau, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (kini Gubernur Riau definitif), Bupati/walikota, camat, tak ketinggalan jajaran polres dan kodim.

Luhut Pandjaitan mengatakan dirinya sangat senang kembali berkunjung ke Provinsi Riau. Ia merasa dirinya merupakan bagian dari masyarakat Riau dan berasal dari Riau. "Jangan bilang tidak ada menteri yang berasal dari Riau," ujarnya disambut tepuk tangan riuh ribuan hadirin. "Saya sejak kecil hingga SMA tinggal di Rumbai. Kunjungan kali ini seperti pulang kampung," lanjutnya meyakinkan. Luhut mengatakan kenal baik dengan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman karena kedua ayah mereka berkawan baik. Plt Gubri pun tak kalah hangat menyambut, "Beliau pulang kampung karena beliau ini anak Rumbai. Saya kadang lupa panggil bapak dengan abang, jadi mohon maaf," kata Plt gubernur dalam pidatonya yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan ribuan hadirin.


Orang Riau
Dalam reshuffle kabinet kedua, ada delapan Menteri yang berakhir tugasnya dan otomatis pula ada delapan Menteri baru menggantikannya. Saban Presiden mengumumkan kabinet, setiap kali pula Riau kecewa, tidak ada orang Riau yang duduk jadi menteri. Aroma kekecewaan itu terpancar dalam diskusi yang diselenggarakan di Pekanbaru, di Gedung LAM Riau, Senin (8/8) dengan pembicara utama Syarwan Hamid, didampingi oleh Ketua LAM Riau, Al Azhar, dan beberapa pembicara lain.

Pertanyaan retoris selalu berulang, kenapa tidak ada orang Riau jadi Menteri? Bukankah Riau negeri kaya penyumbang devisa? Bukankah Riau paru-paru dunia dengan cagar alamnya dan juga kaya gambut khatulistiwa? Bukankah Siak menyumbang gulden untuk RI sesaat setelah proklamasi ketika pundi-pundi RI belum ada isi? Bukankah ada janji para petinggi?

Diskursus itu tak habis-habis. Secara politik etnik, hal itu selalu pro-kontra. Dalam sudut pandang sempit, masalah etnisitas adalah masalah kebanggaan, dan masalah terbuka atau tertutupnya akses perebutan kue pembangunan nasional dan peluang berkarirnya anak-anak daerah di kancah nasional. Tapi bagi yang melihatnya dalam kepentingan lebih luas dan berpikir rasional, masalah etnisitas bukanlah harga mati. Semua menteri pada dasarnya milik daerah, tidak ada menteri milik etnis atau kelompok tertentu.

Siapa yang lebih pandai "menjuluk" pusat (menteri), maka "buah" itu akan jatuh ke daerah. Siapa yang lebih cermat memikat, menteri akan terpikat. Tingkat kepercayaan pusat terhadap daerah akan banyak ditentukan oleh daerah itu sendiri, apabila banyak terjadi penyelewengan dan tidak pandai menggunakan anggaran yang dikucurkan pusat, tingkat kepercayaan akan rendah (low trust). Sebaliknya, daerah yang kinerjanya bagus dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi (hight trust) akan lebih banyak mendapat kucuran anggaran pembangunan.

Namun menteri juga manusia. Tidak bisa dipungkiri, ikatan batin dengan kampung halaman tak akan bisa dihilangkan. Tapi seorang tokoh pasti punya ikatan batin dengan kampung halaman kedua, teritorial yang punya hubungan khusus dengan sang tokoh. Di sinilah kita memandang dan memosisikan Menko Luhut Pandjaitan. Tak bisa disalahkan bila Luhut punya ikatan batin dengan tanah Batak, tanah kelahirannya, Tapi Luhut tentu serius dengan pernyataannya, bahwa dia berasal dari Riau dan dia orang Riau.


Punai di Tangan
Luhut secara tidak langsung mengingatkan dan mengajak kita, janganlah lagi mengharapkan burung terbang tinggi punai di tangan dilepaskan; atau mengharap hujan dari langit air di tempayan ditumpahkan. Realistis sajalah. Menko Luhut adalah punai di tangan, dia juga ibarat air di tempayan. Luhut memiliki ikatan emosional dengan Riau, dan itu tak dibuat-buat; ada benang merah dengan Riau.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dalam kapasistasnya sebagai menteri, memang belum menyatakan secara eksplisit keterikatan emosionalnya dengan Riau, tapi Asman pernah menjadi anggota DPR 2009-1014 untuk daerah pemilihan Riau 1. Asman Abnur memiliki banyak sahabat karib di Riau, dan tak akan pernah melupakannya.


Pembentukan kabinet tak sama dengan penyusunan kepengurusan partai atau ormas yang bisa menampung titipan aspirasi dari kiri-kanan, dari darat atau dari laut. Persoalan bangsa terlalu besar untuk dipertaruhkan demi menenggang konstituen atau represetasi etnis tertentu. Luhut mendapatkan kepercayaan sebagai menteri di kabinet bukan karena Presiden mempertimbangkan represetasi etnis. Kredibilitas itu sudah dibangun sejak lama. Luhut adalah pemegang anugerah Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabri Bagian Darat (1970), dan memiliki rekam jejak karir yang cemerlang di Kopassus khususnya dan di jajaran TNI umumnya. Luhut menolak tawaran Presiden Megawati untuk masuk dalam kabinet, karena menjaga etika hubungannya dengan Presiden Abdurrahman Wahid, dan itu kredit bagus sebagai wujud best character yang dimiliki Luhut.


Jujur, Syarwan Hamid dan Lukman Edy (orang asli Riau) pun dulu, diangkat jadi menteri kabinet sesungguhnya bukan representasi daerah atau etnis. Seperti diketahui, kedua tokoh yang tercatat dalam tinta emas sejarah Riau ini dipercaya duduk sebagai menteri, Syarwan Hamid menjabat Menteri Dalam Negeri 1998-1999 semasa Presiden BJ Habibie dan Lukman Edy menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 2007-2009 semasa Presiden SBY.

Kedua sosok ini memang memiliki kapasitas dan reputasi nasional dan keduanya memang pantas mendapatkan posisi tersebut. Syarwan Hamid pernah pegang Ka Sospol TNI, sebuah posisi yang sangat prestisius, dan tak kalah pentingnya Syarwan Hamid adalah seorang perwira tinggi TNI yang pasang badan pada masa krusial reformasi Mei 1998. Ketika itu dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR RI. Sedangkan Lukman Edy, sosok ini adalah "the rising star", seorang politikus muda terpelajar yang disegani dan berkibar di level nasional. Sebagai Sekjen PKB ketika itu (sebuah parpol yang sampai saat ini memiliki pendukung solid), Lukman Edy memang terbilang dan cemerlang di panggung politik nasional, diperhitungkan dan pantas duduk dalam kabinet. Setuju atau tidak, sampai hari ini belum ada orang-orang Riau sekelas mereka berdua, yang memiliki reputasi nasional.


Bukan Representasi Etnis
Jabatan Menteri bukan representasi etnis, tapi orang daerah seringkali memandangnya secara berbbeda. Hipotesis ini seakan memperoleh penguatan ketika kita membandingkan posisi menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi berdasarkan etnisitas (sebuah contoh kasus) antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Di Sumbar, Jokowi-JK kalah telak dalam pilpres 2014 (23,8 persen) dibanding Prabowo-Hatta (76,92 persen), tapi dua etnis Minang justru mendapat kepercayaan posisi menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menkes Nila Djuwita Anfasa Moeloek.


Dalam perjalanan waktu, ketika reshuffle kabinet pertama, Andrinof Chaniago keluar dari kabinet, tapi posisi etnis Minang justru semakin kuat dengan masuknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Dan dalam reshuffle kedua lebih fantastis lagi. Rizal Ramli memang out dari kabinet, tetapi komposisi etnis Minang justru menguat jadi tiga orang. Nama baru etnis Minang dalam kabinet adalah Archandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Sebaliknya di Sumut, dengan jumlah pemilih yang lebih besar dibanding Sumbar, Jokowi-Jk menang signikan (55,24 persen) vs Prabowo-Hatta (44,76 persen), kenyataannya, kecuali Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang berasal dari etnis Nias, etnis Batak pada awalnya sama sekali tak terwakili dalam kabinet. Kemudian barulah masuk Franky Sibarani sebagai Kepala BKPM. Dalam reshuffle pertama masuk pula Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam. Pada Reshuffle kedua, Franky Sibarani malahan out. Artinya, bila dasar berpikirnya representasi etnisitas, perbandingan komposisi etnis Minang dan Batak, tak proporsional.


Jadi kurang tepat kalau disebut Archandra Tahar dan Asman Abnur adalah perwakilan etnis. Presiden Jokowi tidak sembarang rekrut Archandra Tahar sebagai pengganti Sudirman Said sebagai Menteri ESDM. Archandra adalah seorang doktor Ocean Engineering yang sangat mengerti teknologi perminyakan dunia. Bahkan ia pemilik hak paten desain teknologi floating platform di Amerika Serikat. Dan di Amerika, dia adalah salah satu bintang yang diperhitungkan.

Dan Asman Abnur, dia adalah seorang politisi yang disegani. Asman Abnur yang merintis karir dari bawah di Batam, Kepulauan Riau. Berawal sebagai anggota DPRD Kota Batam, kemudian Wakil Walikota Batam, pelan tetapi pasti Asman Abnur naik kelas ke pangggung politik nasional sebagai Anggota DPR, dan bahkan sempat menjadi pimpinan Komisi X DPR. Masjid megah Jabal Arafa di Bukit Nagoya Batam yang dibangunnya, kini menjadi kebanggaan masyarakat Kepri. Programnya di bidang pendidikan dipuji banyak pihak. Maka tak heran ketika PAN mengambil garis politik bergabung menjadi pendukung pemerintah, nama Asman Abnur pun digadang-gadang masuk reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi semakin menunjukkan kepemimpinannya, Presidenlah yang memiliki hak prerogatif. Presiden tidak mau tersandera oleh kepentingan partai dan agenda sempit daerah. Dalam kasus Menteri BUMN Rini Sumarno misalnya, publik menduga 100 persen Menteri ini pasti diganti, sebab DPR sudah menyetujui hasil Pansus Pelindo II yang mengusulkan agar Rini Sumarno dicopot. Logikanya, tidak akan berani Rieke Diah Pitaloka (Ketua Pansus, PDIP) bersama anggota DPR yang berasal dari PDIP lainnya bersikap tegas mengusulkan pencopotan kecuali ada sinyal kuat dari Megawati, Ketua Umum PDIP. Rasanya, Presiden Jokowi pasti segan menolak keinginan PDIP. Nyatanya, Presiden Jokowi bergeming. Jangankan Rini Sumarno diganti, digeser pun tidak.


Temukan Talenta
Pengangkatan menteri adalah masalah kredibilitas seseorang. Kredibilitas tidak bisa dipaksakan untuk diakui oleh orang lain. Kredibilitas adalah persepsi orang lain terhadap diri kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kredibilitas secara nasional bila konsep dan pemikiran belum pernah muncul dan diuji dalam berbagai forum di pentas nasional. Untuk mendapatkan pengakuan, ada proses unjuk kemampuan diri, selebihnya pasarlah yang akan menilai layak jual atau tidak.


Hanya seniman yang dilahirkan, pemikir intelektual harus dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas, bahkan berkelas dunia. Kita harus mencari anak-anak negeri yang memiliki talenta hebat dari sekarang untuk diberi beasiswa S1, S2 dan S3 di institusi pendidikan ternama yang memiliki reputasi internasional. Khusus untuk S3 harus di institusi ternama di negeri-negeri yang sudah maju, untuk menjamin sang kader kelak teruji dan dikenal secara global melalui karya-karya ilmiahnya. Pasca pendidikan, kader-kader yang teruji ini akan dengan mudah berkiprah di pentas nasional. Atau, ada lintasan cepat, jadilah aktivis parpol yang handal dan rebutlah posisi-posisi puncak parpol di tingkat nasional. Atau, jadilah kader brilian di jalur birokrasi dan TNI/Polri.


Untuk kondisi sekarang percuma saja kita bicara tentang balas-jasa, tentang kekayaan, tentang seikat janji, tentang kebanggaan, hak-hak daerah atau usulan-usulan dukungan, ini paradigma lama. Kabinet bukan untuk mengakomodasi hal-hal tersebut. Kalau kail panjang sejengkal janganlah laut hendak diduga. Berdamailah dengan hati dan pikiran, rantau ini sedang krisis tokoh. Riau memerlukan banyak tokoh sekaliber Syarwan Hamid dan Lukman Edy yang karena kapasitas dan integritas pribadinya masing-masing, mereka eksis di pentas nasional.


Dalam masa transisi panjang kita tak perlu memaksakan diri, persiapkan saja kader masa depan penerus Syarwan Hamid dan Lukman Edy, sementara itu, untuk kepentingan taktis jangka pendek pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat umum, pandai-pandailah memikat hati Menko Luhut Pandjaitan yang sudah jelas mengaku orang Riau dan Menteri Asman Abnur yang punya keterikatan dengan Riau, atau "menjuluk" menteri-menteri lain dengan kerendahan hati. Sikap tinggi hati hanya akan membuat "buah" semakin tinggi tak terjangkau.

opini - Riau Pos 16 Agustus 2016
Tulisan ini sudah di baca 661 kali
sejak tanggal 17-08-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat