drh. Chaidir, MM | Disfungsi Demokrasi (Catatan Kecil pada Deklarasai Nasdem) | JENDERAL Amerika Serikat berbintang lima, Douglas McArthur punya kata-kata bijak,
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Disfungsi Demokrasi (Catatan Kecil pada Deklarasai Nasdem)

Oleh : drh.chaidir, MM

JENDERAL Amerika Serikat berbintang lima, Douglas McArthur punya kata-kata bijak, "The old soldier never die, they just fade away." Serdadu tua tak pernah mati, mereka hanya pergi.

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Surya Paloh bukan jenderal berbintang lima. Mereka bukan serdadu. Siapapun tahu, mereka adalah tokoh-tokoh senior yang selama ini punya nama di belantara politik nasional. Banyak kalangan menganggap, ketika Sri Sultan gagal menjadi Capres bahkan menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh "tewas" melawan Aburizal Bakri dalam memperebutkan tampuk pimpinan tertinggi Partai Golkar, mereka sudah berada di ujung senja karir politiknya. Tapi menyaksikan semangat mereka pada acara deklarasi berdirinya Ormas Nasional Demokrat (Nasdem), agaknya kita boleh mengelaborasi ucapan McArthur, politisi tua ak pernah mati, dan tak mati-mati.

Sesungguhnya, apa yang menjadi substansi pidato Surya Paloh bukanlah sesuatu yang baru. Demokrasi bukan tujuan, demokrasi adalah alat bangsa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang bermartabat dalam sebuah negeri. Setuju. Publik tentu sudah paham. Tapi oleh Surya Paloh, persepsi itu dielaborasi dalam retorika yang menarik, dan mengundang tepuk tangan.

Nasdem hanyalah sebuah ormas. Yang membuat beda adalah, deklarasinya dikemas megah, apalagi dihadiri oleh sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kredibel dan independen, sebutlah Syafii Ma’arif, Anies Baswedan, Eep saefullah Fatah dan Bachtiar Aly. Ada apa sebenarnya?

Demokrasi yang dijunjung oleh negeri kita dalam satu dekade pasca reformasi, harusnya membawa perubahan ke arah perbaikan. Dulu, ketika para pemimpin kita melakukan sosialisasi pemilu legislatif multipartai dan pemilihan langsung presiden, berulangkali disebutkan, pemilu yang berlangsung luber dan jurdil akan membawa kita keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Argumentasinya, kita akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate: parlemen dan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat. Para politisi dan pemimpin tersebut dipilih karena komitmennya, karena program yang ditawarkan. Dengan demikian sesungguhnya, program yang dijalankan pemerintah itu adalah program yang dikehendaki oleh rakyat.

Tapi kalau kemudian ternyata hasil pemilu (yang demokratis itu) hanya membawa sedikit saja kepuasan publik, bahkan lebih jauh lagi tidak membawa kebaikan yang signifikan, serta menimbulkan rasa saling tidak percaya, berarti ada yang salah dengan demokrasi kita. Ada disfungsi demokrasi. Demokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, demokrasi di negara-negara Afrika. Fareed Zakaria, Editor Newesweek International, menulis dalam bukunya, Masa Depan Kebebasan Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain, sebagian besar negara-negara Afrika yang menganut paham demokrasi berada dalam kekacauan; yang mereka perlukan sebenarnya bukan demokrasi, tapi good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik). Lee Kwan Yew, mantan PM Singapura, dengan ekstrim menyebutkan, "Bukan demokrasi yang membuat rakyatku sejahtera, tapi disiplin."

Kita tentu boleh setuju boleh tidak terhadap apa yang disampaikan Fareed Zakaria dan Lee Kwan Yew. Pada kenyataannya rakyat kita menghendaki demokrasi, dan menikmati permainan demokrasi itu. Tapi sesungguhnyalah para pemimpin kita harus memberika lebih dari sekedar demokrasi. Demokrasi saja tidak cukup.

Bangsa kita sudah tiga kali melaksanakan pemilu legislatif multi partai dan dua kali pemilihan presiden secara langsung, semua berjalan aman dan lancar. Untuk prestasi tersebut bangsa Indonesia mendapat predikat sebagai negeri demokrasi baru di dunia. Namun jujur, pemilu kita masih mengedepankan aspek formalitas dan prosedur. Secara substansial, kita masih dihadapkan pada rendahnya kualitas penyelenggaraan. Hal ini terbukti dengan seabreknya permasalahan yang mencuat berupa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh parpol peserta, caleg, bahkan juga panitia penyelenggaran dalam hal ini KPU. Pembuktian pelanggaran di pengadilan cq Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, tidak mudah, karena sangat berbasis pada formalitas dan prosedural. Mungkin karena pengaruh kuat aliran hukum positivisme dogmatic yang kita anut. Sebuah kesalahan substansi yang jelas-jelas sudah diketahui publik misalnya, diabaikan karena pihak yang dirugikan terlambat membuat laporan.

Masalah lain yang menimbulkan disfungsi demokrasi kita adalah karena tingkat pendidikan pada umumnya yang masih belum memadai untuk bisa memahami demokrasi secara baik. Demikian pula tingkat perekonomian masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah apabila berhadapan dengan politik minim etika, maka yang akan terjadi adalah eksploitasi dalam berbagai aspek.

Wajah demokrasi kita memang karut-marut. Pengelolaan kepentingan, pengelolaan kekuasaan dilakukan secara berlebihan dan demonstratif. Beberapa komponen etika politik terkesampingkan, seperti sopan santun, transparansi, sportivitas, saling hormat menghormati, saling pengertian, berkompetsisi secara fair, dan seterusnya. Kondisinya diperburuk akibat minimnya komunikasi politik yang berlandaskan kejujuran. Maka fragmentasi di tengah masyarakat tak terhindarkan. Masyarakat kita terkotak-kotak; ada kotak parpol, kelompok, suku, agama, dan sebagainya.

Lembaga-lembaga perwakilan, pemerintah dan kemasyarakatan miskin kredibilitas. Runtuhnya kepercayaan meruntuhkan pula kewibawaan. Padahal kepercayaan sosial (social trust), seperti yang disebut Francis Fukuyama merupakan modal penting bagi suatu masyarakat. Investor atau pemodal tidak akan mau menanamkan modalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan kalau institusi-institusi yang ada tidak bisa dipercaya.

Kita tentu masih ingat kenapa dulu gerakan reformasi mahasiswa menemukan momentumnya, karena demikian banyak ekses kekuasaan yang sudah over dosis. Kekuasaan digunakan secara berlebihan. Dan untuk mempertahankan kekuasaan ditempuh segala macam cara, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan yang akhirnya kontra produktif terhadap demokrasi itu sendiri.

Nasdem lahir di tengah disfungsi demokrasi itu, atau bahkan karena disfungsi demokrasi di negeri ini. Namun bagaimanapun Nasdem adalah asset bangsa.

Kata kuncinya adalah memulihkan kredibilitas lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada. Membangun kewibawaan melalui keterpercayaan. Dan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi institusi-institusi kita tak terkecuali Nasdem, adalah membangun kembali puing-puing kepercayaan publik di negeri ini, dan menjadikan demokrasi yang sudah kita miliki menjadi fungsional.

opini - 3 Pebruari 2010
Tulisan ini sudah di baca 4036 kali
sejak tanggal 03-02-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat