drh. Chaidir, MM | Ujian Kepemimpinan Legislatif | NAKHODA baru DPRD Provinsi Riau resmi dilantik. Harusnya terdiri dari empat orang, yakni satu ketua dan tiga wakil ketua. Namun sampai acara pelantikan Senin (13/10/2014) dua hari lalu, unsur pimpinan dewan yang dilantik baru dua orang, yakni H Suparman, S.Sos MSi (Partai Golkar), sebagai Ketua dan
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Ujian Kepemimpinan Legislatif

Oleh : drh.chaidir, MM

NAKHODA baru DPRD Provinsi Riau resmi dilantik. Harusnya terdiri dari empat orang, yakni satu ketua dan tiga wakil ketua. Namun sampai acara pelantikan Senin (13/10/2014) dua hari lalu, unsur pimpinan dewan yang dilantik baru dua orang, yakni H Suparman, S.Sos MSi (Partai Golkar), sebagai Ketua dan H Dr Sunaryo (PAN) sebagai Wakil Ketua. Dua orang Wakil Ketua lainnya, yang berasal dari Partai Demokrat dan PDIP, belum dilantik karena fraksinya belum mengajukan nama.

Tak masalah. Yang penting, dengan pimpinan yang sudah definitif, DPRD Riau bisa segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan. Sebab, Alat Kelengkapan Dewan inilah menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berperan melaksanakan kewenangan dan fungsi DPRD sehari-hari. Bila DPRD belum berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Riau akan gamang, apalagi dalam turbulensi seperti sekarang. Pemprov jelas memerlukan mitra sejajar untuk bahu-membahu menjalankan roda pemerintahan.



Dua Sisi Koin

Pemerintah daerah dan DPRD dalam era paradigma otonomi daerah pasca reformasi adalah ibarat dua sisi sekeping koin; kedua sisi tak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Kedua lembaga bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing untuk memajukan pembangunan daerah sebagai ikhtiar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan wewenang dan fungsi masing-masing, tak diragukan, peran seorang pemimpin melalui kepemimpinannya merupakan faktor dominan.

Kepemimpinan merupakan fenomena universal yang sangat penting dalam organisasi, baik organisasi bisnis, politik, pemerintahan, keagamaan maupun sosial. Hal ini disebabkan, dalam proses interaksi untuk mencapai tujuan, orang-orang yang ada di dalamnya membutuhkan seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memudahkan orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu, maupun tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan suatu organisasi hanyalah sejumlah orang atau mesin yang mengalami kebingunan (Keith David, 1981)

Dalam hal ini jelas, kepemimpinan eksekutif atau kepemimpinan legislatif sebenarnya berlayar dengan kapal yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan memanfaatkan sumber daya yang sama. Keduanya tentu harus memiliki kemampuan, pengaruh, dan seni mempengaruhi seluruh pemangku kepentingan dalam kapal besar tersebut.

Di sinilah dilemma muncul. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah (sebagai penguasa tunggal; terminologi ini sudah lama ditinggalkan, tapi dia ibarat ruh jahat yang selalu memasuki tubuh sang penguasa; ruh itu diusir tapi datang lagi datang lagi); kepala daerah memiliki fungsi eksekusi. Sementara Ketua DPRD tidak bisa melakukan eksekusi kecuali melalui rapat. Ringkasnya pemda dipimpin oleh seorang kepala, DPRD dimpin oleh seorang ketua. “Kepala” dan “Ketua” secara substansi sama-sama pemimpin tetapi tapi beda “mahzab”. Kepala daerah selaku pemimpin eksekutif memiliki garis komando yang jelas dalam menjalankan tupoksinya. Hubungan atasan-bawahan dalam birokrasi dibentuk dalam garis struktur yang jelas. Untuk membuat sebuah keputusan, kepala daerah tidak harus bermusyawarah, karena opsi alternatif keputusan sudah disiapkan oleh bawahan.



Kolektif Kolegial

Kepemimpinan legislatif bersifat kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial tidak memiliki garis komando, seluruh keputusan lembaga diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika mufakat tercapai, sang ketua boleh mengetukkan palunya. Ketua DPRD tidak punya garis komando dengan para wakil ketua dan anggota DPRD. Dengan demikian ketua DPRD tidak bisa memerintah wakil ketua dan anggota layaknya seorang kepala daerah memerintah bawahannya.

Kepemimpinan kolektif kolegial dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang dijalankan secara bersama-sama dalam ikatan keakraban teman sejawat (kolega). Posisi kepemimpinan legislatif itu tak sepenuhnya dipahami oleh awam. Seringkali terjadi, para penyampai aspirasi ingin pimpinan DPRD mengambil keputusan saat itu juga, atau misalnya diberi tenggat waktu satu kali 24 jam. DPRD jelas tidak mungkin mengambil keputusan instan, karena semuanya harus dibawa ke forum rapat. Sistem ini menyebabkan DPRD sering menuai kritik karena dianggap lambat mengambil sikap.

Salah paham adakalanya bahkan muncul dari kalangan anggota DPRD itu sendiri. Ada yang merasa tidak perlu mematuhi sebuah keputusan yang telah dibuat lembaga karena tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Padahal dalam kaidah yang berlaku umum (bahkan universal), bila palu sudah dietuk ketua, maka para wakil ketua dan segenap anggota harus mematuhinya, tidak boleh ada yang menelikung. Sebab, tidak akan diambil sebuah keputusan bila belum memenuhi syarat tata persidangan.

Repotnya, seluruh penumpang kapal sesungguhnya tidak mempedulikan domain dua kepemimpinan itu (eksekutif dan legislatif). Kepentingan penumpang adalah selamat sampai ke tujuan, aman dan nyaman dalam perjalanan.



Semangat Fidusia

Di tengah perubahan yang terjadi demikian cepat, bahkan ketika kapal ibarat berlayar di tengah badai seperti dewasa ini, sesungguhnya tak begitu rumit bagi kepemimpinan eksekutif, mereka bisa terbang seperti elang menunggang badai. Kepala daerah dapat mengambil keputusan stratejik bagi lembaga eksekutif dan bermanfaat lebih besar bagi masyarakat, dengan memilih opsi tidak populer sekalipun, sejauh proses pengambilan keputusannya sudah dilakukan secara sistematis melalui teknik dan cara yang benar.

Tetapi tidak demikian halnya dengan kepemimpinan legislatif. Kepemimpinan legislatif sedang menempuh ujian. Legislatif seringkali terperangkap dalam pemilihan keputusan untuk terpaksa memilih keputusan populis, padahal opsi populis seringkali tidak mengatasi akar sebuah permasalahan kecuali hanya ibarat mengobati sakit kepala dengan minum aspirin. Dalam banyak kesempatan, keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mufakat acapkali terlalu mengakomodasi pemikiran-pemikiran populis hanya untuk sekedar tebar-tebar pesona para politisi yang coba memancing di air keruh.

Padahal pada sisi lain, pasca pemilu legislatif dan pilpres, lembaga legislatif di daerah juga dihadapkan pada berbagai prasangka apalagi dihadapkan pada dinamika politik minus empati yang terjadi pada level nasional. Polarisasi politik terjadi demikian tajam dan destruktif. Panggung politik kita setiap hari dikotori oleh pertarungan elit politik. Proses terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota misalnya, yang kemudian ditimpa dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dicerna dalam rasa “nano-nano”. UU tersebut seolah-olah menginisiasi distrust terhadap lembaga legislatif di daerah dan terhadap partai politik yang terjadi salama ini.

Dampak negatifnya, dalam kodisi seperti sekarang, keputusan apapun yang dibuat legislatif, rencana apapun yang disetujui, walaupun telah ditetapkan dan sudah berproses secara akuntabel, tetap akan digoyang atau dikritik. Oleh karena itu kepemimpinan legislatif harus memastikan sebuah keputusan sudah sesuai dengan proses yang tepat dan benar. Sepanjang proses pengamblan keputusan di DPRD selalu menjunjung semangat fidusia (keterpercayaan dan kejujuran yang tinggi), jangan ragu, rakyat sudah cerdas.

opini - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 1137 kali
sejak tanggal 15-10-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat