drh. Chaidir, MM | Riau Super Team | WAGUB Andi Rahman diserahi oleh Pemerintah tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. SK Plt Gubernur diantar dan diserahkan langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan, kemarin pagi (7/10). Tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa tersebut. Bi
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Riau Super Team

Oleh : drh.chaidir, MM

WAGUB Andi Rahman diserahi oleh Pemerintah tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. SK Plt Gubernur diantar dan diserahkan langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan, kemarin pagi (7/10). Tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa tersebut. Bila gubernur berhalangan, tugas pemerintahan di daerah tentu menjadi tanggung jawab wakil gubernur untuk melaksanakannya.

Masalahnya salama ini, di bawah payung legislasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan seorang kepala daerah memiliki legitimasi sangat kuat, sehingga walaupun seorang kepala daerah tersandung masalah hukum, bahkan misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pula, sang kepala daerah tetap bisa mengendalikan pemerintahan dari penjara. Dari segi administrasi pemerintahan tak ada bedanya sama sekali apakah sang kepala daerah sedang ditahan atau bukan. Konsekuensinya, sang kepala daerah tidak tergantikan untuk menandatangani berbagai macam surat penting.

Sang wakil biasanya enggan mengambil sikap, ‘ewuh pakewuh’, atau memang karena tidak diserahi tugas oleh sang kepala daerah. Bangunan pemerintahan seperti itu tak berani diusik oleh siapapun, dengan alasan aspek legalitas, walau banyak dicibir karena dalam banyak hal merugikan masyarakat umum akibat tersendatnya fungsi pelayanan yang melekat pada pemerintah daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014

Belajar dari pengalaman pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 yang banyak menimbulkan kontroversi, sebuah legislasi baru telah diundangkan pada tanggal 3 Oktober beberapa hari lalu, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan UU itu, sebagaimana disebut oleh Dirjen Otonomi Daerah, untuk pertamakalinya diterapkan di Riau. Inilah istimewanya penyampaian SK Penunjukan Plt Gubri kemarin pagi.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 itu, menjadikan Riau sebagai ajang simulasi, karena permasalahan hukum yang dihadapi oleh Provinsi Riau menyentuh langsung klausul yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Seorang kepala daerah yang berstatus tersangka dan ditahan tak lagi bisa mengendalikan pemerintahan sebagaimana kebiasaan di masa lalu. Ada kejelasan dan kepastian kewenangan bagi wakil kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sehingga masyarakat umum tidak dirugikan oleh proses hukum yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah. Bagaimana pun, semua pihak pasti menjunjung tinggi supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah.

Tugas Berat

Pasca penahanan Gubernur Annas Maamun, Riau dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tak bisa dianggap enteng; ibarat memasak, ada banyak menu yang sedang dipersiapkan oleh Gubernur Annas selaku chef-master (master koki). Berbagai bahan sedang diracik untuk mempersiapkan menu hidangan yang lezat. Sekarang, secara mendadak tugas itu tidak bisa dilanjutkan. Sementara sang wakil tidak mengetahui secara persis menu dan bumbu yang sedang disiapkan. Bukan karena sang wakil tak mau turun “ke dapur” ikut meracik, tapi tradisi chef-master, siapapun dan di belahan dunia mana pun, biasanya tak mau diganggu.

Riau dewasa ini, berhadapan dengan berbagai persoalan yang tak linier, bahkan pasca PON 2012 dimana Riau menjadi tuan rumah, Riau sesungguhnya ibarat pesawat yang terbang dalam turbulensi udara. Pesawat mengalami goncangan hebat. Kita bangga sebagai tuan rumah PON 2012 dan bangga memiliki stadion utama yang demikian megah, tapi banyak yang berpendapat, Riau dalam posisi “salah borong” sebagai tuan rumah. Riau memerlukan dana yang sangat besar untuk suksesnya PON tersebut baik untuk mempersiap arena pertandingan maupun untuk penyelenggaraannya. Janji pemerintah pusat untuk menanggung sebagian beban, tak terealisasi dan beberapa sponsor besar pun menarik diri. Akibatnya, PON tersebut harus ditanggulangi dengan APBD. Konsentrasi dana yang besar untuk PON membuat banyak pihak tergelincir. Beberapa pejabat dan politisi daerah tergelincir bahkan pemegang teraju, Gubernur Rusli Zainal pun ikut tergelincir.

Gubernur Annas masuk di saat turbulensi belum lagi reda. PON meninggalkan banyak utang. Menara Bank Riau Kepri yang sudah dua tahun lebih selesai, tak bisa digunakan. APBD 2014 disusun mengacu pada SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) lama, namun selang beberapa hari kemudian DPRD mengesahkan Perda tentang SOTK baru yang tak sejalan dengan nomenklatur APBD murni 2014. Penjabat Gubernur Riau (Prof Djohermansyah Djohan – Dirjen Otonomi Daerah) pun langsung melantik pejabat untuk mengisi SOTK baru. Akibat kontroversi nomenklatur tersebut, maka setelah Gubernur Annas dan Wakil Gubernur Andi Rahman dilantik pada 19 Februari 2014, APBD 2014 tidak bisa digunakan. Kontroversi semakin meruyak, SOTK lama-baru, APBD murni 2014 vs APBD Perubahan. Dana operasional perlu, tapi dana operasional tak bisa cair. Kabut asap pun ikut mempergelap pandangan dan memancing kemarahan Presiden SBY.

Pada sisi lain, Gubernur Annas sebagai Gubernur Riau yang baru, ingin melakukan perbaikan secara drastis. APBD murni 2014 tidak hanya dianggap bermasalah dalam nomenklatur, tetapi juga dinilai boros dan mubazir. Dana perjalanan dinas, bimtek, seminar-seminar, bansos sebagian dipangkas dan hasil pemangkasan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa dan rumah layak huni. SOTK dikembalikan ke SOTK lama, kemudian kembali lagi ke SOTK baru.

Dengan alasan penertiban dan penghematan, proyek fisik dan bantuan-bantuan pun dikendalikan langsung oleh Gubernur Annas. Para pejabat beberapa kali dimutasi dalam rentang waktu singkat, dan perjalanan dinas ke Jakarta dibatasi. Para pejabat yang sudah terbiasa mondar-mandir Pekanbaru-Jakarta, gigit jari. Tak ketinggalan, kalangan media pun merasakan dampak penghematan dan penertiban yang dilakukan.

Ringkasnya, Gubernur Annas melakukan banyak gebrakan bahkan merestrukturisasi tunjangan untuk PNS birokrasi. Semuanya dimaksudkan untuk perbaikan kinerja pemerintah provinsi. Namun penertiban itu ternyata menjadi senjata makan tuan karena kurang memperhitungkan resistensi sebagai faktor risiko dalam sebuah kebijakan strategis. Hal ini berdampak pada terlambat bahkan terhambatnya pelaksanaan program yang sudah disepakati bersama DPRD Riau. Yang terjadi justru bukan peningkatan kinerja, tetapi suasana yang mencekam dan tertekan di kalangan birokrasi. Kinerja birokrasi menurun. Realisasi APBD murni 2014 masih jauh dari harapan (kurang dari 40%); APBD Perubahan 2014 yang sudah disahkan oleh DPRD Riau pada akhir Agustus 2014 sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. APBD murni 2015 yang telah disetujui oleh DPRD Riau pada awal September 2014 belum diverifikasi oleh Kemendagri. Padahal menurut ketentuan APBD tersebut dalam tempo tiga hari sudah harus dikirim ke Kemendagri dalam dalam tempo 14 hari telah selesai diverifikasi. Banyaknya permasalahan memancing ketidakpuasan dan memantik berbagai macam isu yang merugikan daerah secara keseluruhan.

Super Tim

Munculnya berbagai persoalan talu-bertalu tersebut berpangkal karena pemerintah provinsi gagal dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam sistem pemerintahan daerah kita. Terjadi kelemahan sistemik dalam proses pengambilan eksekusi dalam sebuah kebijakan. Akhirnya eksekusi yang dilakukan tidak optimal bahkan tidak tepat sasaran. Sulit untuk mengatakan, daerah ini tidak sedang berhadapan dengan berbagai persoalan di berbagai medan, karena kenyataan sehari-hari yang dihadapi beda. Kelemahan kita pada akuntabilitas program, aspek legalitas, transparansi, profesionalisme, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, yang merupakan komponen-komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, nyata adanya. Dan itu hanya bisa diperbaiki dengan cara dihadapi bersama-sama.

Kemampuan individu hanya bisa menyelesaikan permasalahan linier (permasalahan-permasalahan sederhana), tetapi permasalahan yang menyerupai turbulensi seperti yang kita hadapi, harus diselesaikan secara organisasi atau oleh super tim. Super Tim akan terbentuk dengan sendirinya bila sang pemimpin mendistribusikan kewenangan (distribution of authority) kepada bawahan. Distribusi ini akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab dan ikut memiliki. Kemenangan besar Jerman atas Brazil 7-1 dalam semifinal Piala Dunia 2014, tiga bulan lalu adalah keberhasilan sebuah pendekatan Super Tim. Plt Gubri Andi Rahman, apa boleh buat, harus tampil dengan paradigma baru: Riau Super Team bukan mimpi.

opini - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 662 kali
sejak tanggal 09-10-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat