drh. Chaidir, MM | Wawancara Tentang RTRW  | Pembahasan Rancangan Perda tentang RTRW Riau di DPRD Riau pernah dilakukan. Seingat saya Raperda tersebut sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak tahun 2007. Pembahasannya berlarut-larut karena kelihatannya menyangkut kepentingan banyak pihak. Ketua Pansusnya ketika itu Bapak H Mastar, SH (alm).
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Wawancara Tentang RTRW

Oleh : drh.chaidir, MM

Pembahasan Rancangan Perda tentang RTRW Riau di DPRD Riau pernah dilakukan. Seingat saya Raperda tersebut sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak tahun 2007. Pembahasannya berlarut-larut karena kelihatannya menyangkut kepentingan banyak pihak. Ketua Pansusnya ketika itu Bapak H Mastar, SH (alm). Rapat kerja dengan stakeholder telah dilakukan oleh Pansus DPRD Riau, seperti dengan Pemda Kabupaten dan kota, BAPPEDA Prov Riau, Dinas Kehutanan, tokoh masyarakat, kalangan swasta, dan sebagainya, termasuk konsultasi dengan Badan Tata Ruang Nasional di Jakarta, telah berulangkali diselenggarakan. Hasilnya? Pansus telah berhasil merumuskan sebuah draft RTRW, antara lain dengan melibatkan BAPPEDA Riau dan konsultan. Hasil kerja Pansus pun telah dilaporkan di Paripurna DPRD, tetapi fraksi-fraksi di DPRD menolak untuk dilanjutkan ke tahap pendapat akhir fraksi. Alasannya, masih banyak usulan Kabupaten/Kota yang belum terakomodasi.

Kesepekatan RTRW Riau memang agak sulit dicapai karena pemerintah Kabupaten/Kota sudah terlanjur mengalokasikan lahan kepada pihak swasta besar ketika pengelolaan lahan di daerah masih simpang siur, karena TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) yang dipakai sebagai acuan sudah banyak menyimpang. Pembangunan di daerah sangat dinamis, dan tuntutan kebutuhan lahan untuk usaha perkebunan sawit dan HTI memang luar biasa. Banyak areal yang menurut TGHK termasuk kawasan hutan lindung telah dibuka menjadi lahan perkebunan. Bahkan lahan perkebunan rakyat pun banyak yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta. Akibat tidak adanya acuan yang jelas, maka konflik sering terjadi antara perusahaan swasta dan masyarakat, sesama anggota masyarakat, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemda Kabupaten/Kota sering pada posisi maju kena mundur kena.

RTRW sesungguhnya merupakan instrumen penting bagi Pemprov dan Pemda dalam mengendalikan pengembangan wilayahnya. Apalagi di tengah tingginya tumpang tindih kepemilikan lahan dan seringnya terjadi aksi penyerobotan lahan di seluruh wilayah Riau. Kasus diberikannya izin oleh Dep Kehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang, Kab Kepulauan Meranti, setelah mendapat rekomendasi dari Pemdakab dan Pemprov, adalah akibat tidak adanya RTRW. Padahal secara akal sehat, pulau-pulau yang termasuk dalam Kab Kep Meranti itu, mestinya tidak diperuntukkan bagi HTI. Biarlah hutan di pulau-pulau itu untuk perkebunan rakyat setempat saja, seperti karet, sagu dan kelapa. Demikian pula izin HTI yang diterbitkan di Semenanjung Kampar, harusnya mempertimbangkan kawasan itu sebagai kawasan gambut yang diakui dunia.

Penetapan RTRW Provinsi oleh pemerintah pusat memang sangat mengkhawatirkan, karena kelihatannya tidak memahami secara jelas kebutuhan masyarakat local. Banyak desa-desa yang sudah berdiri sejak Indonesia masih belum merdeka termasuk dalam kawasan hutan lindung. Ini tentu menimbulkan masalah.

Apabila desa-desa yang sudah lama eksis ini tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, kepada siapa lagi mereka minta perlindungan? Akan timbul kesan pemerintah belum sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kebutuhan lahan untuk pengusaha besar tentu harus disesuaikan dengan daya dukung wilayah setempat. Kebutuhan masyarakat tidak boleh diabaikan. Kita tidak anti pengusaha besar, dan tidak anti pengalokasian wilayah untuk hutan lindung, tetapi janganlah sampai rakyat desa yang dikorbankan, apalagi desa itu sudah ada sebelum negeri ini merdeka. Mereka mau diusir kemana. Sekali lagi pemerintah daerah harus sungguh-sungguh secara cermat memperhatikan nasib rakyat di desa sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan RTRW. Jangan sampai masyarakat kita sendiri yang jadi korban. Pembangunan yang kita lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepuasan elit penguasa atau sekelompok orang.

opini - 22 Januari 2010
Tulisan ini sudah di baca 3695 kali
sejak tanggal 22-01-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat