drh. Chaidir, MM | OPINI - Balada RTRW | GUBERNUR Riau Annas Maamun yang dikenal sebagai pemimpin humoris, mendadak serius bila bicara tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Provinsi Riau. Dalam beberapa kesempatan sang gubernur secara tegas dan gamblang mengungkapkan, RTRW Provinsi Riau perlu segera ditandatangani oleh Menteri Kehu
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

OPINI - Balada RTRW

Oleh : drh.chaidir, MM

GUBERNUR Riau Annas Maamun yang dikenal sebagai pemimpin humoris, mendadak serius bila bicara tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Provinsi Riau. Dalam beberapa kesempatan sang gubernur secara tegas dan gamblang mengungkapkan, RTRW Provinsi Riau perlu segera ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, bahkan diharapkan sudah tuntas sebelum hari pencoblosan pilpres 9 Juli 2014 beberapa hari lagi.

Dalam acara ramah tamah Gubri dengan Pangdam I Bukit Barisan (26/6) di Pekanbaru beberapa hari lalu, Gubernur Annas sempat curhat pada Pangdam tentang kegalauannya perihal lambatnya pengesahan RTRW ini, padahal semua persyaratan, menurut Gubri sudah dipenuhi.

Instrumen Pembangunan

RTRW sebenarnya bukan instrumen politik kekuasaan. RTRW sesungguhnya tak ada kaitan dengan pilpres. Ada atau tidak ada pilpres, RTRW tetap harus ada. Ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah, RTRW tetap sangat diperlukan. RTRW berkaitan dengan politik pembangunan. RTRW adalah instrumen manajemen pembangunan, dasar perencanaan pemanfaatan ruang sekaligus sebagai instrumen penting pengendalian. RTRW akan membuat perencanaan pembangunan daerah semakin fokus dan terarah. Tanpa RTRW perencanaan pembangunan daerah akan amburadul, dan perencanaan yang amburadul akan membuka peluang praktik-praktik korupsi.

Dalam berbagai tulisan disebut, perencanaan tata ruang wilayah bertujuan untuk terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (banjir, asap, erosi dan sedimentasi); dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dengan demikian untuk Provinsi Riau RTRW itu adalah arahan atau pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Riau demi terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar daerah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor. Masyarakat asli yang tinggal di desa-desa yang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka, tentu tak boleh diabaikan. Kebutuhan pembangunan wilayah yang tujuan akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk ruang untuk investasi swasta harus dipaduserasikan dalam sebuah peta yang disinkronkan dengan daya dukung wilayah setempat.

Secara sederhana RTRW dipahami memiliki banyak fungsi penting dalam pembangunan daerah. Misalnya, sangat diperlukan untuk menjamin terlindunginya ruang wilayah bagi rakyat kita, terutama rakyat yang tinggal di pedesaan yang keadaan sosial ekonominya terbatas dan hidup hanya bergantung pada pertanian. Pertanian rakyat skala kecil ini sangat memerlukan tersedianya lahan. Kalau ruang itu sudah tidak ada, misalnya termasuk dalam kawasan hutan lindung atau dialokasikan untuk usaha investasi skala besar, maka rakyat kecil akan kehilangan mata pencaharian. Dan bila ini terjadi maka akan timbul konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan.

Konflik yang tejadi di Pulau Padang Meranti beberapa waktu berawal dari masalah perebutan lahan. Demikian juga yang pernah terjadi di Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan, dan di beberapa daerah lain. Pihak perusahaan seperti biasa, memiliki alas hak yang kuat (seperti izin ini, itu, dan sebagainya), sementara masyarakat setempat, posisinya sangat lemah, sebab hanya bermodal de facto: mereka sudah tinggal di lokasi tersebut turun-temurun. Pihak perusahaan biasanya berjanji memberi kompensasi membangunkan sekolah, tempat ibadah, lapangan olahraga, dan sebagainya, tetapi fasos dan fasum tersebut tidak akan ada artinya bila masyarakat setempat kehilangan lahan untuk bercocok tanam sekedar penyambung hidup sehar-hari.

RTRW tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan bagi rakyat kecil, tapi juga memberi kepastian hukum bagi investor. Investor akan bisa tenang dan fokus berusaha meningkatkan produksinya, karena tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk menyelesaikan konflik dengan rakyat setempat, karena faktor tumpang tindih kepentingan. Dengan demikian keberadaan investor akan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat di lingkungannya.

Mewujudkan Tatakelola yang Baik

RTRW juga sangat membantu pemerintah daerah dalam menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor dominan bagi berjalannya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan, yakni fungsi-fungsi manajemen yang melekat pada pemerintahan daerah. Bila fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik maka seluruh unsur manajemen, seperti SDM, anggaran, peralatan, SOTK, akan bisa digerakkan secara efektif untuk visi misi daerah.

Bila perencanaan pemanfaatan ruang wilayah (land used planning) berdasarkan RTRW di daerah sudah tersusun dengan baik dan teratur peruntukannya, maka praktik-praktik ilegal pemanfaatan ruang wilayah akan lebih mudah dikendalikan. Dalam kasus Riau, karena RTRW belum ditetapkan, maka fungsi pengendalian sulit dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah. Permasalahan itu antara lain, tidak terdatanya secara akurat luas areal perkebunan swasta besar (sawit dan HTI) yang sesuai dengan daya dukung wilayah. Masalah perambahan hutan, tumpang tindih kepemilikan lahan, saling klaim peruntukan lahan, musibah asap (akibat proses land clearing yang murah meriah), banjir (akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai), juga hilangnya potensi pajak negara akibat perambahan dan illegal logging, dan sebagainya.

Hati-hati Bumerang

Pembahasan Rancangan Perda tentang RTRW Riau di DPRD Riau sebenarnya sudah berlarut-larut. Raperda tersebut sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak tahun 2007. Berlarut-larutnya pembahasan ini karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan (dulu tak bisa diubah ibarat kitab suci), sudah tidak serasi lagi dengan peta kondisi aktual.

Dalam rangka paduserasi peta tersebut, Ketua Komisi A DPRD Riau 2004-2009, selaku Ketua Pansus Pembahasan Raperda RTRW, H Mastar, SH, bersama stakeholder telah berupaya keras menyelesaikan pembahasan dalam rentang waktu hampir dua tahun (2007-2009), tapi sampai berakhirnya masa jabatan DPRD Riau 2004-2009, RTRW tersebut tak juga kunjung rampung. Pansus melalui serangkaian rapat dengar pendapat melakukan pembahasan dengan berbagai pihak terkait antara lain dengan Pemda Kabupaten/kota, BAPPEDA Prov Riau, Dinas Kehutanan, tokoh masyarakat, dan kalangan swasta. Pansus bersama Pimpinan DPRD Riau juga beberapa kali melakukan konsultasi dengan Badan Tata Ruang Nasional di Jakarta.

Sesungguhnya, terganjalnya pengesahan Perda RTRW Riau pada waktu itu disebabkan dua hal. Pertama karena masih ada keberatan dari beberapa kabupaten; dan kedua, yang sangat penting adalah belum adanya keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan di Riau. Padahal, peta paduserasi itu sudah disiapkan oleh Tim Paduserasi yang dibentuk oleh Menhut dengan beranggotakan unsur daerah, pusat dan beberapa orang ahli. Menhut sebenarnya hanya berada pada posisi menyetujui atau menolak rekomendasi yang disiapkan oleh Tim Paduserasi. Tapi sampai sekarang penunjukan kawasan hutan Riau, sebagai pengganti TGHK belum pernah ada, sampai Ketua Pansusnya, Mastar, SH wafat (2009) dan Menhutnya diganti.

Kunci kawasan hutan Riau itu memang pada Menhut. Oleh karena itu mengutus delegasi stakeholder daerah berangkat ke Jakarta guna mendesak Menteri Kehutanan, adalah sebuah terobosan memangkas birokrasi. Tapi substansi "gugatan" harus lebih fokus. Menteri Kehutanan hanya berwenang menetapkan kawasan hutan di Riau berdasarkan peta paduserasi yang direkomendasikan oleh Tim Paduserasi. Peta paduserasi yang direkomendasikan Tim Paduserasi itulah yang sebenarnya sangat penting untuk direview agar tidak terdapat hal yang kontra produktif setelah disetujui Menhut. Sebab peta itulah nanti yang akan menjadi dasar penyusunan perda oleh DPRD Riau. Akan menjadi bumerang misalnya, bila dalam peta paduserasi tersebut terdapat sejumlah kampung yang harus dihutankan. Sodih.



Chaidir, kolomnis, mantan Ketua DPRD Riau


opini - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 826 kali
sejak tanggal 01-07-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat