drh. Chaidir, MM | Bola Panas Sang Penjabat | CERITA berkembang liar. Bila Pilgubri 2013 dipersengketakan di MK, maka urusannya bisa jadi panjang. Skenarionya macam-macam, inti cerita tersebut, Gubernur Riau baru akan definitif pada 2015 yang akan datang.  Sebab sebagaimana diberitakan, tahun 2014 tidak ada pemilukada baik provinsi maupun kabup
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bola Panas Sang Penjabat

Oleh : drh.chaidir, MM

CERITA berkembang liar. Bila Pilgubri 2013 dipersengketakan di MK, maka urusannya bisa jadi panjang. Skenarionya macam-macam, inti cerita tersebut, Gubernur Riau baru akan definitif pada 2015 yang akan datang. Sebab sebagaimana diberitakan, tahun 2014 tidak ada pemilukada baik provinsi maupun kabupaten/kota. Agenda politik pada 2014 sangat padat. Ada pemilu legislatif, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pelantikan anggota DPRD, pelantikan anggota DPR dan DPD, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden, serta pembentukan kabinet baru.

Asal muasal cerita itu tentu saja tidak jelas, dan rasanya layak dilupakan. Tapi perjumpaanku sekejap secara kebetulan dengan Pak Ahmad Bebas, salah seorang pemuka masyarakat Riau, pekan lalu (setelah sekian lama tak jumpa), memberi kesan beda. Cerita yang berkembang itu terlalu penting untuk diabaikan. Digenggamnya tanganku erat-erat, "Riau ini sudah diobrak-abrik pusat," ujarnya galau. Sia-sia meyakinkannya dengan argumentasi bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat itu normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Mereka selalu berlindung di balik undang-undang, tapi untuk membiarkan Riau terpuruk mereka tak perlu undang-undang," tangkisnya.

Kasus PON dan ISG

Perjumpaan sekejap itu menggoda pikiranku. Memori dinamika hubungan Pusat-Riau bermunculan liar, dan menuntut direnungi dalam perspektif berbeda. Pusat selama ini, menurut anggapan masyarakat Riau pada umumnya, sering berlaku tidak adil kepada Riau. Riau dianggap bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu memberi kesan pusat cenderung melakukan pembiaran terhadap Riau. Pencitraan Riau sebagai daerah kaya menyebabkan daerah ini kehilangan empati. Pusat selalu melihat permasalahan Riau dari sudut pandang beda.

Dalam agenda Nasional PON XVIII Riau 2012 misalnya, Riau seakan dibiarkan terjerumus sendiri alam posisi 'salah borong'. Seorang gubernur berusia muda dan berpikir progresif seperti Rusli Zainal, pasti menginginkan daerahnya menjadi tuan rumah PON. Tidak ada petinggi di pusat yang mengingatkan betapa berat beban tersebut bagi daerah. Riau bahkan diiming-imingi bantuan pusat untuk penyelenggaraan PON tersebut. Kenyataannya, bantuan pusat sebagaimana diharapkan tak kunjung datang, sehingga Riau berada dalam posisi maju kena mundur kena. APBD Riau dan APBD kabupaten/kota pun terpaksa dikorbankan demi menyelamatkan muka daerah. Riau lebih banyak disodori bidal, "tangan mencincang bahu memikul."
Riau dibiarkan jalan sendiri seperti lirik lagu, "kau yang memulai kau yang mengakhiri." Tragisnya seperti dikhawatirkan sejak awal, petinggi dan politisi daerah tidak awas terhadap pekerjaan besar tersebut sehingga terjerat dan terjebak. Seperti sepeda tak berlampu.

Andai pusat tegas menyikapi ambisi Riau dan memberikan bimbingan dan supervisi yang memadai dalam semangat menyayangi, hasilnya akan beda. Tapi nasi sudah terlanjur jadi bubur.

Arogansi pusat kembali terlihat dalam kontroversi penetapan tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG). Terlepas dari ambisi Gubernur RZ yang bersikeras ingin menjadikan Riau sebagai tuan rumah ISG, pusat kembali berlaku tidak adil. Riau dibiarkan jalan duluan membelanjakan sejumlah anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah, tapi kemudian dibuat kehilangan muka, dinyatakan batal sebagai tuan rumah. Sesungguhnya, di lapangan, banyak yang setuju dengan keputusan pembatalan itu, tetapi juga tidak sedikit yang tidak setuju dengan cara pusat mempermalukan Riau.

Riau memang terkesan agak arogan dalam satu dasawarsa terakhir ini. Riau seperti tumbuh menjadi pribadi yang terlalu 'pede', tapi melakukan pembiaran agar 'Riau tau rasa' dengan mempermainkan Riau, tidak memberikan bantuan, tarik ulur antara iya dan tidak, antara ada dan tiada, antara mendukung dan tidak mendukung, adalah sikap lain yang tidak kalah arogannya dari pemerintah pusat.

Pembiaran Terhadap Riau

Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam kasus yang menimpa Gubernur RZ. Kenyataannya yang bersangkutan ditahan dan sekarang sedang mengikuti proses pengadilan. Gubernur RZ sendiri pun terlihat berlapang dada menjalani proses hukum tersebut.

Tapi pembiaran atau bahkan penjerumusan Riau kembali terjadi. Gubernur RZ tak sepenuhnya dapat disalahkan bila dalam kenyataannya dia boleh mengendalikan pemerintahan Riau dari balik penjara. Seperti diketahui publik, Gubernur RZ boleh menandatangani dokumen-dokumen penting, seperti SK mutasi pejabat dan sebagainya. Pemerintah pusat terlihat jelas melakukan pembiaran. Padahal dalam kelaziman administrasi pemerintahan, jangankan tidak bisa hadir di kantor karena ditahan dalam status tersangka, tidak hadir di kantor dalam status cuti saja, seorang pejabat tidak diperkenankan menandatangani dokumen administrasi. Sekali lagi pusat kelihatannya membiarkan Riau terjerumus lebih dalam dan lebih dalam.

Pemilihan Ketua KONI Riau

Pemilihan Ketua KONI Riau (7/12/2013) beberapa hari lalu misalnya, adalah contoh pembiaran lain. Pasal 40 UU nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, secara tegas mengatur, Pengurus KONI pusat, provinsi, kabupaten, dan kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 yang bersifat segera, menginstruksikan lebih tegas lagi. Mendagri mengancam, bagi pejabat struktural dan pejabat publik yang tidak mengindahkan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 121 ayat (1) Pasal 122 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2007 berupa peringatan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan dan kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

Penjabat Gubernur Riau Prof Dr Djohermansyah Djohan mustahil tidak memahami legislasi tersebut. Bahkan SE Mendagri Nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tersebut agaknya dipersiapkan oleh beliau selaku Dirjen Otonomi Daerah. Tapi kenyataannya ada pembiaran. Bolehkah ini disebut bak bidal, "tiba di perut dikempiskan tiba di mata dipicingkan"?

Dalam hal kemungkinan dipersengketakannya hasil Pilgubri putaran kedua di MK, rasanya Sang Penjabat Gubernur diyakini 1000% tidak ikut campur. Tapi, kita bersimpati, Sang Penjabat kelihatannya ibarat terpegang bola panas. Sebab, skenario Riau akan dipimpin oleh seorang Penjabat Gubernur sampai 2015 terlanjur merebak. Pak Ahmad Bebas, mungkin benar ucapan Gus Dur (alm), Riau itu tak ada apa-apanya.


opini - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 696 kali
sejak tanggal 11-12-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat