drh. Chaidir, MM | Catatan APBD Riau (Bagian Kedua) - APBD Riau 2009: Prioritas Desa | Ini sebuah momentum. Gubernur RZ dalam berbagai kesempatan bicara dengan pers hampir selalu mengedepankan adanya komitmen untuk membangun pedesaan. Pilihan programnya antara lain pembangunan energi listrik, air bersih dan infra struktur desa. Unjuk rasa ribuan Kepala Desa dan perangkat desa dari sel
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Catatan APBD Riau (Bagian Kedua) - APBD Riau 2009: Prioritas Desa

Oleh : drh.chaidir, MM

Ini sebuah momentum. Gubernur RZ dalam berbagai kesempatan bicara dengan pers hampir selalu mengedepankan adanya komitmen untuk membangun pedesaan. Pilihan programnya antara lain pembangunan energi listrik, air bersih dan infra struktur desa. Unjuk rasa ribuan Kepala Desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia pada 17 November 2008 di Gedung DPR RI Jakarta, hanya mempertegas pemetaan permasalahan, perhatian Pemprov Riau terhadap pembangunan desa sudah on the right track. Kita hanya kurang fokus saja selama ini.

Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar penduduk Riau hidup di pedesaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dan di sini pulalah terdapat kantong-kantong kemiskinan yang harus kita bantu dan tingkatkan taraf hidupnya. Mereka umumnya adalah petani dan buruh tani. Mereka tidak memiliki aset produktif. Kalau mereka tidak didekatkan dengan program-program yang merangsang tumbuhnya kemandirian, selamanya mereka akan terpinggirkan.

Secara kebetulan pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau sedang membahas KUA, PPAS dan RAPBD 2009. Tahun Anggaran 2009 adalah tahun pertama bagi kepemimpinan RZ-MM, dan Tahun Anggaran terakhir bagi Anggota DPRD periode 2004-2009. Kedua-duanya tentu ingin memberi tanda. Yang pertama tentu ingin memberi kesan, dukungan besar dari pemerintah desa di seluruh Riau tidak salah. Sementara yang disebut terakhir, tentu ingin meninggalkan kenangan manis bagi masyarakatnya. Betapapun coreng morengnya wajah DPRD secara umum di republik kita ini, para Anggota Dewan yang terhormat tentu ingin meninggalkan memori, mereka adalah wakil-wakil rakyat yang pantas dikenang, tidak hanya sekedar corong partai.

Mungkinkah DPRD Riau bersama eksekutif mampu menunjukkan komitmen untuk memberikan anggaran yang signifikan terhadap pembangunan desa secara adil dan merata? Bisakah APBD Riau 2009 memberikan jawaban terhadap desa-desa yang belum memiliki sarana infrastruktur sebagaimana yang mereka impikan? Membantu mereka yang belum pernah merasakan diterangi listrik, belum pernah kenal seperti apa air yang sehat untuk diminum? Bisakah memberikan jalan keluar terhadap masyakat yang belum pernah tahu pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu? Bagaimana dengan anak-anak putus sekolah di desa karena orang tua tidak mampu menyekolahkannya? Apa jalan keluar untuk desa-desa yang sudah tidak lagi memiliki hutan tempat berladang?

Dan masih banyak lagi pertanyaan yang tak tersampaikan. Tentu, tidak akan semua pertanyaan bisa dijawab dengan anggaran yang tercantum dalam APBD Riau 2009. Tetapi setidaknya, bila ada komitmen yang kuat, bila ada langkah awal yang meyakinkan, tahun-tahun berikutnya akan mulus.

Jebakan yang perlu diwaspadai adalah jebakan "ego". Ego yang berlebihan dalam membela dinas atau badan, atau komisi di DPRD, membela daerah pemilihan, membela kelompok, akan menjadi ancaman bagi batang tubuh APBD. APBD akan kehilangan konteks dengan KUA dan PPA. DPRD dan eksekutif harus berani mengambil langkah memainkan "gunting" memangkas anggaran yang belum diperlukan. Namun kehati-hatian tetap dijaga, jangan sampai pemangkasan atau penambahan anggaran yang dilakukan tidak justru paradoks atau kontra produktif terhadap kebijakan umum, skala prioritas dan perimbangan anggaran antar daerah.

Jebakan lain adalah pemborosan anggaran. DPRD dan eksekutif harus berani tidak populer dengan menolak permintaan-permintaan yang tidak terkait langsung dengan KUA dan PPA. Dalam jangka panjang anggaran yang lebih fokus untuk membiayai program-program demi kepentingan umum akan dirasakan lebih besar manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagian warga masyarakat kita agaknya sudah salah kaprah dengan selalu memanfaatkan kesempatan membebankan semua kegiatannya kepada APBD. Ini momentum untuk meluruskannya. Tidak semua kegiatan kemasyarakatan harus didanai dengan APBD. Sepanjang yang penulis rasakan (ketika masih aktif di DPRD), tingkat ketergantungan masyarakat sudah terlalu tinggi pada APBD. Charity budget (anggaran kebaikan hati) berupa bantuan-bantuan memang tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tapi harus dibatasi, dengan tetap menjunjung tinggi azas kepatutan dan kewajaran. Sopan santun kita pelihara, tapi basa-basi harus dikurangi kendati untuk itu kita tidak akan mendapatkan lagi tepuk tangan. APBD di daerah mana pun di Indonesia, tidak ada yang menganggarkan dana bantuan sebesar yang dianggarkan APBD Riau. Posting bantuan tidak salah, tapi merupakan preseden buruk bagi APBD kabupaten/kota.

Jebakan yang juga tidak kalah seriusnya adalah pembiaran terhadap lemahnya perencanaan. Lemahnya perencanaan bisa akibat planning capacity kepala unit kerja memang rendah, tetapi bisa juga karena sang kepala unit tidak serius, sehingga menyerahkan demikian saja penyusunan program unit kerjanya kepada bawahan yang belum cukup memiliki kompetensi. Bagaimana pun strategic planning yang sudah digariskan oleh Kepala Daerah harus dijabarkan dalam action plan secara baik. .

Perenacanaan yang baik akan membuat daerah ini bernilai tinggi, aset rakyat akan meningkat nilainya. Lahan-lahan di perkotaan misalnya, akan mengalami apresiasi nilai yang signifikan. Tapi kalau daerah berkembang tidak mengantisipasi masa depan bahkan menjadi slump area (daerah kumuh), maka aset rakyat akan bernilai rendah.

Bilamana DPRD dan eksekutif bisa melakukan penajaman prioritas, menghindari pemborosan anggaran, menekan pos bantuan, maka Alokasi Dana Desa yang harus diambilkan dari bagian dana perimbangan tidak akan jadi masalah. Dewasa ini sebenarnya APBD Riau sudah mengalokasikan dana bantuan desa yang sifatnya sporadis dan berupa dana Usaha Ekonomi Desa, tapi dana itu bukan berupa blockgrant. Dana yang dialokasikan disamping belum merata di setiap desa, program itu sebenarnya adalah program Pemerintah Provinsi, bukan program pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan di sebuah desa hasil musyawarah desa itu sendiri dan diberikan dukungan dananya dalam bentuk blockgrant.

Agar Alokasi Dana Desa itu dapat dikelola dengan baik, memang diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, (mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksnaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kalau tidak dikhawatirkan kelak para Kepala Desa ini akan ramai-ramai masuk bui.

APBD Riau dan APBD kabupaten/kota 2009 adalah awal dari sebuah paradigma perubahan. Ini masalah momentum. Bila APBD disusun saling isi mengisi dalam suatu semangat kebersamaan, membangun Riau untuk kepentingan bersama, maka pengalaman yang kurang mulus dalam budget sharing pembangunan, tidak akan terulang lagi. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Ungkapan bijak berikut agaknya membuat kita optimis: "There is no under developed country, there is under managed contry" (Tidak ada negeri yang tertinggal, yang ada adalah negeri yang salah urus). Dan kita ke depan tidak boleh salah urus.


opini -
Tulisan ini sudah di baca 3385 kali
sejak tanggal 08-12-2008

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat