drh. Chaidir, MM | Rethinking Golkar | Partai Golkar berada di simpang jalan. Quo vadis? Akankah menjadi bagian dari the rulling party atau bagian dari partai oposisi? Dilematis, bak makan buah simalakama. Merapat ke gerbong kekuasaan, berarti harus tahu diri dan bertebal muka. Tapi wilayah kekuasaan ini praktis sudah dikenal seluk-beluk
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Rethinking Golkar

Oleh : drh.chaidir, MM

Partai Golkar berada di simpang jalan. Quo vadis? Akankah menjadi bagian dari the rulling party atau bagian dari partai oposisi? Dilematis, bak makan buah simalakama. Merapat ke gerbong kekuasaan, berarti harus tahu diri dan bertebal muka. Tapi wilayah kekuasaan ini praktis sudah dikenal seluk-beluknya oleh Golkar, sudah menjadi habitat turun-temurun.

Berada di luar kekuasaan? Pasti terasa gamang. Wilayah ini ibarat terra incognita, suatu wilayah tak dikenal, kendati belum tentu liar dan berbahaya seperti dibayangkan. Masalahnya, Golkar belum memiliki jam terbang pada posisi ini. Mungkin takut bayang-bayang sendiri atau takut kebablasan.

Risiko teringan tentulah menjadi bagian dari kekuasaan. Memang ada sedikit hambatan psikologis pasca kekalahan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pilpres, tapi sebenarnya tak apa-apa. Ini sepenuhnya domain politik, maka berlaku adagium, hostis aut amicus non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum (lawan dan kawan tidak ada yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan).

Permasalahannya, Partai Golkar tidak hanya terdiri dari pengurus pusat yang nota bene diisi oleh tokoh-tokoh yang selama ini malang melintang sebagai elit politik dan elit pemerintahan, tapi juga milik anggota yang tersebar di seluruh pelosok dan berkiprah di berbagai lini. Sebagian dari mereka adalah pemegang kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif di daerah. Konfigurasi ini pasti akan menimbulkan ambiguitas, karena kita bukan negara federal. Kepala daerah yang kebetulan menduduki posisi sebagai Ketua Partai Golkar di daerahnya jumlahnya cukup banyak pasti pusing tujuh keliling bila Partai Golkar di pusat memutuskan beroposisi terhadap pemerintah. Apalagi bagi seorang gubernur. Sebab gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Sesungguhnya situasi yang dihadapi oleh Partai Golkar dewasa ini tidaklah serumit situasi pada pemilu 1999 ketika Golkar dicaci-maki. Namun Partai Golkar masih tampil sebagai pemenang kedua setelah PDI Perjuangan. Artinya, kepercayaan publik masih ada. Mestinya, secara sportif pilihan rakyat itu harus diakui. Tapi realitas itu belum cukup menyurutkan semangat pihak-pihak yang mengusung bendera pro reformasi untuk menghabisi Partai Golkar. Melalui dekrit Presiden ketika itu, Partai Golkar bahkan dibubarkan. Untung saja ada sebuah blessing in disguise, dekrit pembubaran Partai Golkar berada dalam satu paket dengan pembubaran parlemen (DPR-RI). Tentu saja dekrit itu dianggap inkonstitusional dan Partai Golkar pun lolos dari lubang jarum, tidak jadi dibubarkan.

Dari posisi ibarat telur di ujung tanduk, pada pemilu 2004 Partai Golkar kembali mendapat kepercayaan rakyat dan tampil sebagai pemenang pemilu.

Ini sebuah fenomena. Apa kunci kebangkitan Golkar? Partai Golkar berani melakukan reformasi internal. Semangat reformasi itu dikemas dalam suatu paradigma baru. Partai Golkar (baru) dicitrakan berbeda secara diametrik dengan Golkar sebagai alat kekuasaan pada masa sebelumnya. Sistem tiga jalur yang mengandalkan TNI dan birokrasi dihapus. Ketua Umum dipilih langsung secara demokratis dan rekrutmen Calon Presiden RI dilakukan melalui sistem konvensi yang sangat terbuka dan demokratis berjenjang dari bawah. Akbar Tanjung boleh kalah dalam konvensi nasional Partai Golkar untuk memilih Calon Presiden RI, tapi Akbar Tanjung membawa Partai Golkar memenangkan pencitraan bahwa Partai Golkar telah memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi di Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi. Akbar kalah tapi Akbar menang. Tanpa pasang iklan, Partai Golkar setiap hari tampil dengan berita konvensi yang menggairahkan. Momen inilah kelihatannya yang hilang pasca Akbar Tanjung.

Sesungguhnya opsi menjadi bagian dari kekuasaan bukanlah sebuah dosa dan tidaklah berarti harus menelan mentah-mentah semua kebijakan pemerintah baik atau buruk. Lagi pula, di tengah iklim keterbukaan sekarang semua kebijakan pemerintah pasti ditimbang-timbang baik buruknya. Selalu ada celah untuk mengkritisi dan itu tidak dilarang. Partai berkuasa juga tidak akan mau terlihat bodoh di mata rakyat, karena akan membawa dampak pada pemilu lima tahun ke depan.

Sebaliknya partai oposisi mestinya juga tidak pada posisi menentang secara membabi-buta. Sebab, rakyat ternyata lebih kritis dari yang diperkirakan. Rakyat yang memiliki hak suara sudah mafhum, mana kritik membangun mana kritik asbun.

Musim berganti, kini parpol semakin cerdas memilih ceruk perjuangan. Ladang garapan sudah semakin sempit. Rakyat yang berada dalam keadaan kurang beruntung dan terpinggirkan, misalnya, menjadi garapan PDIP. Petani dan nelayan yang tidak memperoleh keadilan dari program pembangunan, menjadi ladang garapan Partai Gerinda. Para pegawai pemerintah dan tenaga pendidik serta kalangan swasta beserta seluruh keluarganya, yang merasa kehidupan lebih baik, dan kecipratan kue pembangunan, menjadi pendukung Partai Demokrat. Bahkan kelihatannya, tiga jalur yang dulu menjadi pilar Golkar, demikian juga organisasi-organisasi fungsional, sudah berada dalam kubu Partai Demokrat. PKS pula, dekat dengan aktivis mahasiswa religius. Dan seterusnya.

Lantas, mana lagi yang tersisa sebagai basis pendukung Partai Golkar? Satu demi satu sayap-sayap andalan itu dipatahkan. Maka tidak heran bila ada yang menyebut, pohon beringin itu tak lagi berdaun rindang, meranggas dimakan ulat, akarnya keropos dimakan lundi, dan batangnya berlubang digerek kumbang.
Menarik untuk mengamati dinamika yang terjadi di tubuh Golkar dewasa ini, sekurang-kurangnya sebagai pembelajaran bagi parpol lain. Sejauh manakah Partai Golkar melakukan rethinking, kembali ke pangkal jalan menghayati kembali doktrin karya dan kekaryaannya, karya siaga gatra praja dan sumpah setia Golkar yang tertuang dalam Ikrar Panca Bhakti yang selama ini dibiarkan beku dalam buku? Agaknya Golkar tak perlu tergopoh-gopoh, tak kan lari gunung dikejar. Rakyat masih menunggu di sana, yakinlah mereka makin kritis.

opini - di kirim ke harian Kompas 24 Juli 2009
Tulisan ini sudah di baca 3974 kali
sejak tanggal 24-07-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat