Ketiga "makhluk" itu, KUA, PPAS dan RAPBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketiganya berkait-kelindan, bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Ketiga dokumen itu saat ini sedang dibahas di DPRD Riau.

KUA akronim dari Kebijakan Umum Anggaran; PPAS akronim dari Plafon Prioritas Anggaran Sementara; dan RAPBD adalah akronim dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketiga singkatan itu mungkin sudah sering didengar, namun secara ontologis, terutama bagi masyarakat awam, luput dimaknai, sehingga direspon kurang proporsional bahkan negatif.

Maka muncullah komentar kurang sedap. Dalam sebuah dialog bedah APBD Riau tahun lalu (ketika penulis masih berada di DPRD Riau) bersama beberapa pengamat dan aktivis mahasiswa di gedung Lancang Kuning DPRD, ungkapan kritis talu-bertalu; "APBD Riau bukan berbasis kerakyatan tapi berbasis birokrasi." Atau, "APBD elitis, boros." Yang agak serem juga ada, "Elit hanya membagi-bagi dana APBD untuk kelas sendiri bukan untuk rakyat, APBD tidak ada manfaatnya bagi rakyat."

Benarkah? Statement itu sudah barangtentu tidak bisa diberi ponten 10 karena pasti tidak benar semua, tapi untuk memberi ponten nol juga tidak mungkin karena pasti tidak salah semua. Ada sebuah hipotesis di kalangan akademis, jumlah anggaran yang besar belum memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan rakyat Riau. Iyekah? Namanya hipotesis tentu perlu pengujian.

Siklus pembahasan RAPBD setiap tahun hampir tidak berubah. Langkah pertama adalah masa penjaringan aspirasi, populer dengan istilah jaring asmara (aspirasi masyarakat). Legislatif (DPRD) menjaring aspirasi melalui kunjungan kerja Komisi DPRD, reses Anggota, penyampaian aspirasi rakyat secara langsung, unjuk-unjuk rasa, rapat-rapat dengar pendapat, forum-forum dialog, proposal kelompok masyarakat dan media massa. Eksekutif menjaring aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai musrenbang tingkat provinsi. Aspirasi itu dijaring berjenjang dari bawah, bottom-up.

Siklus Musrenbang, KUA, PPAS, kemudian berakhir pada RAPBD, sebenarnya secara filosofis sudah benar. Kalau penjaringan aspirasi rakyat itu jujur, tidak direkayasa, dan rakyat yang menyampaikan aspirasi juga jujur (artinya, bukan kepentingan pribadi atau kelompok dibungkus laksana kepentingan rakyat), maka apa yang menjadi kebutuhan rakyat pasti tertuang dalam KUA, PPAS dan RAPBD.

Guna menguji aspirasi itu, maka KUA yang disusun oleh eksekutif dikirim ke DPRD untuk dibahas. Disinilah Komisi-komisi DPRD banyak berperan. Komisilah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan eksekutif sesuai dengan bidangnya. Kalau Komisi melaksanakan tugas pengawasannya dengan sungguh-sungguh selama tahun berjalan, mereka pasti tahu mana aspirasi yang murni mana yang tidak, mana kegiatan yang tepat mana yang kurang tepat. Bahan yang diperoleh di lapangan digunakan oleh Komisi untuk penyempurnaan KUA. Kebijakan anggaran yang tertuang dalam KUA ini sangat penting karena dapat berfungsi mengoreksi kebijakan-kebijakan yang kurang fokus untuk pencapaian program pada tahun sebelumnya. Pada saat pembahasan KUA inilah DPRD melakukan pengawasan awal terhadap kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan kebijakan.

Idealnya, KUA yang sudah dibahas DPRD memuat kebijakan-kebijakan umum dalam rangka melaksanakan program satu tahun ke depan, sifatnya kualitatif. KUA yang sudah final – sekali lagi idealnya – didistribusikan oleh Kepala Daerah kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti dinas, badan, biro, dst). Kepala Daerah juga memberikan plafon anggaran untuk tiap SKPD. Berbekal KUA dan plafon anggaran, masing-masing SKPD menyusun kegiatan menurut skala prioritas. Skala prioritas ini penting karena asumsi penerimaan anggaran terbatas, bukan ad libitum (sepuas-puasnya). Daftar prioritas kegiatan, dikompilasi oleh eksekutif kemudian dikirim kembali ke DPRD berupa PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk dibahas, baik oleh Komisi maupun oleh Panitia Anggaran DPRD. Atribut "Sementara" ditambahkan, sebab pada saat pembahasan di DPRD kemungkinan akan terjadi pergeseran prioritas akibat perbedaan persepsi. Besaran plafon pun bisa jadi ikut bergeser.

Setelah ada kesepakatan eksekutif-legislatif, PPAS berubah menjadi PPA dan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD, untuk kemudian diajukan oleh eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD. RAPBD ini kemudian dibahas oleh DPRD melalui pentahapan yang telah ditentukan. Selambat-lambatnya tiga hari setelah ketuk palu RAPBD tersebut sudah harus sampai ke Departemen Dalam Negeri untuk diverifikasi. Dalam masa verifikasi selama dua pekan ini, Depdagri bisa menggunakan hak vetonya mencoret, mengubah, mengurangi atau mengalihkan posting bila dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Setelah itu barulah RAPBD tersebut menjadi APBD dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah.
Kalau siklus itu berjalan normal, wajar, dan cukup waktu tersedia untuk pembahasan di DPRD, tidak perlu ada kekhawatiran RAPBD tidak menjawab kebutuhan. Banyak persoalan yang akan terjawab, seperti masalah infrastruktur desa, masalah kemiskinan, masalah kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Apatah lagi sekarang saatnya Partai Politik yang punya kursi di DPRD, mengambil hati rakyat dengan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui APBD.

Namun setiap tahun selalu waktu yang menjadi kendala. Normalnya, rancangan KUA sudah harus sampai di DPRD pada pertengahan tahun. Dengan demikian RAPBD bisa diajukan pada 1 Oktober sesuai dengan ketentuan, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Bila RAPBD diajukan pada 1 Oktober, diperkirakan medio Desember sudah ketuk palu, dan pelaksanaan APBD bisa dimulai pada 1 Januari sehingga bisa efektif; Pemimpin Kegiatan (Pimpro) dan pelaksana tidak lagi dikejar-kejar waktu dan mungkin dikejar-kejar jaksa. Oleh karena itulah Menteri Keuangan memberikan insentif (perangsang), untuk daerah-daerah yang bisa menyelesaikan pembahasan RAPBD pada akhir November, Departemen Keuangan akan menambah alokasi dana APBN untuk daerah yang bersangkutan.

Pada Tahun Anggaran 2009 kita tidak mungkin lagi mendapatkan insentif tersebut, sebab kendati Wagubri HR Mambang Mit optimis Pemprov sebelum Januari RAPBD 2009 ketuk palu (Riau Pos 1/12/2008 hal 32), namun pada halaman yang sama saya membaca "Komisi A Gesa Pembahasan KUA dan PPAS." Berarti pembahasan RAPBD belum dimulai. Menggesa pembahasan agaknya perlu dan tidak salah, namun bobot pembahasan perlu tetap dijaga.

Nada miring yang selalu bertiup mengiringi pembahasan RAPBD tanda masyarakat masih peduli. Banyak yang mendambakan APBD sungguh-sungguh berpihak pada rakyat, efektif, tidak boros. DPRD kendati sering dicaci dalam setiap kali pembahasan APBD, tetapi masih diakui sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawalan baik dalam prosedur maupun substansi. Rakyat menaruh harapan, APBD 2009 lebih brilian.


opini -
Tulisan ini sudah di baca 4058 kali
sejak tanggal 02-12-2008