drh. Chaidir, MM | Lain Gatal Lain Digaruk | LAIN gatal lain digaruk adalah sebuah peribahasa, sebenarnya sudah agak usang. Arti standar menurut kamus KBBI Balai Pustaka, lain ditanya lain dijawab. Dalam bahasa gaulnya: tulalit. Dalam bahasa yang agak lebih moderat, adalah seperti ungkapan Prof Tabrani, sekejap ada sekejap tak ada. Kadang jela
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Lain Gatal Lain Digaruk

Oleh : drh.chaidir, MM

LAIN gatal lain digaruk adalah sebuah peribahasa, sebenarnya sudah agak usang. Arti standar menurut kamus KBBI Balai Pustaka, lain ditanya lain dijawab. Dalam bahasa gaulnya: tulalit. Dalam bahasa yang agak lebih moderat, adalah seperti ungkapan Prof Tabrani, sekejap ada sekejap tak ada. Kadang jelas, kadang tak jelas, hilang-hilang timbul.

Ungkapan perasaan Prof Ginanjar Kartasasmita ketika menyampaikan keynote speech pada acara refleksi enam tahun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan tema "Optimalisasi Fungsi DPD RI untuk kesejahteraan Daerah" di Jakarta 1 Oktober 2010 beberapa hari lalu, patut diacungi jempol. Saking terkesannya, Riau Pos, 2 Oktober memberi judul "Ginanjar Kuliti Kinerja DPD".

Sebenarnya biasa saja. Tak ada yang istimewa. DPD tahun ini membangun kantor baru di seluruh provinsi di Indonesia dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 166 miliar. Kalau dipukulratakan, setiap provinsi akan memperoleh sebuah gedung baru senilai Rp 5 miliar. Jumlah ini tak seberapa dibanding rencana Gedung DPR 36 lantai dengan dana Rp 1,6 triliun itu, atau misalnya, Stadion Utama PON XVIII Rp 900 miliar, atau Gedung Pertemuan megah di Pasirpengaraian dengan dana Rp 32 miliar.

Namun, seperti kata Ginanjar, "Benar pembangunan gedung itu perintah undang-undang, tapi ingat, DPD Indonesia belum berfungsi layaknya seorang senator." Dengan kata lain, benahi dulu fungsi DPD supaya punya 'senjata tajam' ketika berhadapan dengan Majelis Rendah (DPR) atau Menteri, dalam memperjuangkan nasib rakyat, setelah itu baru pikirkan pembangunan kantor. Apalagi di era IT sekarang, kantor cukup di sebuah laptop. Bekerja bisa di pesawat dalam perjalanan mondar-mandir Jakarta - Pekanbaru. Atau sambil duduk di kedai kopi Kimteng. Tapi selama fungsi legislasi DPD sangat lemah seperti sekarang, DPD tak lebih dari macan ompong tak berkuku. Ini masalah mendasar.

Kita sudah sepakat dengan sistem bikameral. Sebab bila DPR dibiarkan menjadi pemain tunggal dalam sistem unikameral, dengan fungsi legislasi yang sangat kuat, tanpa penyeimbang, akan cenderung ceroboh merumuskan kebijakan publik. Oleh karena itulah dalam masyarakat modern yang berpaham demokrasi, sistem majelis perwakilan rakyat bikameral lebih disukai, sebab akan lebih akomodatif terhadap kepentingan umum.

Munculnya DPD dengan fungsi legislasi kuat, akan bisa menjadi lembaga kontrol bagi DPR. Tapi sayang, legitimasi DPD kita yang sebenarnya kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, memiliki fungsi legislasi yang sangat lemah. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia memiliki sistem bikameral lemah (weak bicameralism) seperti teori Giovanni Sartori itu, kita harus menciptakan strong bicameral. Hanya dengan itu bangsa ini akan terhindar dari perangkap tyranni legislative yang dewasa ini mulai menampakkan belangnya, baik di pusat maupun di daerah.

Solusinya adalah revisi UU tentang fungsi legislatif DPD , tapi dalam konstruksi seperti sekarang, sukar diharapkan DPR akan meloloskannya. Diperlukan bantuan Presiden, para pemikir yang kredibel, dan berbagai stakeholder lainnya untuk meyakinkan DPR. Dan, Prof Ginanjar, agaknya bisa mulai menggalang opini.

kolom - Riau Pos 4 Oktober 2010
Tulisan ini sudah di baca 1313 kali
sejak tanggal 04-10-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat