drh. Chaidir, MM | Cakap Lepas Katak Di Bawah Tempurung | TUNTUTLAH ilmu walau sampai ke negeri Cina. Begitu ungkapan bijak sering kita dengar. Ada yang menyebut itu hadis Nabi, tapi ada yang bilang itu bukan hadis, tapi ungkapan bijak para sahabat Nabi. Tak mengapa. Yang pasti ungkapan itu memang kata-kata mutiara.

Sekurang-kurangnya ada dua makna yang
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Cakap Lepas Katak Di Bawah Tempurung

Oleh : drh.chaidir, MM

TUNTUTLAH ilmu walau sampai ke negeri Cina. Begitu ungkapan bijak sering kita dengar. Ada yang menyebut itu hadis Nabi, tapi ada yang bilang itu bukan hadis, tapi ungkapan bijak para sahabat Nabi. Tak mengapa. Yang pasti ungkapan itu memang kata-kata mutiara.

Sekurang-kurangnya ada dua makna yang tersirat dari ungkapan tersebut. Pertama, Cina memang telah lebih dulu memiliki peradaban dibanding bagian dunia lainnya termasuk dari negeri para filsuf, Yunani kuno semasa Socrates, Plato dan Aristoteles. Bukankah Prof Santos (2009) dari Brazil menyebut adanya peradaban Atlantis, sebuah benua dengan peradabannya yang telah lenyap? Atau, kedua, kita memang perlu belajar dari negeri lain, supaya tak seperti katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung hanya tahu dengan dunianya dan mendengar suaranya sendiri, tak pernah tahu dengan dunia luar.

Belajar dari negeri lain bisa berarti menyontoh persis seperti apa yang dilakukan oleh negeri lain, bisa juga menyontoh sistemnya, tata cara dan sebagainya. Kata orang tua-tua kita, "jauh berjalan banyak dilihat". Maksudnya, banyak melakukan perjalanan banyak pula pengalaman.

Perjalanan ke luar negeri membuka cakrawala, dan untuk mereka yang berpikir maju dan terbuka (open mind), perjalanan itu akan memperkaya imajinasi. Namun bila perjalanan itu dilaksanakan tidak pada momen yang tepat, akibatnya bisa runyam. Perjalanan ke Amerika Serikat atau Eropa pada bulan Desember jelas berbahaya bagi yang tak siap fisik menghadapi cuaca dingin (kadang-kadang ekstrim). Lebih dari itu, kondisi psikologis di tanah air pada saat ini akan memberikan citra yang sangat buruk bagi lembaga perwakilan rakyat itu. Para politisi kita dianggap sama sekali tak memiliki empati, tak memiliki sense of crisis, dan sebagainya. Lembaga perwakilan rakyat kita mengalami distrust. Kepercayaan publik runtuh. Resistensi publik terhadap rencana studi banding ke luar negeri tersebut demikian meluas, dan dengan mudah bisa diakses melalui internet. Persepsi yang terbentuk kelihatannya sudah menjurus kepada kemuakan.

Kondisi itulah nampaknya yang sedang dihadapi oleh DPR dan DPRD termasuk DPRD Riau sepekan terakhir ini. Kritik talu bertalu. Masalahnya masyarakat sudah terlanjur apriori. Pekan sebelumnya, DPR sibuk merespon hujatan publik tentang rencana pembangunan gedung DPR 36 lantai yang menghabiskan dana Rp 1,6 triliun, pekan ini tentang studi banding ke luar negeri. Sementara DPRD Riau, belum lama ini direpotkan pro-kontra pengesahan APBD Perubahan dan Anggaran multiyears pembangunan venues PON yang dianggap bermasalah, pekan ini sibuk menyuruk menghindar dari pertanyaan wartawan tentang studi banding. Masyarakat kita - apa boleh buat - punya logika sendiri. Mereka tahu ada jurus akal-akalan. Mereka tahu bahwa pembangunan gedung, venues PON, studi banding, dan sebagainya, tak terkait langsung dengan kebutuhan rakyat kecil.

Kunjungan studi banding ke luar negeri itu memang susah untuk dijelaskan. Semakin dijelaskan semakin kabur. Penjelasan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, misalnya, yang menyatakan kritik kepada DPR dinilai tidak adil karena pemerintahlah yang lebih banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Maka pemerintahlah yang harus lebih banyak dikritik. Penjelasan itu justru tidak substansial bahkan terkesan childish.

Kita kelihatannya sedang dilanda virus akal budi (atau virus apa namanya?). Tak lagi bisa membedakan mana yang wajib mana yang sunat, mana yang urgen dan mana yang penting, mana yang harus didulukan mana yang dikemudiankan. Kita juga kacau membedakan mana yang baik (moral) dan yang benar (logika).

Memang, tak ada aturan yang dilanggar ketika DPR menyetujui anggaran studi banding ke luar negeri, karena DPRlah yang berwenang mengesahkan APBN. DPRD juga tak melanggar hukum, apalagi kemudian anggaran tersebut lolos pula dalam verifikasi di Departemen Dalam Negeri. Ini sepenuhnya masalah etika moral, tak ada sanksi hukum. Tak terjangkau oleh KPK. Tapi politisi yang suka mengabaikan etika moral, akan menuai sanksi yang lebih berat.

kolom - Riau Mandiri 27 September 2010
Tulisan ini sudah di baca 1380 kali
sejak tanggal 27-09-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat