drh. Chaidir, MM | Mentalitas Suku | PERAYAAN Hari Proklamasi 17 Agustus tahun ini, tidak hanya mempertontonkan keindahan pelangi kebinekaan pada tataran simbol dan nilai, tapi sekaligus menampilkan wajah modernisme yang belum selesai (postmodernisme), seperti disebut filsuf Jurgen Habermas dalam Ali Maksum (2016).  Ahai. Wow. Gerangan
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Mentalitas Suku

Oleh : drh.chaidir, MM

PERAYAAN Hari Proklamasi 17 Agustus tahun ini, tidak hanya mempertontonkan keindahan pelangi kebinekaan pada tataran simbol dan nilai, tapi sekaligus menampilkan wajah modernisme yang belum selesai (postmodernisme), seperti disebut filsuf Jurgen Habermas dalam Ali Maksum (2016). Ahai. Wow. Gerangan apakah yang terlihat di balik pelangi yang indah itu?

Siapa pun pasti terkaget-kaget menyaksikan upacara resmi peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di istana negara tahun ini; sebagian mungkin tercengang, terpesona, terkesima, tersenyum, terkagum-kagum, menggeleng-geleng, atau mengangguk-angguk. Interpretasinya bisa dalam angguk ada geleng atau dalam geleng ada anggguk. Belum pernah seumur-umur republik ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, sampai para menteri kabinet, semua berpakaian adat daerah, warna-warni bak pelangi, tidak berpakaian nasional jas resmi berpeci hitam dan ibu-ibu berkebaya nasional. Beda. Sama sekali beda dari kelazimannya.

Umum dipahami, yang namanya upacara atau apel bendera, apatah lagi upacara resmi yang sangat sakral seperti peringatan detik-detik proklamasi, ada rukun upacara yang harus diikuti, yakni dikenal sebagai Tata Upacara Militer (TUM). Dengan prosedur tetap TUM, semua sudah ditata sampai hal sekecil-kecilnya. Bapak-bapak berpakaian sipil lengkap (PSL, jas lengkap dengan peci nasional), ibu-ibu berkebaya nasional. Semua perintah dan langkah dalam upacara tak boleh salah, semua ucapan dan gerakan dibakukan. Oleh karena itulah misalnya, ada hormat senjata, kendati tak semua peserta upacara adalah angkatan bersenjata.

Maka, semua diharuskan seragam dan serba teratur. Keseragaman atau uniformitas dimaknai sebagai simbol kesatuan, bahkan dalam narasi besar simbol-simbol tersebut dimaknai sebagai simbol persatuan dan kesatuan nasional. Pakaian nasional jas dan kebaya resmi nasional dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hirarkhi upacara yang sangat tinggi, sakral dan terhormat dalam ketatanegaraan, sekaligus untuk mengatasi segala bentuk perbedaan pakaian adat daerah.

Sekarang kita disadarkan oleh sebuah realitas, betapa indah dan anggunnya balutan busana adat daerah yang dipakai oleh para petinggi negeri, kenapa pula mesti pakaian jas resmi bernuansa barat (padahal dalam perspektif lain, barat sering dicibir). Stelan jas, kalau tak dirajut baik akan menyebabkan pemakainya terlihat seperti kura-kura. Dengan busana adat, semua terlihat pas, walau Presiden Jokowi memakai pakaian adat Kalimantan Selatan, dan Ibu Negara memakai pakaian adat Minang, serta mantan Wapres Prof Budiono memakai pakaian adat Melayu. Semua terlihat cocok saja kendati tak memakai busana adat daerah mereka sendiri.

Keputusan berani telah dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi sesungguhnya ada sebuah fenomena samar-samar di balik keindahan pelangi itu. Bahwa bangsa kita kelihatannya terlalu cepat melompat melampaui fase modernisme yang mengagungkan rasionalitas dan kemajuan iptek, dan langsung terjun ke era pasca modern (postmodernisme). Kebablasan karena terlalu bersemangat melompat. Positifnya, pengakuan terhadap kebinekaan kehidupan tak lagi dibicarakan diam-diam, isu SARA misalnya, menjadi biasa-biasa saja tak lagi menakutkan. Konsekuensi buruknya adalah bangkitnya tribalisme, mentalitas suku, termasuklah fundamentalisme agama. Maka seperti disebut Francois Lyotard, narasi kecil seperti gender, etnis, agama, mengalahkan narasi besar semisal persatuan dan kesatuan, globalisasi dan sebagainya.

Maka wajarlah bila perangai masyarakat kita sekarang berubah, Presiden Jokowi seakan hanya meluruskan saja fenomena yang terjadi. Ciri lain, pertarungan kelas bergeser menjadi pertarungan etnis, isu agama menjadi sekte-sekte (maka jangan heran sekte yang satu mengkafirkan sekte yang lain padahal berada dalam satu payung besar). Contoh lain, sesuatu yang sudah memiliki legitimasi digoyang agar delegitimasi, sesuatu yang sudah terbangun mapan dibongkar. Perubahan itu irreversible sifatnya, tak mungkin lagi balik kanan gerak. Kita hanya perlu menyisihkan waktu sejenak untuk olah pikir, membaca dan memberi makna.

Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta


Erba Vidya Cikta


kolom - Riau Pos 21 Agustus 2017
Tulisan ini sudah di baca 238 kali
sejak tanggal 21-08-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat