drh. Chaidir, MM | Gagal Paham | BUKAN main riuhnya panggung negeri kita dalam beberapa pekan terakhir ini. Bila riuh itu akibat tingginya aktivitas arus orang-barang yang lalu-lalang atau orang-orang yang disana-sini sedang bertukang, tak masalah. Itu pertanda baik, pertanda ekonomi masyarakat sedang tumbuh berkembang.  
Tapi bil
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Gagal Paham

Oleh : drh.chaidir, MM

BUKAN main riuhnya panggung negeri kita dalam beberapa pekan terakhir ini. Bila riuh itu akibat tingginya aktivitas arus orang-barang yang lalu-lalang atau orang-orang yang disana-sini sedang bertukang, tak masalah. Itu pertanda baik, pertanda ekonomi masyarakat sedang tumbuh berkembang.
Tapi bila riuh itu akibat bising suara pertengkaran yang tak habis-habis, silang sengketa yang tak selesai-selesai, akibat komunikasi yang macet, kemungkinan ada dua penyebab; pertama, komunikatornya sama-sama handal (atau sama-sama egois), sehingga tak ada yang mau mengalah; atau kedua, komunikatornya sama-sama gagal paham. Persepsi yang menjadi inti komunikasi gagal diperdekatkan apalagi dipersatukan. Bila ini yang terjadi, bila para pemimpin tak bisa menahan diri, apalagi tak tahu diri, maka dalam ungkapan kearifan budaya Melayu disebut, "umat binasa rusaklah negeri". Oh no! Janganlah sampai.
Tapi panggung politik negeri kita memang merisaukan. Di tengah riuh tarik-ulur pembahasan RUU Pemilu yang sarat kepentingan jangka pendek partai politik dalam menghadapi pileg dan pilpres 2019, muncul keriuhan lain di parlemen kita yang tak kurang memekakkan telinga, yakni kontroversi hak angket DPR tentang KPK. Padahal, selimut pembahasan RUU Pemilu itu sebenarnya bagus, yakni demi kepentingan jangka panjang bangsa dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang dianut RI. Tujuan ini kelihatannya diabaikan.
Selimut hak angket DPR tentang KPK pun tak kalah mulianya, yakni katanya, ingin memperkuat KPK bukan melemahkan atau membubarkan KPK. Namun para pengamat dan pegiat anti korupsi di negeri ini meragukannya. Kekhawatiran itu makin besar karena sejumlah anggota panitia angket DPR menyatakan akan mengambil langkah paksa jika KPK menolak melaksanakan rekomendasi yang mereka hasilkan. Rekomendasi itu, antara lain, seperti dimuat media nasional, bisa berupa permintaan mengubah standar prosedur operasi di KPK hingga revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Bila itu terjadi, maka DPR sesungguhnya tidak lagi mengartikulasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kepentingan rakyat adalah kepentingan bangsa, yang menginginkan bangsa ini tampil sebagai bangsa terhormat bebas dari praktik-praktik korupsi yang sudah demikian parah menggerogoti. Logikanya sangat sederhana. Bila KPK lemah atau dibubarkan, maka yang bersorak-sorai adalah koruptor dan para kroninya. Korban tentu saja rakyat.
Bila demikian, program prioritas Nawa Cita yang digagas Presiden Jokowi untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, akan tinggal menjadi dokumen belaka. Dalam Nawa Cita disebut, "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan." Butir lain berbunyi, "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya."
Mustahil koalisi besar partai pendukung Presiden Jokowi di DPR gagal paham terhadap Nawa Cita tersebut. Apalagi Presiden Jokowi pernah secara tegas menyampaikan sikapnya sebagaimana dimuat laman presidenri.go.id tanggal 9 Desember 2015 silam: "Soal revisi Undang-Undang KPK, inisiatif revisi adalah dari DPR. Dulu juga saya sampaikan, tolong rakyat ditanya. Semangat revisi Undang-Undang KPK itu untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah," kata Presiden Jokowi. Sikap Presiden jelas, tanyalah rakyat dulu sebelum mengubah UU tentang KPK apalagi ada niat membubarkan KPK.
Para pemimpin dan para politisi kita yang sedang memegang kekuasaan legislatif di Senayan, seyogyanya jangan gagal paham atau pura-pura gagal paham. Buruk padahnya bagi bangsa. Orang Melayu punya kearifan, "Kalau nakhoda kuranglah paham alamatlah kapal akan tenggelam". Tabik.
Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta


kolom - Riau Pos 12 Juni 2017
Tulisan ini sudah di baca 249 kali
sejak tanggal 12-06-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat