drh. Chaidir, MM | KISS Me Itu Penting | PEMANGKASAN anggaran dalam APBD Riau 2017 atau dalam bahasa yang lebih mentereng, rasionalisasi anggaran yang besarannya mencapai lebih dari Rp 800 milyar, memang signifikan dalam manajemen pemerintahan daerah. Pemangkasan itu akan mengakibatkan dipangkasnya sejumlah kegiatan, suka atau tak suka.
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

KISS Me Itu Penting

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMANGKASAN anggaran dalam APBD Riau 2017 atau dalam bahasa yang lebih mentereng, rasionalisasi anggaran yang besarannya mencapai lebih dari Rp 800 milyar, memang signifikan dalam manajemen pemerintahan daerah. Pemangkasan itu akan mengakibatkan dipangkasnya sejumlah kegiatan, suka atau tak suka.

Namun dalam perspektif politik anggaran, hal demikian sebenarnya jamak terjadi. Bila target penerimaan tahun berjalan realisasinya jauh dari harapan, atau ada potensi penerimaan yang hampir pasti tidak akan terealisasi sesuai rencana, maka apa boleh buat, sejumlah kegiatan memang terpaksa ditunda pelaksanaannya dengan mempertimbangkan asas prioritas.

Masalahnya, kegiatan mana yang akan dipangkas, manakah kegiatan yang tidak prioritas? Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasti tidak rela kegiatannya jadi korban pemangkasan. Semua OPD pasti mengatakan kegiatan mereka prioritas, sebab sudah merupakan hasil pembahasan bersama Komisi terkait di DPRD.

Kepala Daerah sebagai top manajemen pemerintahan di daerah pasti pusing tujuh keliling memilih alternatif terbaik. Posisinya bak makan buah simalakama. Maju kena mundur kena. Diam seribu bahasa tak mau ambil keputusan pun, atau pura-pura sibuk atau pura-pura tidak tahu, bukan menyelesaikan masalah.

Politik anggaran memang impersonal. Kalkulasinya harus objektif, tolok ukurnya kepentingan umum. Politik anggaran adalah upaya mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan umum. Secara teoritis politik anggaran mudah diuraikan, tapi dalam realisasinya upaya meningkatkan pendapatan dan mengalokasikan nilai adalah proses yang tidak mudah.

Artinya, baik pusat ataupun daerah, pasti tidak ingin mendistribusikan dan mengalokasikan anggaran ke arah dan tujuan yang tidak tepat atau dibelanjakan kepada hal yang tidak berguna. Kinerja pengelolaan anggaran sangat mempengaruhi kualitas dan aspek-aspek kehidupan publik. Politik anggaran yang efektif berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah karena berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Pemangkasan APBD bila bisa dihindari sebaiknya memang harus dihindari. APBD bukanlah dokumen pembangunan yang seenaknya bisa diubah bila-bila masa, sebab telah melalui pembahasan pada tahun sebelumnya di bawah payung peraturan perundang-undangan. Anggaran penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam APBD merupakan kontrak politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat dalam menggunakan uang rakyat. Namun, bila pemangkasan itu tak bisa dihindari, maka solusi terhormat harus diupayakan melalui pendekatan "KISS Me" (Komunikasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi melalui Mekanisme). Pendekatan "KISS Me" sangat penting untuk menghindari mispersepsi, misinterpretasi, misunderstanding antar institusi, sehingga "tidak ada dusta di antara kita". Dengan demikian maka pemangkasan tersebut menjadi tanggungjawab bersama.

Koordinasi merupakan salah satu kata yang sering dijadikan alasan jika suatu program atau target kurang optimal dijalankan. Kita sering menyebutnya alasan "kurang koordinasi". Namun sebetulnya kita dapat menilai kegiatan dan program yang bermasalah tersebut dengan mengurai unsur-unsur koordinasi itu. Jika salah satu atau keseluruhan komponen ini tenyata bermasalah, maka kita dapat lebih spesifik mencari alternatif pemecahan masalahnya, bukan dengan secara gelondongan menghantam "koordinasi" sebagai rumah induknya.

Pada dasarnya proses koordinasi mempunyai empat unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan mekanisme (Sulistyowati, dkk. 1999). Koordinasi dibangun dari unsur-unsur ini. Kita dapat mengoptimalkan koordinasi dengan melakukan perbaikan dan sentuhan padanya.

Unsur komunikasi, mengacu pada konsep komunikasinya Koontz, O'Donell dan Weihrich, tidak lain adalah penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima dan informasi itu dapat dipahami oleh si penerima. Sedangkan fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana memadukan berbagai aktifitas secara terorganisasi. Lebih jauh Sulistyowati (1999) menyebut, indikator komunikasi efektif untuk koordinasi adalah informasi yang bermutu yaitu cepat, jumlah cukup, dan tepat waktu.

Unsur integrasi merupakan usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Sugandha, 1991). Adanya Standar Operating Procedure (SOP, atau Protap - Prosedur Tetap) adalah salah satu contoh indikator kegiatan integrasi.

Sementara unsur sinkronisasi merupakan upaya untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.

Unsur simplifikasi merupakan penerapan yang terorganisisir dari akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan suatu tugas. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat program-program yang dibuat realistik, sederhana dan dapat dikerjakan secara rasional.

Sementara Shortell dan Mintberg dalam Arifin (2000), mengemukakan lima unsur mekanisme koordinasi kegiatan suatu organisasi antara lain saling menyesuaikan (mutual adjustment), supervisi langsung (direct supervision), standarisasi prosedur kerja, standarisasi output dan outcome kerja, serta standarisai keterampilan kerja. Mekanisme koordinasi dapat direalisasikan melalui pembentukan tim atau badan koordinasi suatu kegiatan.
Bilamana unsur-unsur koordinasi "KISS Me" tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam semangat fidusia, maka pemangkasan anggaran tersebut tak akan jadi masalah. Ciyus.

Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta


kolom - koran Riau 25 April 2017
Tulisan ini sudah di baca 204 kali
sejak tanggal 25-04-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat