drh. Chaidir, MM | Menanti BM 2 | SETELAH lebih setahun terkatung-katung digantung tak bertali ibarat kata pepatah; tarik ulur kian kemari ke atas ke bawah ke hulu ke hilir ke tengah ke pinggir ke barat ke timur, pengisian posisi Wakil Gubernur Riau yang sudah lama lowong, akan segera terisi. Bila tidak ada aral melintang, seperti d
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menanti BM 2

Oleh : drh.chaidir, MM

SETELAH lebih setahun terkatung-katung digantung tak bertali ibarat kata pepatah; tarik ulur kian kemari ke atas ke bawah ke hulu ke hilir ke tengah ke pinggir ke barat ke timur, pengisian posisi Wakil Gubernur Riau yang sudah lama lowong, akan segera terisi. Bila tidak ada aral melintang, seperti diberitakan berbagai media, pemilihan akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau pada akhir April bulan ini.

Dua orang calon Wagubri yang diusulkan oleh Partai Golkar Riau, yakni H Wan Thamrin Hasyim dan H Ruspan Aman telah diberi kesempatan 'kampanye' menyampaikan pokok-pokok pikiran di depan rapat paripurna DPRD Riau. Kini, semua proses pemilihan telah dilalui, tinggal pemungutan suara secara langsung bebas rahasia dalam rapat paripurna berikutnya. Apapun hasilnya kita tunggu sajalah, kita tonton saja bagaimana para politisi kita memanfaatkan panggung politik di Gedung Lancang Kuning DPRD Riau.

Proses pemilihan Wagubri untuk mengisi posisi wagubri yang kosong memang sarat dinamika, melebihi dari yang sepatutnya. Sebab menurut logika umum, proses itu sebenarnya sederhana, boleh dikatakan proforma. Dalam perspektif normatif, persoalan pemilihan Wagubri - siapapun tahu - itu menjadi hak Partai Golkar sebagai pasangan pemenang pilkada tahun 2014 lalu. Oleh karena itu, sebenarnya, siapapun dua nama (sesuai ketentuan) yang diajukan oleh Partai Golkar untuk dipilih di DPRD Riau, partai lain tidak berhak intervensi. Bahwa ada tatib pemilihan yang harus dipenuhi, memang sudah seharusnya demikian.

Persoalan pengisian posisi Wagubri itu ramai dibicarakan sebagai konsumsi politik lokal di Riau. Hal itu tidak terlepas dari lambatnya Partai Golkar menentukan sikap memilih siapa figur yang akan diajukan untuk pengisian Wagubri tersebut. Spekulasi pun kemudian merebak kemana-mana. Semua ikut meraba-raba, menerka-nerka, bahwa secara internal agaknya di tubuh PG itu sendiri terjadi tarik-menarik kepentingan. Tidak ada yang tahu persis apa sesungguhnya yang terjadi di tubuh partai Beringin tersebut.

Namun berdasarkan pemberitaan media lokal (cetak dan online) DPRD Riau kelihatannya serius menggiring pemilihan Wagubri tersebut sebagai sebuah agenda politik daerah yang sangat penting, bukan sebuah agenda proforma belaka. Gubernur Riau Andi Rachman yang nota bene Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau pun secara terbuka telah pula tak mau 'ketinggalan kereta' dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon dari dua calon yang diajukannya sendiri.

Ada suara pro-kontra terhadap dukungan terbuka Gubri tersebut. Wajar. Boleh-boleh saja. Namun hal itu sebenarnya telah mendegradasi proses pemilihan di lembaga DPRD Riau. Sebab esensi pengajuan dua nama calon adalah salah satu bentuk penguatan terhadap sistem pemerintahan daerah kita. Dua nama yang diajukan Partai Golkar adalah dua figur yang diasumsikan terbaik dan paling tepat mengisi kekosongan salah satu posisi dalam unsur pimpinan daerah, siapa pun yang dipilih oleh DPRD Riau. Penghormatan kepada lembaga DPRD akan memberi garansi dukungan DPRD terhadap kelembagaan Gubernur-Wakil Gubernur.

Sebenarnya, kalaulah tak ada tarik-ulur yang berkepanjangan, masalahnya sederhana dan sudah lama selesai. Wagub itu bertugas membantu Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Oleh karena itu, siapapun calon Wagubri yang dipilih oleh DPRD Riau, kita mengharapkan akan memperkuat kelembagaan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan sehingga potensi Riau yang sangat besar dapat diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini pada umumnya.

Secara empiris, peran seorang wakil kepala daerah di banyak daerah diketahui tak optimal sebagaimana diharapkan, bahkan beberapa diantaranya justru kontra produktif terhadap peningkatan kinerja daerah. Namun bukan berarti tidak ada yang sukses sebagai dwi-tunggal kepemimpinan di daerah sehingga mampu bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan. Kuncinya adalah bagaimana membangun komunikasi yang penuh keterhormatan dan cair.

Seperti kita ketahui bersama, acuan tugas Gubernur-Wagub sebenarnya sudah secara limitative diatur dalam pasal 66 dan 67 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan, 'Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.

Selanjutnya duatur, 'b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'

Pada ayat (2) tertulis, 'Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Selanjutnya pada ayat (3) tercantum, 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.'

Lebih jauh dalam Pasal 67 diatur apa yang menjadi kewajiban Gubernur-Wagub. 'Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
c. mengembangkan kehidupan demokrasi
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
f. melaksanakan program strategis nasional dan
g menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Tapi begitulah. Tabir panggung pemilihan Wagubri sudah mulai tersingkap. Para actor dan aktris di panggung politik itu sudah mulai mempertontonkan kepiawaian lakon yang dimainkan. Menjadi tontonan yang biasa-biasa sajakah atau akan ada tontonan menarik seperti lazimnya panggung politik lokal di Riau. Gerangan siapakah yang akan duduk di mobil dinas BM 2, WTH-kah atau RA-kah. Wait and see.

Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta


kolom - koran Riau 18 April 2017
Tulisan ini sudah di baca 239 kali
sejak tanggal 18-04-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat