drh. Chaidir, MM | Ini Masalah Itikad, Bro | GAMPANG-gampang sulit. Begitulah kesan yang terbaca dari pernyataan Gubernur Riau Andi Rachman tentang pengelolaan asset daerah yang berada di bawah kendalinya. Hal itu terungkap Jumat (31/3/2017) beberapa hari lalu ketika Gubernur menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan APBD 2016 kepada Badan Peme
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Ini Masalah Itikad, Bro

Oleh : drh.chaidir, MM

GAMPANG-gampang sulit. Begitulah kesan yang terbaca dari pernyataan Gubernur Riau Andi Rachman tentang pengelolaan asset daerah yang berada di bawah kendalinya. Hal itu terungkap Jumat (31/3/2017) beberapa hari lalu ketika Gubernur menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan APBD 2016 kepada Badan Pemeriksan Keuangan RI Perwakilan Riau untuk ditindaklanjuti (diaudit oleh BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.

"Hari ini kita menyerahkan laporan unaudited (laporan yang belum diaudit - penulis) kepada BPK untuk ditindaklanjuti menjadi laporan audited (laporan hasil audit - penulis). Kalau memang ada kekurangan yang perlu disempurnakan, tentu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus menyiapkan itu. Tetap yang paling krusial adalah aset," terang Gubernur usai menyerahkan laporan keuangan tersebut, sebagaimana dikutip berbagai media.

Pernyataan gubernur itulah yang memberi kesan gampang-gampang sulit. Setiap tahun, sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi menyusun laporan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, laporan tersebut diserahkan kepada BPK Perwakilan di daerah untuk diaudit. Dan laporan yang telah diaudit BPK diserahkan ke DPRD dalam paripurna istimewa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Proses ini merupakan bagian dari siklus manajemen anggaran pemerintahan daerah: perencanaan (pembahasan RAPBD menjadi APBD), pelaksanaan APBD, dan kemudian laporan pelaksanaan APBD.

Siklus demikian, tetap setiap tahun. Dalam laporan keuangan pelaksanaan APBD tersebut termasuklah laporan jumlah asset. Artinya, setiap tahun jumlah asset yang dilaporkan mestinya sudah di-update (diperbaiki dan diperbaharui). Setiap tahun asset yang lama disempurnakan, bila perlu dengan cara manual supaya lebih akurat. Untuk asset baru mestinya tak ada masalah karena sudah tercatat dengan rapi dalam database di setiap OPD. Bukankah pemerintahan kita sudah berbasis IT?

Jadi, sebetulnya gampang, semua sudah ada prosedurnya dan transparan, yang diperlukan adalah ketegasan OPD. Jadi sudah tepat bila Gubernur minta pertanggungjawaban OPD. Bukankah semua urusan di pemerintahan sudah terbagi habis dalam OPD? OPD yang tak mampu mencatat dengan baik asset pemerintah yang berada dalam tanggungjawabnya dan melaporkan sebagaimana mustinya, berarti pimpinan OPD-nya tidak serius atau gagal paham terhadap tupoksi yang dipikulnya.

Realitanya, setiap tahun selalu saja masalah asset tak kunjung selesai, selalu menjadi temuan audit BPK dan selalu menjadi PR. Dan realitanya juga, masih banyak asset daerah yang belum dilaporkan secara benar (bahkan menurut beberapa sumber internal pemerintahan, asset tersebut masih berserakan, dikuasai oleh oknum birokrasi secara tidak sah, baik yang tak lagi menjabat maupun yang sudah pensiun, seperti tak ada pemerintahan). Artinya, ternyata pengelolaan asset tersebut sulit, tidak gampang. Maka wajarlah bila Gubernur Riau Andi Rachman menyebut penertiban asset adalah masalah yang krusial.

Sebenarnya sudah dipahami oleh jajaran birokrasi pemerintah daerah dan DPRD, bahwa aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintahan daerah. Aset Daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lain yang sah. Kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan asset tersebut meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi.

Menurut Hastings (2010) manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan (1) mengidentifikasi asset apa saja yang dibutuhkan;
(2) mengidentifikasi kebutuhan dana;
(3) bagaimana memperoleh asset;
(4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan asset;
(5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan.

Nemmer (2007) berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik, diperoleh. Manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif, untuk mencapai tujuan.

Menurut Hambali (2010), ada lima tujuan dari manajemen asset, meliputi (1) kejelasan status kepemilikan asset; (2) inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai asset; (3) optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan, selain itu optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola asset; (4) pengamanan asset; dan (5) dasar penyusunan neraca.

Pengelolaan asset yang baik akan memberikan gambaran nyata terhadap kekayaan daerah. Tentu menjadi masalah serius bila asset yang dibeli dengan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Jadi sebenarnya, tujuan pengelolaan asset tidak untuk mengejar penghargaan audit Wajar Tanpa Pengecualian.

Kunci keberhasilan pengelolaan asset daerah sebenarnya adalah pada kejujuran para penyelenggara negara atau pemerintahan di daerah yang diberi amanah sebagai pengelola asset. Peraturan perundangan yang rinci, tegas dan jelas saja tidak akan cukup bila tidak diikuti dengan kejujuran (integritas) para pengelolanya. Sebaliknya bila ada kejujuran pengelola, maka ketentuan yang umum saja sudah cukup sebagai dasar pengelolaan yang baik.
Sebab dengan kejujuran para pengelola atau pengguna asset, seseorang akan secara sadar mengakui mana yang hak dan mana yang bukan hak. Begitu saja koq repot.

Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta




kolom - Koran Riau 11 April 2017
Tulisan ini sudah di baca 167 kali
sejak tanggal 11-04-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat