drh. Chaidir, MM | Menggugat Kambing Hitam | PEMILU legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  baru akan berlangsung pada 2019 yang akan datang. Tapi beberapa partai politik di awal 2017 ini  sudah mulai menghidupkan mesin politik, dan mulai membuka pintu untuk menjaring bakal calon anggota legislatif (caleg)
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menggugat Kambing Hitam

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMILU legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota baru akan berlangsung pada 2019 yang akan datang. Tapi beberapa partai politik di awal 2017 ini sudah mulai menghidupkan mesin politik, dan mulai membuka pintu untuk menjaring bakal calon anggota legislatif (caleg) yang akan diusung dalam pileg tersebut. Sebagai esensi sekaligus konsekuensi partai terbuka, sebuah partai politik bebas memilih strategi untuk merekrut caleg baik yang berasal dari internal partai (kader-kader) maupun yang berasal dari eksternal atau masyarakat umum.

Prinsipnya, setiap parpol tentu berikhtiar secara maksimal untuk menampilkan caleg terbaik. Caleg terbaik itu berarti, memiliki kualitas yang memadai untuk duduk di lembaga legislatif kelak bila terpilih (mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjunjung tinggi nama baik partai) dan memiliki potensi untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu legislatif (pileg), baik melalui pengaruh ketokohan sang caleg maupun pengaruh sumber daya ekonomi alias kekuatan finansial.

Tidak ada satu parpol pun yang tidak ingin memperoleh kemenangan dalam pileg. Sebab, pileg adalah cara konstitusional untuk merebut kekuasaan. Seperti disebut Profesor Miriam Budiardjo, partai politik adalah kesatuan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan - biasanya dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan programnya.

Politik adalah pertarungan kekuasaan (Hoogerwerf). Sementara pakar politik lainnya, Hans J. Morgenthau mendefinisikan politik sebagai usaha mencari kekuasaan (struggle for power) dan David Easton pula mengartikan politik sebagai semua aktivitas yang mempengaruhi kebijakan dan cara kebijakan itu dilaksanakan. Sementara pakar politik lain, Harold Laswell menyebut, politik itu menyangkut "who gets what, when and how" (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana), mendebarkan sekali.

Jadi jangan heran bila pileg adalah arena pertarungan gengsi bagi parpol untuk merebut kekuasaan melalui mandat dari rakyat yang dimanisfestasikan melalui pemilu. Hakikatnya, parpol yang memperoleh banyak suara atau kursi di parlemen (DPR dan DPRD) adalah parpol yang memperoleh kepercayaan dari rakyat. Sebuah parpol boleh saja mengklaim sebagai parpol terbaik dengan visi misi yang paling bagus, tapi bila hanya memperoleh hasil suara kecil dalam pemilu, maka partai tersebut bermakna kurang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Apa boleh buat.

Dengan demikian wajarlah bila setiap parpol sejak jauh-jauh hari melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri menghadapi pileg. Berbeda dengan pilpres atau pilkada. Dalam pilpres atau pilkada, yang berkompetisi adalah tokoh (kandidat), parpol berperan sebagai pendukung. Dalam pileg, yang berkompetisi adalah parpol, sedangkan caleg memperkuat barisan caleg sebagai pendukung. Berbeda dengan pilpres dan pilkada, pileg murni merupakan arena pertandingan parpol.

Namun demikian tekad besar untuk memenangkan pileg dengan meraup suara sebesar-besarnya menyebabkan beberapa parpol menggunakan segala macam cara. Langkah yang paling mudah antara lain dengan merekrut figur-figur populer di masyarakat untuk dijadikan caleg. Figur populer ini misalnya berasal dari panggung artis baik penyanyi maupun bintang film atau sinetron. Di tingkat lokal, tokoh-tokoh agama kondang dan pimpinan suku yang memiliki banyak pendukung sering menjadi pilihan untuk direkrut menjadi caleg.

Tidak kalah pentingnya, menyadari tingkah laku pemilih yang masih pragmatis dan transaksional, menjadi modus pula bagi parpol untuk tidak segan-segan merekrut tokoh-tokoh dunia swasta yang secara ekonomi memiliki kekuatan finansial cukup kuat, untuk dijadikan caleg. Bahkan “orang-orang kuat” lokal (walaupun memiliki rekam jejak yang sudah diketahui kurang baik) ditempatkan pula sebagai caleg.

Keberadaan para caleg dari panggung hiburan, pemuka agama, pemuka adat, orang kaya, dan orang-orang kuat lokal dalam daftar caleg adakalanya tak sesuai betul dengan landasan perjuangan atau garis perjuangan parpol (terutama yang berbasis agama). Tapi hal itu diabaikan karena tujuan parpol adalah merebut suara sebanyak-banyak. Apalagi hal ini didukung pula oleh sistem pemilu dengan stelsel daftar terbuka. Artinya, pemenang pileg ditentukan oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak. Dalam konstruksi ini maka, seorang kader parpol yang berkualitas dan terbukti loyal kepada partai, dalam banyak peristiwa pileg sering dikalahkan oleh caleg eskternal partai yang populer.

Maka rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, kualitas DPR dan DPRD dinilai lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan tersebut menurut Siswono Yudo Husodo bisa diukur dalam beberapa parameter (Artikel Kompas, 14/3/2017). Antara lain pertama, pada tingkat kehadiran yang rendah dalam berbagai rapat, termasuk rapat paripurna. Kedua, produktivitas DPR dari periode ke periode juga rendah, selalu gagal dalam merampungkan program legislasi nasional. Ketiga, Kualitas UU yang dihasilkan juga rendah. Banyak UU yang baru disahkan harus direvisi karena kalah dalam uji materi di MK. Keempat, DPR lebih memprioritaskan bongkar pasang UU yang mestinya dibuat untuk jangka waktu yang panjang. Kelima, kualitas fungsi pengawasan sangat mengecewakan, buktinya banyak yang terpidana kasus korupsi.

Kinerja anggota DPR dan DPRD yang dipersepsikan belum bagus ini, akar masalahnya adalah akibat pengaruh lemahnya budaya organisasi, kompetensi dan visi kepemimpinan dari anggota yang berimplikasi pada lemahnya komitmen anggota lembaga perwakilan rakyat. Dan dalam hal ini, yang sering dituding sebagai kambing hitamnya adalah lemahnya sistem rekrutmen caleg dari masing-masing parpol seperti proses yang tidak tranparan, like and dislike, mengedepankan kelompok (oligopoly), dan peran pimpinan parpol di semua tingkat yang sangat sentral. Padahal parpol seperti disebut Siswono Yudo Husodo sesungguhnya memiliki peran mulia untuk memilihkan putra-putri terbaik untuk dijadikan caleg DPR dan DPRD sehingga rakyat dapat memilih yang terbaik di antara yang baik, primus interpares. Setuju.

Dipublikasikan oleh
Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta


kolom - Kuran Riau 4 April 2017
Tulisan ini sudah di baca 235 kali
sejak tanggal 04-04-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat