drh. Chaidir, MM | Quo Vadis DPD | HENDAK kemanakah gerangan DPD kita? Pertanyaan itu akhir-akhir ini mengganggu pikiran para akademisi dan praktisi tatanegara yang mau merenung dan berpikir, seiring banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masuk partai politik. Meminjam istilah anggota DPD, Instsiawati Ayus, yang berasal
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Quo Vadis DPD

Oleh : drh.chaidir, MM

HENDAK kemanakah gerangan DPD kita? Pertanyaan itu akhir-akhir ini mengganggu pikiran para akademisi dan praktisi tatanegara yang mau merenung dan berpikir, seiring banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masuk partai politik. Meminjam istilah anggota DPD, Instsiawati Ayus, yang berasal dari dapil Riau, DPD kita kelihatannya sedang dilanda kegalauan politik.

Sebagaimana diberitakan berbagai media, sejak terpilihnya Oesman Sapta Odang (Wakil Ketua DPD RI) sebagai Ketua Umum Partai Hanura, tak kurang dari 40 orang anggota DPD kini ikut bergabung ke partai tersebut. Jumlah 40 kursi memang tidak menjadi mayoritas, tidak sampai separoh dari 132 kursi DPD, tapi jumlah itu bukanlah jumlah yang sedikit untuk mewarnai pembahasan produk DPD. Tapi kalau klaim Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sariffudin Sudding yang menyebut akan ada 70 anggota DPD yang siap bergabung dengan partai tersebut, jadi kenyataan, maka Partai Hanura akan menjadi mayoritas tunggal di DPD.

Ke depan, 40 kursi (atau 70 kursi) tersebut tak bisa lain, logikanya pastilah berikhtiar mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan partai. Dengan kata lain mereka pasti memperjuangkan kepentingan partai dimana mereka bernaung. Dari sudut pandang fungsi-fungsi partai politik, hal demikian sah-sah saja. Justru menjadi aneh bila mereka tak memperjuangkan kepentingan partainya. Loyalitasnya kepada partai tentu menjadi tanda tanya.

Itulah masalahnya. Sebab secara filosofis keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang bernama DPD, sebagai kamar kedua (setelah DPR sebagai kamar pertama dalam majelis perwakilan bicameral system yang kita anut), ada dua alasan. Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), serta untuk pembahasan sekali lagi produk legislatif yang telah dibahas oleh DPR (sehingga tidak merugikan rakyat di daerah). Alasan kedua, adalah untuk membentuk perwakilan yang dapat menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama (DPR).

Secara sederhana kita pahami, negara yang menganut parlemen tunggal umumnya adalah negara-negara yang jumlah penduduknya kecil, dan penduduknya homogen. Negara-negara besar yang luas dan heterogen umumnya menganut sistem parlemen dua kamar (bicameral system): kamar (majelis) pertama adalah perwakilan partai politik (dikenal seperti DPR), dan kamar (majelis) kedua adalah perwakilan daerah atau negara bagian bersifat perorangan (bukan partai).

Parlemen tunggal (DPR) berdasarkan pengalaman di berbagai negara sering terlalu mengedepankan kepentingan partainya, kepentingan rakyat yang memberikan suara dalam pemilu sering terabaikan. Inilah alasan lainnya yang sangat prinsip kenapa diperlukan kamar kedua parlemen yang bukan terdiri dari perwakilan partai politik. Dengan demikian identitas DPD itu jelas, bukan membawa bendera partai, tapi membawa suara kepentingan daerah sesuai daerah pemilihannya. Spiritnya jelas: DPD bukan partisan.

Pada satu sisi bergabungnya anggota DPD ke dalam sebuah partai politik bisa membangun afiliasi dengan fraksi partainya di DPR sehingga suara DPD akan masuk secara otomatis di DPR. Tapi realitas di DPR, setiap perwakilan partai akan berdebat memperjuangkan kepentingan partainya melawan kepentingan partai lain. Maka yang berbicara kemudian bukanlah kepentingan rakyat di daerah, melainkan kepentingan dan ego partainya masing-masing.

Memang tidak dilarang anggota DPD masuk partai politik, tapi filosofi eksistensi keanggotaannya beda jauh. Sebab anggota DPD dipilih berdasarkan kapasitas pribadi calon (perorangan). Kalau kemudian setelah terpilih mereka secara resmi masuk partai, sesungguhnya mereka telah mengkhianati pemilih. Maka demi sebuah integritas, anggota DPD yang masuk partai politik setelah duduk, seyogianya mundur sajalah secara terhormat. Memperkuat fungsi legislasi DPD melalui amandemen konstitusi, harusnya inilah yang harus diperjuangkan mati-matian oleh DPD, bukan justru memperkuat fungsi legislasi DPR dengan membawa gerbong DPD bedol desa ke sarang partai politik di DPR. Gagal paham.

Dipublikasikan oleh
Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta




kolom - Riau Pos 3 April 2017
Tulisan ini sudah di baca 209 kali
sejak tanggal 03-04-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat