drh. Chaidir, MM | Sengsara Membawa Nikmat | PULUHAN sudah kapal asing yang dibakar dan ditenggelamkan tak kenal takut oleh anak buah Bu Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan kita. Dosa besar kapal nelayan asing tersebut apalagi kalau bukan menangkap ikan secara illegal di perairan kita. Menteri Susi wajar mengambil tindakan tegas, se
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Sengsara Membawa Nikmat

Oleh : drh.chaidir, MM

PULUHAN sudah kapal asing yang dibakar dan ditenggelamkan tak kenal takut oleh anak buah Bu Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan kita. Dosa besar kapal nelayan asing tersebut apalagi kalau bukan menangkap ikan secara illegal di perairan kita. Menteri Susi wajar mengambil tindakan tegas, sebab penangkapan ikan illegal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Selama berpuluh-puluh tahun tak terhitung lagi jumlah kekayaan perikanan laut kita yang dicuri, dirampok dan dibawa ke luar negeri, nelayan kita tinggal jadi penonton di rumahnya sendiri.

Namun siapa sangka penangkapan ikan secara illegal juga dilakukan oleh nelayan-nelayan kita, yang menangkap ikan di luar perairan yang diizinkan oleh pemerintah. Dan risikonya konflik antar nelayan tak terhindarkan. Seakan meniru pembakaran kapal asing yang mencuri ikan, kapal nelayan kita yang nakal itu pun dibakar oleh sesama nelayan yang merasa dirugikan. Maksudnya menyelesaikan masalah, tapi yang terjadi adalah menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan kata lain jeruk makan jeruk.

Konflik internal sesama nelayan kita itu, yang setiap kali berpotensi meletus, sebenarnya sudah berlangsung lama, hilang-hilang timbul. Pada 2006 lalu misalnya, adalah konflik yang paling buruk antara nelayan tradisional rawai dengan nelayan yang menggunakan jaring batu. Konflik itu menelan korban jiwa, lima orang nelayan tradisional meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tapi masalahnya ternyata belum selesai.

Beberapa hari lalu (Kamis malam (9/3/2017), konflik serupa antara sesama nelayan beda desa di Bengkalis kembali terjadi. Kali ini, dua unit kapal nelayan bantuan Pemkab Bengkalis di Desa Pambang dibakar nelayan Desa Muntai, Kecamatan Bantan. Pembakaran ini bermula ketika beberapa waktu sebelumnya kapal nelayan rawai Muntai ditabrak nelayan jaring batu asal Pambang saat melaut di perairan Muntai.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kuat dugaan, persoalan ini muncul karena masalah klasik, yakni masalah areal tangkapan ikan, antara nelayan jaring batu dengan nelayan rawai. Seperti diberitakan berbagai media, pada akhir tahun 2016 lalu, kapal nelayan jaring batu asal Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti juga dibakar nelayan Desa Muntai, Kecamatan Bantan Bengkalis. Nelayan jaring rawai Desa Muntai melarang nelayan jaring batu beroperasi di perairan mereka.

Konflik nelayan tradisional jaring apung (rawai) dengan nelayan jaring batu di Kabupaten Bengkalis, Riau, sekan tak ada habis-habisnya, mulai dari era Orde Baru, era reformasi, sampai ke era pelaksanaan otonomi daerah secara luas. Konfliknya dari itu ke itu juga dari dulu. Anatomi konfliknya dari dulu sampai sekarang sama: bentrok antara nelayan di desa yang menggunakan rawai dengan nelayan di desa yang menggunakan jaring batu.

Akar masalahnya adalah ketidak puasan karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Penyebab masalahnya karena jaring batu yang digunakan oleh nelayan desa tertentu dikhawatirkan bisa merusak terumbu karang di perairan wilayah tangkap, yang menurut peraturan, merupakan kawasan laut yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan yang menggunakan jaring batu. Penggunaan jaring batu masuk dalam kategori alat tangkap bottom gill net, sudah berlangsung di perairan Bengkalis sejak 1983. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan hidup pesisir dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional.

Kerusakan terjadi karena jaring batu memiliki jangkauan hingga ke dasar perairan. Seperti namanya, jaring batu menggunakan pemberat batu yang berfungsi untuk menenggelamkan jaring hingga ke dasar perairan. Dengan demikian tentu saja jarring batu ini akan menyapu habis ikan besar dan ikan kecil, sehingga tak ada lagi yang tersisa untuk nelayan tradisional yang menggunakan rawai.

Sebenarnya, sudah ada aturan main, sesuai Undang- Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Permen-KP RI No 71/Permen-KP 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan, jelas diatur bahwa jaring batu hanya boleh menangkap diatas 4 mil. Dengan ketentuan ini nelayan tradisional yang menggunakan rawai terlindungi dan tidak kehilangan pencaharian. Tapi di sinilah masalahnya. Akibat lemahnya pengawasan (atau bahkan hampir tidak adanya pengawasan), nelayan jaring batu menangkap ikan di wilayah kurang dari 4 mil. Nelayan jaring batu menggunakan alatnya di perairan dengan kedalaman yang dangkal, yakni di bawah 12 mil.

Lemahnya pengawasan ini adalah akibat minimnya sarana pengawasan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, ternyata hanya memiliki satu buah kapal pengawas. Bisa dipastikan dengan sarana yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan tak akan mampu mengawasi daerah pesisir Riau yang wilayahnya cukup luas. Agak aneh saja mendengar minimnya fasilitas ini. Walaupun tidak ada potensi konflik, mestinya sebagai daerah yang memiliki kawasan pesisir yang cukup penting bagi nelayan, kita harusnya memiliki sejumlah kapal pengawas yang memadai, apalagi kita memiliki rekam jejak tentang konflik nelayan yang sudah berlangsung lebih dari 34 tahun.

Oleh karena itulah konflik antar nelayan ini sesungguhnya tak melulu dari aspek lemahnya pengawasan. Persepsi yang tidak sama terhadap ketentuan yang berlaku tentang penggunaan jaring batu, adalah masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian. Apalagi perbedaan persepsi ini ditunggangi oleh penumpang gelap, yang menangguk di laut keruh.

Konflik antar masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis antara nelayan tradisional rawai dengan nelayan jaring batu atau bottom gill net tak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi seringkali meruncing dan diikuti dengan tindakan saling ancam yang menimbulkan suasana tidak kondusif di tengah masyarakat. Masa 34 tahun bukanlah masa yang singkat bagi pemerintah daerah untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan permasalahan yang ada untuk kemudian dituangkan menjadi sebuah kebijakan publik yang menguntungkan semua pihak. Teringat saja ungkapan Shakespeare, "Sweet are the uses of adversity". Permasalahan itu ada hikmahnya, bahkan ada yang bilang "Sengsara membawa nikmat". Semoga.

Dipublikasikan oleh
Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta




kolom - Koran Riau 21 Maret 2017
Tulisan ini sudah di baca 207 kali
sejak tanggal 21-03-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat