drh. Chaidir, MM | Kita Naik Kelas | PILKADA Kota Pekanbaru dan pilkada Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 15 Februari 2017 lalu (dua dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten), nihil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, tidak ada gugatan keberatan atas hasil
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kita Naik Kelas

Oleh : drh.chaidir, MM

PILKADA Kota Pekanbaru dan pilkada Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 15 Februari 2017 lalu (dua dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten), nihil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, tidak ada gugatan keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara dari kompetitor yang kalah dalam pilkada tersebut. Padahal seperti diketahui, pilkada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing diikuti oleh lima pasang kandidat.

Banyaknya kandidat yang berkompetisi pasti melibatkan banyak pihak dan banyak timses yang beradu strategi dan taktik untuk memenangkan jagonya. Logikanya, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pula kepentingan dan semakin susah disatukan pemikirannya. Bukankah ada ungkapan, kepala boleh sama-sama hitam tapi pikiran berbeda-beda? Oleh karena itu secara umum sebenarnya, wajar bila terjadi gugat-menggugat. Hipotesisnya sederhana, sebanyak orang yang menerima hasil perhitungan suara sebanyak itu yang tidak menerima hasil perhitungan suara. Sebanyak yang suka sebanyak yang tak suka.

Tapi menarik, kenyataannya tidaklah demikian. Tidak ada satupun tim dari empat kandidat di masing-masing daerah di Riau yang kalah dalam kompetisi tersebut mengajukan gugatan keberatan ke MK. Apa sebenarnya yang terjadi? Gerangan pertanda apakah ini? Gerangan adakah ini sebagai bentuk bahwa masyarakat kita sudah semakin dewasa berdemokrasi, sehingga sudah terbentuk sebuah sikap umum, kalah menang itu biasa dalam sebuah kompetisi? Bila benar demikian, berarti masyarakat kita sudah naik kelas.

Pandangan masyarakat nampaknya sudah mulai bergeser ke arah yang lebih baik, kita tak jalan di tempat. Penyelenggara pilkada langsung (KPU daerah dan pengawasan pilkada di berbagai jenjang) sudah semakin profesional, masyarakat sudah semakin rasional dan partai politik tak mau disebut kehilangan akal. Semua sudah semakin dewasa. Penyelenggaraan pilkada sebagai salah satu instrumen demokrasi bangsa kita memang sudah selayaknya naik kelas. Wajar. Sebab, sebelum pilkada serentak jilid I (9 Desember 2015) dan II (15 Februari 2017), hampir tiada hari tanpa pilkada langsung di seluruh Indonesia. Berbagai komponen tentulah sudah semakin berpengalaman dan belajar banyak dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

Setidak-tidaknya para penyelenggara pilkada langsung sudah bisa mengantisipasi semua permasalahan yang bakal muncul. Berdasarkan pengalaman masa lalu, penyelenggara sudah bisa memetakan berbagai ketidakpuasan yang mungkin akan terjadi. Bukankah permasalahannya seperti lingkaran setan, selalu berputar-putar dari itu ke itu juga? Misalnya, ketidakpuasan selalu berawal dari praktik-praktik kecurangan atau kelemahan sistem, seperti politik uang (politik sembako, politik kain sarung, politik bansos, dan sebagainya), praktik jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan ataupun setelah pemilihan berlangsung. Penetapan DPT misalnya, merupakan kelemahan sistem yang selalu berulang. Database masih lemah sehingga gagal memberikan informasi yang akurat dan tepat. Praktik kucing-kucing dalam distribusi undangan penyoblosan juga belum sembuh total. Semua "lubang" tersebut sudah terbaca oleh KPUD dan Panwas.

Pada sisi lain, terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara baik pada tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi, diberi peluang untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke MK. Namun agar ada kepastian hukum, pengajuan gugatan tersebut diatur bahwa, peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh sidang pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Gugatan yang diajukan di luar batas waktu tersebut dianggap kadaluwarsa.

Selain syarat formil tersebut, KPU juga mensyaratkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan lainnya paling banyak sebesar 0,5 persen sampai dengan 2 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketentuan ini, walau selalu menjadi bahan perdebatan dalam penjabarannya, seringkali membuat para kandidat yang selisih perolehan suaranya di atas dua persen berpikir ulang untuk mengajukan gugatan.

Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa pilkada di MK; berkaca pada permohonan gugatan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara pilkada tahun 2015, MK hanya memproses 7 dari 147 permohonan sengketa pilkada. Dewasa ini MK membatasi diri, kewenangan konstitusinya tidak tak terbatas. Artinya, MK tak lagi memiliki keleluasaan seperti pada masa lalu dengan berpayung pada semangat demokrasi sesuai amanat UUD 1945 memutus perkara perselisihan hasil pilkada tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan yang populer dikenal dengan pelanggaran bersifat "TSM" (Terstruktur, Sistematis, dan Massif). Isu TSM sebagai dalih tak lagi mangkus "menggoda MK".

Namun demikian, keengganan mengajukan gugatan ke MK barangkali juga disebabkan sikap apatis terhadap lembaga MK yang sudah beberapa kali terkena kasus memalukan dan memilukan yang menimpa oknum hakimnya atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi ketika mengadili kasus sengketa hasil pilkada. Dalam asumsi ini (barangkali oh barangkali) sudah terbentuk sebuah pencitraan negatif, percuma saja cari gara-gara berperkara, salah langkah bisa menjadi arang habis besi binasa.

Atau (semoga asumsi ini hanya ngarang, tidak sungguh-sungguh terjadi, hanya ilusi), seperti sudah menjadi rahasia umum, ada tarik-ulur kepentingan berbagai pihak dalam berbagai segi dan dalam berbagai urusan di daerah, atau dalam berbagai "demi". Sehingga, demi memelihara "hubungan" ke depan, demi kepentingan daerah, demi menyelamatkan gerbong, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya bila pihak-pihak habis-habisan berperkara. Sebab pada dasarnya, semua kandidat yang berkompetisi itu, baik di Pekanbaru maupun Kampar, adalah kawan-kawan sepermainan yang satu sama lain sudah lama berkawan baik sejak kecil. Kepentingan politik pragmatis saja yang membentuk sekat-sekat di antara mereka. Oleh karena itu semangat meruntuhkan sekat kepentingan sempit demi kepentingan yang lebih besar, tentu tidak salah.

Apapun dalil-dalil pembenarannya, sekian banyak kandidat di Riau tanpa gugatan di MK memberi kesan kita sudah semakin dewasa berpolitik. Kita sudah move-on. Kita semua ingin naik kelas.


Dipublikasikan oleh
Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta




kolom - Koran Riau 14 Maret 2017
Tulisan ini sudah di baca 214 kali
sejak tanggal 14-03-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat