drh. Chaidir, MM | Sepantun Sepah Tebu | NASIB tenaga honorer K2 Riau konon masih terkatung-katung, belum ada kejelasan, seperti digantung tak bertali.  Kabar sedap dan tak sedap datang silih berganti. Pada awalnya, 100 orang tenaga honorer K2 Riau yang lulus seleksi CPNS pada periode 2013/2014 lalu, pasti diangkat jadi CPNS. Bahkan Menter
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Sepantun Sepah Tebu

Oleh : drh.chaidir, MM

NASIB tenaga honorer K2 Riau konon masih terkatung-katung, belum ada kejelasan, seperti digantung tak bertali. Kabar sedap dan tak sedap datang silih berganti. Pada awalnya, 100 orang tenaga honorer K2 Riau yang lulus seleksi CPNS pada periode 2013/2014 lalu, pasti diangkat jadi CPNS. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, pernah mengatakan bahwa pemerintah bersedia mengangkat tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mulai 2016.

Kenyataannya, posisi Yuddy Chrisnandi sebagai MenPAN-RB telah diganti dengan Asman Abnur, dan tahun 2016 pun telah berlalu, namun berita baik itu masih setakat angin surga. Sebab sampai hari ini masih belum ada perkembangan. Padahal, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, pengangkatan tenaga honorer K2 di daerah lain sebagian telah terlaksana sesuai janji pemerintah seperti disebut oleh menteri. Di Riau, harapan tinggal harapan, entah kapan jadi kenyataan, sementara tenaga-tenaga honorer K2 kita itu berkejar-kejaran dengan usia.

Bagaimana pun nasib tenaga honorer K2 di Riau yang 100 orang itu masih lebih baik, sebab ada harapan untuk diangkat jadi PNS, walau kenyataannya tarsok tarsok (sebentar besok sebentar besok) dalam ketidakpastian. Rekannya sesama tenaga honorer K2 yang jumlahnya ribuan, pada sisi lain, bernasib kurang baik karena tidak lulus seleksi CPNS pada 2012/2014. Kelompok yang tak lulus ini tak ada harapan untuk diangkat menjadi PNS, kendati telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran. Sebagian dari honorer K2 yang tak lulus ini terpaksa turun kelas menjadi tenaga honorer K3, sebagian lainnya bahkan harus bersiap-siap hengkang. Mereka sepantun sepah tebu, habis manis sepah dibuang.

Kisah (penyelematan) tenaga honorer dalam belantara birokrasi di negeri kita, telah menyita diskursus dalam satu dasawarsa ini. Jumlah tenaga honor K2 di seluruh Indonesia yang tercatat tidak kurang dari 400 ribu, memang terlalu besar untuk diabaikan. Bila dihitung berikut keluarga kecil yang menjadi tanggungannya, maka jumlah jiwa yang menggantungkan hidup mencapai jumlah lebih dari satu juta orang.

Siapa tenaga honorer? Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Dalam paradigma otonomi daerah pasca reformasi, ketika daerah diberi peluang untuk membangun dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan, memang tidak bisa dipungkiri, dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk membantu plaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.

Akibat rumitnya proses pengangkatan PNS, sementara pada sisi lain pekerjaan menumpuk, diambillah jalan pintas merekrut tenaga honor. Tenaga-tenaga honor ini, karena berkembang di era reformasi, keterbukaan dan digital, umumnya kreatif dan terampil. Maka keberadaan mereka sangat membantu. Namun seiring waktu, jumlahnya makin lama makin banyak dan sudah barang tentu anggaran untuk pengupahan juga makin membengkak signifikan. Pada satu sisi tenaga honorer dibutuhkan pada sisi lain beban semakin berat.

Maka pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dilakukanlah pendataan untuk tenaga honorer. Waktu itu, belum ada istilah honorer K1 atau K2. Hasil pendataan tersebut, honorer yang sudah memenuhi syarat yakni punya masa kerja minimal 1 tahun terhitung per 31 Desember 2005 dan memenuhi kriteria usia maksimal 45 tahun terhitung per 31 Desember 2006, diangkat bertahap sejak 2005 sampai 2009. Namun akibat masih belum baiknya sistem database, belum semua tenaga honorer terdata, ada yang tercecer. Maka pada tahun 2010, pemerintah memutuskan untuk melakukan pendataan kembali dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada tahun 2015 itu.

Dalam upaya mencarikan jalan keluar terhadap kondisi yang dilematis tersebut, permasalahannya diurai setahap demi setahap. Tenaga-tenaga honorer ini pun digolong-golongkan kedalam beberapa kategori atau kelompok. Diantaranya adalah tenaga honorer kategori 1 (disebut K1), honorer kategori 2 (K2) dan tenaga honorer nonkategori (untuk mudahnya disebut K3).

Kelompok honorer K1 merupakan tenaga honorer yang pembiayaan upah/honornya langsung dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tenaga honorer yang masuk kedalam daftar kategori 1 merupakan para pegawai yang sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, yaitu tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005, secara terus menerus. Honorer K1 memiliki peluang diangkat menjadi PNS, dan pada kenyataannya sebagian besar telah diangkat menjadi PNS.

Kelompok honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005, namun bedanya mereka tidak mendapat upah yang pos anggarannya ada dalam APBD/APBN seperti honorer K1. Bagi tenaga honorer kategori 2 yang ingin diangkat menjadi CPNS, maka ia harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.

Kelompok honorer K3 memang kurang populer bila dibandingkan dengan honorer K1 dan K2. Tenaga honorer K3 merupakan tenaga honorer yang diangkat pasca 2005-2008. Peluang honorer K3 untuk diangkat menjadi CPNS tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan dua kategori sebelumnya. Bahkan belum lama ini karena permasalahan pengangkatan honorer K1 dan K2 belum juga tuntas, maka pemerintah telah menghapus atau meniadakan kategori ini.

Berdasarkan kriteria tersebut, sebenarnya 100 orang honorer K2 Riau itu tak lagi ada masalah. Konon mereka itu, di samping telah lulus seleksi, telah pula diberi rekomendasi berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berlapis mulai dari tingkat eselon IV, kepala dinas/badan hingga tingkat Sekretaris Daerah Provinsi. SPTJM ini untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah berdinas sejak tahun 2005 diinstansinya. Harusnya mereka sudah diangkat jadi CPNS, jangan habis manis sepah dibuang.



Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta




kolom - Koran Riau 7 Februari 2017
Tulisan ini sudah di baca 285 kali
sejak tanggal 07-02-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat