drh. Chaidir, MM | Dirundung Malang | MAHKAMAH Konstitusi kembali dirundung malang. Ibarat kuburan, tanahnya masih merah ketika kemalangan berikutnya menyusul. Tahun 2013 rasanya baru saja kemarin berlalu, ketika
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Dirundung Malang

Oleh : drh.chaidir, MM

MAHKAMAH Konstitusi kembali dirundung malang. Ibarat kuburan, tanahnya masih merah ketika kemalangan berikutnya menyusul. Tahun 2013 rasanya baru saja kemarin berlalu, ketika "badai" dahsyat menghantam MK. Betapa tidak. Tak tanggung-tanggung, kala itu Akil Muchtar Ketua MK ditangkap KPK dalam kasus suap sengketa pilkada.

Tak jera, Hakim Mahkamah Konstitusi kembali berulah ketika Patrialis Akbar tersandung OTT KPK dalam kasus dugaan suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta, Jumat (27/1/2017) beberapa hari lalu. MK seakan tak putus dirundung malang. Malangnya, karena MK adalah sebuah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan kita memiliki kedudukan yang sangat terhormat, tak pelak, arang kembali tercoreng di kening bangsa.

Berlebihan? Tidak. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga tempat rakyat mengadu mencari keadilan atas praktik penyelenggaraan kekuasaan Negara yang diperintahkan oleh UUD 1945. Ke MK-lah rakyat mengadu bila DPR misalnya menyetujui sebuah Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. MK-lah yang memutus bila ada lembaga lain yang bertengkar tentang kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Ingat kasus "Cicak vs Buaya"? MK-lah yang membela rakyat. MK jugalah yang memiliki kewenangan membubarkan partai politik bila ada partai politik yang melanggar Undang-undang. MK juga memutus sengketa hasil pemilu/pemilukada. Kewenangan MK sangat besar dan strategis.

UUD 1945 menjamin bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir semua perkara yang menjadi kewenangannya. Begitu hebatnya, keputusan yang dibuat MK final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa seperti banding atau kasasi, kecuali mematuhi dan melaksanakan putusan MK. Mengapa MK diberi kewenangan yang demikian besar? Karena MK adalah simbol dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. MK punya kewenangan strategis menjaga konstitusi, mengawal demokrasi dan menegakkan pilar negara hukum.

Oleh sebab itu dipersayaratkan dalam UUD 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak boleh merangkap sebagai pejabat Negara. Ekspektasi publik terhadap MK memang sangat tinggi. Dalam perannya, MK sesungguhnya menjunjung beban yang sangat berat, yakni menjulang marwah bangsa.

Masalah serius yang dihadapi bangsa ini kelihatannya adalah pada intervensi partai politik yang terlalu berlebihan tak pandang bulu terhadap lembaga tinggi negara sehingga menyebabkan lembaga sarat kepentingan, bahkan bisa sampai pada tingkat berbahaya bila dianggap mengganggu independensi lembaga. Publik sudah mengetahui, beberapa Hakim Konstitusi misalnya, berasal dari kader partai yang lolos uji kemampuan dan kepatutan di DPR, maka tak ada jaminan tak ada aroma kepentingan.

Tak ada alternatif lain, MK harus bersama-sama diselamatkan dan dijaga serta dibebaskan dari kepentingan-kepentingan sempit partai politik, kelompok atau perorangan. Gagasan perlunya Badan Pengawas Hakim MK yang diisi oleh orang-orang yang secara integritas sudah dipercaya oleh publik dan memiliki rekam jejak terpuji, agaknya layak untuk dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Badan Pengawas ini kemudian harus membuka pintu selebar-lebarnya terhadap pengaduan masyarakat luas bila ada pihak-pihak yang dirugikan oleh praktik-praktik tercela oknum Hakim MK.

Sistem rekrutmen Hakim MK harus dilakukan oleh Pansel yang diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas sangat teruji dan terpuji. Hakim terpilih dari orang-orang terpilih, diawasi oleh Badan Pengawas terpercaya, akan menghasilkan MK yang berfungsi ibarat pagar menjaga tanaman dari gangguan hama binatang yang merusak. Hakim Konstitusi tidak boleh ibarat "Tongkat membawa rebah" disuruh menjaga, justru merusak. Pagar makan tanaman, tongkat membawa rebah, musang berbulu ayam, adalah larangan yang tak patut dilakukan oleh orang patut-patut.

kolom - Riau Pos 30 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 247 kali
sejak tanggal 30-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat