drh. Chaidir, MM | Bantu Guru Bantu  | KISAH ini sudah banyak diceritakan dalam berbagai kesempatan dan tak akan pernah basi. Konon setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang hancur lebur, sejumlah menteri dan para jenderal perang menghadap
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bantu Guru Bantu

Oleh : drh.chaidir, MM

KISAH ini sudah banyak diceritakan dalam berbagai kesempatan dan tak akan pernah basi. Konon setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang hancur lebur, sejumlah menteri dan para jenderal perang menghadap Kaisar Jepang Hirohito untuk melaporkan kehancuran yang dialami. Dalam pertemuan yang murung dan hening itu, Kaisar Hirohito mengajukan pertanyaan yang mengejutkan, "Berapa orang guru yang masih hidup?"

Seorang jenderal memberanikan diri bertanya, "Yang Mulia, kenapa Yang Mulia tidak bertanya berapa orang jenderal yang masih hidup?" Kaisar Hirohito dengan tenang menjawab, "Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan."

Di Kerajaan Romawi, lebih dari seribu tahun sebelum bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki itu, Kaisar Romawi Julius Caesar, memuji filsuf Cicero yang telah mengajari masyarakat berpikir dan berpidato, dengan mengatakan bahwa ia lebih menyukai perluasan pikiran seperti yang dilakukan Cicero daripada perluasan wilayah Romawi oleh para jenderalnya yang gagah perkasa.

Begitulah. Betapa bernilainya seorang guru di mata Kaisar. Para negarawan dunia sangat menyadari, di tangan para gurulah terletak masa depan sebuah bangsa. Jepang menjadi negara maju seperti saat ini tak lepas dari pengaruh dan campur tangan guru. Mereka berangkat dari nol bahkan minus, terpuruk sejadi-jadinya setelah kalah perang. Tanpa guru, mungkin Jepang saat ini akan tetap terpuruk dan takkan menjadi salah satu negara yang disegani oleh negara lain.

Hirohito yang dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya (mangkat 7 Januari 1989) memberikan arahan untuk guru, pertama, guru harus melaksanakan pendidikan yang bermutu; kedua, guru harus lebih disiplin dari murid; ketiga, guru harus lebih pintar dari murid; keempat, pendidikan itu harus bisa menuntun industry; kelima, sebagian dari guru dikirim ke luar negeri, belajar dengan benar dan bawa pulang ilmunya ke Jepang.

Dalam hubungan guru dan murid, kita tidak bisa mengatakan "lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya." Yang berbeda itu adalah sistem pendidikan dan budaya hidup serta budaya belajar-mengajar dalam sebuah bangsa, yang kemudian menimbulkan perbedaan persepsi; bagaimana guru mempersepsikan murid dan bagaimana murid mempersepsikan guru. Dan perbedaan persepsi itu jugalah yang menyelimuti pemerintah-guru-masyarakat, sehingga menimbulkan apresiasi yang berbeda-beda.

Bahwa ada guru negeri, ada guru swasta, guru yayasan, guru PTT, guru GTT, guru honor, guru honor murni, guru bantu dan sebagainya, sebenarnya hanyalah masalah perbedaan status administrasi belaka. Memang, perbedaan status admnistrasi tersebut membawa konsekuensi perbedaan tingkat kesejahteraan sebagai akibat dari perbedaan gaji, honor dan tunjangan lainnya. Namun secara filosofi, guru tetaplah guru, di tangannya terletak masa depan bangsa seperti disebut Kaisar Hirohito itu. Dan oleh karena itu, kendati ada perbedaan administratif para guru ini diperlu diperlakukan secara terhormat.

Pada umumnya, guru bantu di seluruh Indonesia adalah guru yang bekerja, mendidik di sekolah negeri. Sehingga, peraturan yang sifatnya dari pemerintah berlaku untuk semua guru bantu dalam NKRI. Namun, di DKI Jakarta, guru bantu malah bekerja dan mendidik di sekolah swasta. Di sekolah negeri terdapat guru dengan status PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan honorer/Guru Tidak Tetap.

Dalam hal substansi materi pelajaran dan kurikulum, sebenarnya beban para guru tersebut sama. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh status guru adalah sama. Guru PNS dan non-PNS, atau guru bantu sekalipun, memiliki beban yang serupa. Persiapan pembelajaran, mengajar dan mengevaluasi siswa sebagai tugas pokok guru pun semuanya sama.

Sesungguhnya, pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan di negeri kita ini sudah paham betapa pentingnya peran guru dalam mendidik dan membangun karakter bangsa bagi anak didik kita. Dipahami, profesi guru adalah profesi yang mulia, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, guru adalah pelita di tengah kegelapan, dan seterusnya. Namun kenyataan yang kita hadapi tak seindah untaian kata-kata mutiara.

Dalam dimensi pemerintah (dan politisi baik di Senayan maupun di daerah) kebijakannya seringkali terlalu struktural, sehingga justru menimbulkan kesan diskriminatif (guru PNS, guru non-PNS, guru bantu, dan sebagainya), dan selalu saja pertimbangan anggaran dijadikan kambing hitam. Harusnya pemerintah memiliki database yang baik untuk segala macam klasifikasi administratif guru, sehingga bisa membentuk peraturan perundangan yang cerdas. Pemerintah harus memastikan semua guru harus well educated, well trained dan well paid (baik dalam pendidikan, pelatihan dan penggajian). Ada perbedaan penghasilan, itu wajar. Tapi guru-guru tidak boleh ada yang merasa dianaktirikan. Pemerintah dan para politisi wajib membantu guru bantu.

Dalam perspektif masyarakat pula, harus tumbuh kesadaran untuk bahu-membahu, isi-mengisi dengan para guru dalam mengembangkan potensi anak didik. Tidak bisa juga membebankan sepenuhnya pendidikan karakter anak didik kepada sang guru. Masyarakat dalam hal ini orangtua harus membantu anak didik untuk menaruh rasa hormat kepada guru.

Dalam dimensi guru, kendati masalah kesejahteraan sering menjadi pembicaraan, tapi sesungguhnya, uang bukanlah segalanya. Pemenuhan rasa keadilan, penghormatan dan penghargaan jauh lebih penting. Profesi guru adalah pilihan, oleh karena itu status PNS atau non PNS atau guru bantu, bukan alasan untuk tidak profesional.



Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta






kolom - Koran Riau 24 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 338 kali
sejak tanggal 24-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat