drh. Chaidir, MM | Musim Kecolongan | MARAKNYA buruh asing yang bekerja di berbagai pabrik dan proyek di tanah air, ternyata bukan isapan jempol belaka. Beberapa berita online tentang invasi tenaga kerja asing yang menjadi viral tersebut, barangkali hoax alias berita bohong, sebagian lainnya barangkali juga terlalu dibesar-besarkan. Tet
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Musim Kecolongan

Oleh : drh.chaidir, MM

MARAKNYA buruh asing yang bekerja di berbagai pabrik dan proyek di tanah air, ternyata bukan isapan jempol belaka. Beberapa berita online tentang invasi tenaga kerja asing yang menjadi viral tersebut, barangkali hoax alias berita bohong, sebagian lainnya barangkali juga terlalu dibesar-besarkan. Tetapi kini harus diakui, beberapa berita sejenis adalah fakta yang tak terbantahkan.

Buktinya, Selasa (17/1) pekan lalu, sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap 98 tenaga kerja asing ilegal di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam pemeriksaan diketahui, hanya lima orang pekerja yang mengantongi visa kerja, selebihnya menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk bekerja di PLTU tersebut. Para buruh yang tidak memiliki izin kerja ini telah diamankan dan akan segera dideportasi.

Itu di Riau, di Jawa Timur, pertengahan Desember 2016 lalu, ratusan tenaga kerja asing ilegal juga ditemukan di sejumlah pabrik petrokimia di Gresik. Para pekerja asing tersebut diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita, mereka menyalahgunakan visa turis untuk bekerja. Hal yang sama juga terjadi di sebuah pabrik di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dan di beberapa daerah lainnya di Jawa Timur.

Fenomena masuknya tenaga kerja asing ilegal juga diketahui terjadi di beberapa daerah seperti di Pabrik Semen Manuri, Distrik Manokwari Selatan. Seperti dimuat mediapapua.com tahun lalu, sebanyak 359 tenaga kerja asing dipekerjakan di pabrik semen tersebut, 40 di antaranya TKA ilegal dan telah dideportasi ke negara asalnya. Kasus yang sama juga terjadi di pabrik semen di Pulo Ampel, Serang, Banten. Demikian pula di beberapa pabrik di Sumatera Selatan.

Bagi yang rajin browsing di internet, kasus tenaga kerja asing ilegal ternyata sudah mewabah di serata negeri. Tragisnya, berdasarkan pemberitaan yang kita baca, para tenaga kerja tersebut tidak memiliki keahlian khusus, melainkan sebagai tenaga kerja kasar. Padahal menurut Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan pelaksanaan dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan tegas dinyatakan, tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan. Redaksinya jelas bin tegas, tidak ada tempat bagi tenaga kerja kasar. Setiap pengusaha bahkan dilarang memperkerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga kerja kasar dan tanpa izin pula, terkena dua pelanggaran sekaligus.

Dalam kondisi demikian, sesuatu yang mengherankan terjadi: aneh, banyak pejabat terkait yang merasa kecolongan. Di pusat dan di daerah sama saja, semua merasa kecolongan dengan leluasanya tenaga kerja asing bekerja di berbagai pabrik di Indonesia. Mereka para tenaga kerja asing itu tidak pula tenaga ahli dan konsultan seperti dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan, tapi tenaga kerja kasar. Tenaga kerja kasar asing ini bahkan dibayar jauh lebih mahal daripada upah tenaga kerja kita. Sangat menyedihkan. Apa yang terjadi sebenarnya?

Tidak dapat dipungkiri, era globalisasi yang sekarang telah melanda negeri ini, membuat seakan tak ada lagi sekat antar negara. Mobilisasi tenaga kerja antar negara dengan mudah terjadi, birokrasi sedikit demi sedikit dihilangkan. Sesungguhnya dalam tataran idealnya, tenaga kerja kita pun, mestinya mudah juga masuk ke pabrik-pabrik di luar negeri. Tetapi kenyataannya tak sesederhana itu, di samping harus berkompetisi, tenaga kerja kita harus pula berhadapan dengan pengawasan orang asing di luar negeri yang tidak selonggar pengawasan orang asing di negeri kita. Pengawasan orang asing ini memang sudah lama dikenal bermasalah. Bukankah para imigran di Pekanbaru leluasa berkeliaran, dan bahkan bisa mendirikan café tempat kongkow imigran tersebut?

Peraturan perundang-undangan kita tentang tenaga kerja asing dan juga orang asing sebenarnya sudah tertuang secara limitatif dalam berbagai produk hukum, tapi pelaksanaan dan pengawasannya tidak konsekuen dan konsisten, sehingga demikian saja bisa dikelabui. Kecolongan itu bersaudara kandung dengan kelalaian. Karena lalai maka kecolongan. Hadeeh.



Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta





kolom - Riau Pos 23 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 168 kali
sejak tanggal 23-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat