drh. Chaidir, MM | Kabar Buruk dan Kabar Baik | TAHUN 2017 sekaligus membawa dua kabar bagi tenaga honorer di seluruh negeri: kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, terjadi pengurangan jumlah tenaga honorer secara besar-besaran. Dengan kata lain sejumlah tenaga honorer akan dirumahkan alias diberhentikan akibat terjadinya pengurangan anggara
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kabar Buruk dan Kabar Baik

Oleh : drh.chaidir, MM

TAHUN 2017 sekaligus membawa dua kabar bagi tenaga honorer di seluruh negeri: kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, terjadi pengurangan jumlah tenaga honorer secara besar-besaran. Dengan kata lain sejumlah tenaga honorer akan dirumahkan alias diberhentikan akibat terjadinya pengurangan anggaran. Kabar baiknya, UU No 5 Tahun 2014 tetang ASN yang menjadi akar masalah tertutupnya kemungkinan tenaga honorer otomatis diangkat langsung jadi CPNS, sekarang sedang direvisi. Bahkan Wapres Jusuf Kalla berjanji pasang badan akan memperjuangkan nasib tenaga honorer ini. Artinya, masih ada secercah harapan bagi tenaga honorer diangkat menjadi PNS.

Yang membuat galau tenaga honorer dan keluarganya adalah, berita buruknya sudah di depan mata, sebaliknya berita baik masih jauh di mata. Sebab, mulai 1 Januari 2017 Tahun Anggaran 2017 telah berlaku. Artinya, anggaran yang digunakan untuk membayar upah tenaga honor yang tercantum dalam angaran 2016 tidak lagi bisa digunakan. Bila mereka terus dipekerjakan, dengan apa upah hendak dibayar. Maka, daerah kabupaten/kota sudah mulai memangkas jumlah tenaga honorer. Pemerintah provinsi pun telah bersiap-siap melakukan hal yang sama.

Berdasarkan bahan dari berbagai sumber, setiap daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk upah tenaga honor ini umumnya berkisar antara Rp 10 milyar 20 milyar. Beberapa daerah di Pulau Jawab bahkan alokasi anggaran tersebut bisa lebih. Secara nasional, sebagaimana diberitakan berbagai media, Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 23,88 triliun untuk mengangkat 439.956 tenaga honorer kategori (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), begitu disebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, saat Rapat Kerja UU ASN dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016) lalu. Itu baru untuk mpengangkatan tenaga honor K2.

Pengurangan tenaga honorer di masing-masing OPD adalah juga akibat adanya penghapusan atau pemangkasan beberapa program yang telah disusun. Tenaga honor yang selama ini dipekerjakan untuk suksesnya suatu program, secara otomatis akan kehilangan jobnya karena programnya dipangkas. Penghapusan program di masing-masing OPD berkisar sekitar 20 hingga 40 persen, dan tidak pandang bulu.

Pada sisi lain, berita baiknya, bahwa tenaga honorer ini berpeluang diangkat bila revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN selesai dibahas. Menurut Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, seperti dikutip media, setelah dilakukan pendataan, jumlah tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak tidak sampai sejuta orang. "Kira-kira sekitar 750 ribu orang. Mudah-mudahan target DPR untuk menetapkan revisi UU ASN pada Maret 2017 bisa terealisasi agar seluruhnya bisa diproses pengangkatan PNS-nya," kata Titi kepada JPNN (4/12/2016). Dia menambahkan, dewasa ini sudah terbentuk Presidum Nasional Revisi UU ASN. Dengan adanya presidium ini, seluruh forum lebih fokus dalam memperjuangkan status PNS. Mereka bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU. "Kami akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Ini sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini," tegas Purwaningsing.

Sebagaimana diberitakan, dalam rapat pembahasan revisi UU ASN yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo, 10 fraksi seluruhnya menyetujui revisi UU ASN dibawa ke paripurna. Revisi mengakomodir pengangkatan honorer kategori dua (K2) dan non kategori, menjadi CPNS. Artinya revisi UU ASN ini kelihatannya berlangsung mulus.

Bahkan dengan optimis Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo menegaskan, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS akan dilakukan mulai 2017. "Pengangkatannya dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah ter-cover," tandas Arief.

Kita berharap, berita baik ini segera menjadi kenyataan tidak hanya janji-janji yang manis di mulut. Sebab kita menyadari, dewasa ini, mantra yang menjadi momok bagi pimpinan di semua level instansi pemerintahan adalah apa yan dikenal dengan istilah kinerja. Bila kinerja dinilai bagus, posisi aman dan anggaran untuk pelaksanaan program ada harapan akan meningkat, sekurang-kurang tetap. Bila kinerja dianggap tidak bagus, maka bersiap-siaplah dengan meja kosong alias nonjob. Dengan kata lain para pimpinan institusi dituntut untuk semakin produktif.

Dan produktivitas itu secara sederhana dimaknai dengan pengelolaan institusi secara efektif dan efisien. Tetapi, restrukturisasi perangkat pendukung OPD dengan memberhentikan tenaga honorer bukanah cara yang tepat dan terpuji. Metoda efisiensi atau penghematan anggaran dengan melakukan pengurangan tenaga honor adalah metoda yang paling mudah dilakukan, yang tidak perlu pikiran panjang, tidak perlu seorang pimpinan dengan pendidikan strata S2 atau S3. Apa bedanya dengan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)? Sebag tenaga honor yang diberhentikan akan langsung menjadi miskin. Daripada memberikan BLT kepada tenaga honorer yang diberhentikan, lebih baik memanfaatkan mereka, apalagi keberadaan tenaga honor ini sesungguhnya sangat membantu pelaksanaan program masing-masing OPD.

Kuncinya, sebenarnya, adalah pada transparansi pengelolaan kepegawaian dan keuangan. Tertibkan PNS bodong itu, anggaran gajinya yang jumlahnya triliunan itu alihkan untuk gaji tenaga honorer, habis perkara. Kita belum mendengar solusi terhadap PNS bodong yang sebelumnya ramai diberitakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeber data tentang adanya 57.724 PNS misterius yang diduga fiktif alias PNS bodong. Temuan itu adalah hasil Pendaftaran Ulang PNS melalui sistem online atau e-PUPNS (seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah). Dikutip JPNN (22/4/2016), data tentang PNS fiktif tersebut, di instansi pemerintah pusat paling banyak di Kementerian Agama, jumlahnya mencapai 7000 PNS; selanjutnya Kemendikbud (2700 orang), Kementerian Pertahanan (2000-an orang), BPN (1.800 orang), Kementerian Keuangan (1.700-an orang). Di daerah juga banyak, hampir merata di setiap daerah.

Tertibkan dulu PNS bodong ini sebelum menjadikan tenaga honorer sebagai kambing hitam inefisiensi. Ayolah para pemimpin dan politisi, berpikir dengan hati.



Dipublikasikan oleh

Erba Vidya Cikta

Erba Vidya Cikta





kolom - Koran Riau 17 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 473 kali
sejak tanggal 17-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat