drh. Chaidir, MM | Katak di Bawah Tempurung | KUNJUNGAN dinas ke luar negeri itu sesungguhnya dilematis. Ungkapan itulah agaknya yang paling tepat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas studi banding beberapa Anggota DPRD Riau ke luar negeri yang baru-baru ini ramai diberitakan di berbagai media. Perjalanan dinas tersebut dikritik oleh berbagai
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Katak di Bawah Tempurung

Oleh : drh.chaidir, MM

KUNJUNGAN dinas ke luar negeri itu sesungguhnya dilematis. Ungkapan itulah agaknya yang paling tepat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas studi banding beberapa Anggota DPRD Riau ke luar negeri yang baru-baru ini ramai diberitakan di berbagai media. Perjalanan dinas tersebut dikritik oleh berbagai kalangan karena dianggap kurang bermanfaat, hanya menghabiskan anggaran, mubazir, dan tidak tepat sasaran.

Selintas kilas anggapan tersebut tidak bisa disalahkan, apalagi kalau berbicara tentang relevansi antara kunjungan kerja studi banding tersebut dengan fungsi dan peran anggota DPRD provinsi sebagai mitra pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaan fungsi lembaga dan fungsi anggota DPRD serta peran tersebut DPRD harus memperhatikan sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, perintah atau pedoman dari peraturan perundangan yang lebih tinggi (misalnya ketentuan yang diatur undang-undang dan Peraturan Pemerintah); kedua, kelancaran pelaksanaan tugas gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan otonmi daerah; dan ketiga, kepentingan umum masyarakat.

Ketiga alasan tersebut saling kait mengkait tidak berdiri sendiri. Ketika DPRD harus membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan perindah undang-undang dan peraturan pemerintah, DPRD harus mempertimbangkan kelancaran tugas-tugas gubernur kepala daerah dan memperhatikan aspirasi atau kepentingan umum masyarakat. Artinya, kendati perintah dari undang-undang dan peraturan pemerintah, perda yang dibentuk tidak boleh menyulitkan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat.

Ketika DPRD harus mementuk perda untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah, maka perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat. Dan ketika DPRD menggunakan hak inisiatif membentuk perda dengan alasan demi kepentingan umum masyarakat, maka perda inisiatif tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, serta tidak boleh bertentangan atau menghambat tugas pokok kepala daerah.

Ketiga hal tersebut (ketentuan yang lebih tinggi, tugas pokok kepala daerah dan aspirasi rakyat) dikomunikasikan secara selaras serasi dan seimbang oleh DPRD dalam membentuk sebuah produk legislasi di daerah, apapun produknya. DPRD harus menjamin ketiga aspek saling isi mengisi dan saling memperkuat. DPRD harus mengawal pembahasan setiap produk legislasi secara tertib, tidak mentang-mentang karena "vox populi vox Dei" (suara rakyat suara Tuhan) anggota DPRD bisa berteriak "pokoke", "harus", "tidak boleh".

Dengan gambaran umum fungsi dan peran DPRD tersebut, DPRD pasti membutuhkan data dan informasi yang banyak, komprehensif, valid, dan akurat untuk menyempurnakan pembahasan sebuah produk legislasi. Bahan-bahan tersebut bisa diperoleh dari OPD (organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi mitra alat kelengkapan DPRD, bisa juga dari hasil reses, dan dari hasil kunjungan ke dalam daerah, sehingga diperoleh gambaran kebutuhan yang sebenarnya.

Untuk memperoleh bandingan dari daerah lain, DPRD bisa melakukan studi banding, sehingga bisa diperoleh gambaran secara umum bagaimana provinsi lain membentuk legislasi sejenis dan bagaimana implementasinya. Pengalaman provinsi lain mencari solusi terhadap suatu masalah dan bagaimana mereka menyelenggarakan otonomi daerah tentu akan sangat berharga bagi DPRD kita dalam membentuk sebuah produk legislasi yang baik.

Sejauh sudut pandang tersebut, kunjungan studi banding ke luar negeri memang terasa kurang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan peran DPRD yang sudah terstruktur. Permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan antara provinsi kita dengan bangsa lain sangat jauh berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan geografis, demografis, sosial-politik, sosial-ekonomi, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, kehidupan beragama, dan juga budaya yang hidup dalam sebuah negeri. Belum lagi kalau kita berbicara lebih dalam tentang budaya organisasi dan budaya hidup yang membentuk persepsi dasar masyarakatnya terhadap suatu masalah.

Namun demikian, di sinilah dilematisnya, pandangan yang menolak studi banding DPRD ke luar negeri tersebut belum tentu benar semuanya. Justru pada sisi lain, kunjungan studi banding ke luar negeri tersebut akan sangat bermanfaat untuk membuka mata dan memperluas wawasan anggota DPRD. Pengalaman melihat langsung pembangunan negara lain dan berhadapan langsung dengan masyarakat bangsa lain yang sudah maju, merupakan ilmu yang tidak diperoleh di bangku kuliah di dalam negeri.

Kita tentu ingin anggota DPRD kita memiliki pandangan yang luas, sehingga mampu berpikir komprehensif dalam membentuk sebuah produk legislasi daerah, tidak arogan seperti katak di bawah tempurung. Pepatah "katak di bawah tempurung" adalah untuk menggambarkan orang yang sombong, tapi bodoh dan picik cara berpikirnya. Kita tentu tidak ingin anggota DPRD kita seperti itu, sebab mereka adalah orang-orang yang terpilih secara sah mewakili rakyat, dengan demikian mereka disebut "yang terhormat", dan mempunyai legitimasi untuk membentuk sebuah kebijakan legislasi daerah bersama pemerintah daerah.

Dengan demikian kunjungan studi banding keluar negeri tidak hanya secara terstruktur untuk pembahasan sebuah produk legislasi belaka, lebih dari itu untuk membuka cakrawala. Banyak aspek yang bisa dipelajari untuk menimba pengalaman dari kunjungan ke negeri-negeri lain yang telah maju; seperti misalnya aspek pembangunannya, pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan juga perilaku masyarakatnya secara umum. Kadang kita menyebut masyarakat kita peramah, penuh dengan sopan santun, di luar sana masyarakatnya ternyata lebih ramah dan lebih santun.

Namun demikian DPRD harus lebih selektif memilih program (kreativitas anggota Masyarakat Ekonomi Asean - MEA, misalnya, sangat wajar ditinjau oleh anggota DPRD Riau). Dan kunjungan tersebut sebaiknya dilaksanakan di awal tahun sebelum kegiatan wajib DPRD terlalu padat. Di samping itu, anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas studi banding ke luar negeri tentu harus membuat laporan tertulis, tentang apa-apa saja hal bernilai hasil dari studi banding tersebut sebagai oleh-oleh. Jangan tutup mata, studi banding ke luar negeri itu adalah juga bagian dari human investment (investasi sumber daya manusia).

kolom - Koran Riau 3 Januari 2017
Tulisan ini sudah di baca 325 kali
sejak tanggal 03-01-2017

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat