drh. Chaidir, MM | Urgensi Database Masjid dan Mahasiswa Daerah | PALU DPRD Provinsi Riau sudah diketok. Berdentum seperti durian jatuh. Berarti secara resmi, setelah melalui pembahasan, DPRD Provinsi Riau telah memberikan persetujuan terhadap RAPBD Riau 2017.

Sebagaimana di-publish dalam berbagai media, total RAPBD Provinsi Riau 2017 yang disetujui berjumlah R
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Urgensi Database Masjid dan Mahasiswa Daerah

Oleh : drh.chaidir, MM

PALU DPRD Provinsi Riau sudah diketok. Berdentum seperti durian jatuh. Berarti secara resmi, setelah melalui pembahasan, DPRD Provinsi Riau telah memberikan persetujuan terhadap RAPBD Riau 2017.

Sebagaimana di-publish dalam berbagai media, total RAPBD Provinsi Riau 2017 yang disetujui berjumlah Rp10,459 triliun. Dibanding APBD Riau Tahun 2016 yang berjumlah Rp10,36 triliun, APBD tahun 2017 naik sebesar 0,90 persen. Jumlah tersebut juga lebih besar dari yang diajukan Pemprov Riau yakni Rp9,82 triliun atau naik Rp629,37 miliar. Sebenarnya terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesarnya Rp2,14 triliun, tapi selisih tersebut ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2,14 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Salah satu catatan penting yang menjadi keprihatinan berbagai pihak terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2017 adalah hilangnya bantuan hibah masjid dan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Padahal kedua aspek ini sebenarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sesuatu yang menjadi sasaran jangka menengah dan jangka panjang pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah - RPJPD; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD). RPJPD dan RPJMD inilah yang menjadi payung dan pedoman bagi penyusunan keseluruhan dokumen perencanaan daerah sampai kemudian bermuara pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD sebagai daftar kegiatan dalam bentuk anggaran.

Singkat cerita, hilangnya bantuan hibah masjid dan bantuan pendidikan berupa beasiswa dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tersebut, tentu berawal dari hilangnya 'makhluk' tersebut dalam KUA dan PPAS sebagai instrumen terakhir sebelum masuk ke pembahasan RAPBD. Yang menjadi pertanyaan, pada tahap mana raibnya 'makhluk' tersebut; apakah benar pada tahap ketika RAPBD masih berada di tangan eksekutif ataukah ketika pembahasan bersama legislatif (DPRD).

Pada tahap manapun hilangnya 'makhluk' tersebut tentu bukan tanpa alasan yang kuat atau argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh eksekutif maupun legislatif. Sebab semua anggaran yang tercantum dalam APBD - satu rupiah pun - harus memiliki dukungan dasar hukum yang kuat, tidak boleh sembarang masuk atau dicoret. Oleh karena itulah kita perlu meneropong dengan kacamata yang lebih cermat dan objektif untuk menghindari prasangka yang tidak perlu.

Bantuan Masjid
Bantuan masjid tidak hanya bermakna sekedar charity budget alias dana kebaikan hati atau sedekah belaka, tapi lebih dari itu adalah bentuk kepedulian jajaran pemerintahan daerah terhadap salah satu pemenuhan kebutuhan dasar batiniah masyarakat yaitu tersedianya tempat-tempat beribadah yang memadai dan nyaman. Seringkali, impian masyarakat untuk memiliki sebuah masjid yang bagus dan representative tak diikuti dengan kemandirian finansial. Akibatnya terpaksa cari sumbangan ke sana ke mari.

Dan Pemerintah adalah salah satu sasaran tempat masyarakat minta bantuan sumbangan pembangunan masjid yang paling mudah dan dipahami sebagai sesuatu yang wajar. Dan kucuran dana bantuan pemerintah sudah diberikan dari tahun ke tahun, jumlahnya kalau 'tak penuh ke atas penuh ke bawah' tapi kalau ditotal-total sebenarnya sangat banyak. Apalagi kemudiaan, bantuan masjid ini secara langsung atau tidak langsung dimanfaatkan pula oleh para politisi untuk membangun pencitraan.

Maka kemudian yang terjadi adalah, ada masjid yang layak mendapatkan bantuan tapi tak mendapatkan bantuan; sebaliknya ada masjid yang sebenarnya tak layak mendapatkan bantuan (karena jamaahnya mampu dan sudah pernah mendapatkan bantuan), tapi mendapatkan bantuan. Saling manfaat-memanfaatkan. Hal ini terjadi karena system pendataan kita sangat lemah. Belum ada database yang vaid dan terpercaya.

Beasiswa
Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa juga setali tiga uang; tidak dianggarkan dalam APBD Riau 2017. Tentu sangat disayangkan. Tapi kesan yang terbentuk manajemen system pemberian beasiswa ini memang agak amburadul. Banyak mahasiswa daerah yang berprestasi tapi kurang mampu sebenarnya layak mendapatkan beasiswa, tapi tidak mendapatkan bantuan; sebaliknya banyak mahasiswa daerah yang sebenarnya mampu dan tidak perlu dibantu, tapi mendapatkan bantuan beasiswa. Sistem pendataan kita lemah sehingga tidak mudah untuk mendapatkan informasi yang valid tentang penerima beasiswa.

Padahal untuk kaderisasi daerah ke depan, kita sangat memerlukan database mahasiswa daerah yang berprestasi. Dari data tersebut kita memperoleh informasi yang akurat riwayat pendidikannya; mana yang perlu dibantu dengan dukungan beasiswa mana yang tidak memerlukan beasiswa karena berasal dari keluarga mampu.

Dengan tekad Pemprov Riau menerapkan e-government (pemerintahan berbasis management information system, dengan demikian berbasis computer), maka ke depan database masjid dan mahasiswa asli daerah sudah tersimpan dengan baik dan selalu up to date. Hal itu menjadi sebuah keniscayaan. Dengan demikian pada saat diperlukan data tersebut dengan mudah bisa diakses oleh Pemprov dan DPRD sehingga keputusan bisa diambil cepat, akurat dan objektif.

kolom - Koran Riau 27 Desember 2016
Tulisan ini sudah di baca 568 kali
sejak tanggal 27-12-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat