drh. Chaidir, MM | Kaya Repot Tak Kaya Repot | SAMA-SAMA repot. Pejabat negara yang kaya dan rakyat yang tak punya harta kekayaan kelihatannya sama-sama repot. Bedanya, si penyelenggara negara (pejabat) yang berada, repot mengurus harta kekayaannya, rakyat yang tak berada repot mengurus diri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seha
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kaya Repot Tak Kaya Repot

Oleh : drh.chaidir, MM

SAMA-SAMA repot. Pejabat negara yang kaya dan rakyat yang tak punya harta kekayaan kelihatannya sama-sama repot. Bedanya, si penyelenggara negara (pejabat) yang berada, repot mengurus harta kekayaannya, rakyat yang tak berada repot mengurus diri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk pulalah kebutuhan biaya pendidikan.

Penulis sama sekali tak bermaksud untuk membuat dikotomi si pejabat kaya dan si rakyat tak kaya. Si pejabat kaya bukan kesulitan mengatur uang dan hartanya yang banyak, misalnya dalam hal penyimpanan dan penempatannya, apakah uangnya ditempatkan di bawah kasur, di bawah ubin, atau di sebalik almari, atau digandakan; atau misalnya, apakah harta bendanya mau dijadikan tanah dan bangunan, atau kendaraan mewah, atau diinvestasikan dalam bentuk property di mancanegara.

Bukan. Bukan karena itu. Si pejabat atau si penyelenggara negara repot karena harus melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebenarnya, tak perlu repot atau takut, bila segala sesuatunya tentang pelaporan itu berjalan dengan patut dan wajar. Pejabat tak perlu khawatir jika jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan itu benar, tepat, akurat dan bertanggung jawab serta sesuai pula dala batasan koridor waktu. Si pejabat negara bukan tak boleh kaya dan memiliki banyak harta. Boleh, tentu boleh. KPK pula bukanlah hantu gendruwo penghisap darah yang mencari-cari korban.

KPK hanya minta laporan, seberapa besar harta kekayaan seorang penyelenggara negara; misalnya, seberapa besar tabungan di bank, dan seberapa banyak harta benda bergerak dan tak bergerak yang dimiliki. Sebenarnya tidaklah susah, hanya memerlukan sedikit ketekunan. Tapi pada kenyataannya masih banyak pejabat negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seperti disebut oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan, sebagaimana dimuat VIVA.co.id (16/3/2016) "Kalau dibilang susah, ya, memang susah. Pas isi pertama, ribet. Jadi, memang ada yang repot isi formulirnya dan ada juga yang tidak niat," katanya.

Kalau masalah ribet atau repot dalam pengisian formulirnya sehingga masih banyak yang belum mengisi formulir, barangkali dapat dipahami, tetapi bila masalahnya adalah pada itikad atau rendahnya keinginan untuk menyampaikan LHKPN, ini agaknya patut disayangkan. LHKPN baragkali dianggap sebagai momok, karena KPK pasti akan berkirim surat ke bank, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat untuk kroscek data.

"Ke bank ditanya orang ini rekeningnya di mana saja. Lalu, isi rekeningnya berapa. Ke BPN ditanya ada tidak sertifikat atas nama orang bersangkutan, istri maupun anaknya. Ke Samsat ditanya ada tidak kendaraan atas nama orang itu," kata Pahala Nainggolan. Kemudian, KPK akan membandingkan antara LHKPN dengan hasil penelusuran KPK. Kalau ada data yang berbeda maka pejabat bersangkutan akan dipanggil dan ditanya mengapa terdapat harta yang belum dilaporkan. Kekhawatiran inilah agaknya yang membuat pejabat negara yang kaya jadi repot dengan harta kekayaannya.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam peraturan perundangan: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan (3) Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Siapa Penyelenggara Negara? Sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka kandidat atau calon penyelenggara negara juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

LHKPN dan seperangkat peraturan perundangan itu sesungguhnya adalah ikhtiar untuk mencegah penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi, atau agar berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Selebih terpulang pada semangat (integritas atau kejujuran) para penyelenggara negara itu sendiri. Seribu kali pun penyelenggara negara menandatangani pakta integritas (sumpah setia tidak akan korupsi), atau seribu buah pun monumen inegritas didirikan, tapi bila semangat integritas itu tidak bersemayam dalam hati, tetap saja lain di bibir lain di hati.

kolom - Koran Riau 20 Desember 2016
Tulisan ini sudah di baca 319 kali
sejak tanggal 20-12-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat