drh. Chaidir, MM | Meredam Kepanikan | SEBUAH negeri yang tidak mampu mempertahankan identitas kebudayaan asli daerahnya dalam derasnya dinamika pembangunan akan menyebabkan negeri tersebut kehilangan jatidiri. Masing-masing bidang birokrasi akan jalan sendiri-sendiri, atau masing-masing bidang akan mencari acuannya sendiri. Muaranya ten
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Meredam Kepanikan

Oleh : drh.chaidir, MM

SEBUAH negeri yang tidak mampu mempertahankan identitas kebudayaan asli daerahnya dalam derasnya dinamika pembangunan akan menyebabkan negeri tersebut kehilangan jatidiri. Masing-masing bidang birokrasi akan jalan sendiri-sendiri, atau masing-masing bidang akan mencari acuannya sendiri. Muaranya tentulah pembangunan tanpa bentuk. Wujud masyarakat dalam pembangunan tanpa bentuk seperti itu akan kehilangan kebanggaan, selanjutnya akan kehilangan rasa memiliki, dan akibatnya akan kehilangan rasa ikut bertanggungjawab.

Masyarakat yang kehilangan rasa ikut bertanggungjawab akan meruntuhkan semangat gotong royong, semangat saling tolong menolong, berat sama dipikul ringan sama dinjinjing. Masyarakat akan kehilangan rasa ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun. Dalam kondisi demikian, partisipasi bukan lagi tumbuh dari sebuah kesadaran kolegial rasa senasib sepenanggungan, melainkan artifisial melalui mobilisasi transaksional belaka yang tentu saja miskin nilai.

Masyarakat dan birokrasi kita dewasa ini agaknya sudah menjadi bagian dari masyarakat anomi seperti dimaksud sosiolog Prancis Emile Durkheim, yakni entitas yang tak tentu arah kehilangan pegangan dan pedoman; satu dan lain hal disebabkan realitas yang dihadapi tak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang selama ini jadi pedoman dan acuan serta diyakini kebenarannya. Dalil-dalil dalam "buku bacaan umum" demikian saja dimentahkan oleh dinamika politik pemerintahan, sehingga birokrasi terombang-ambing dalam wilayah abu-abu, keyakinan tentang sesuatu yang benar atau salah dalam persepsi umum, sering menjadi barang mainan.

Adakah ini ekpresi kekhawatiran seperti pernah diungkapkan Mochtar Lubis terkait sikap dan perilaku manusia Indonesia yang kontradiktif dengan nilai, moral, dan budaya bangsa. Mochtar Lubis mendeskripsikan perilaku dan sikap sebagian manusia Indonesia berciri munafik, tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhyul, artistik atau berbakat seni, lemah watak dan karakternya. Ia juga menilai manusia Indonesia saat ini tidak hemat, suka berpakaian bagus, memakai perhiasan, gemar berpesta, berpenampilan serba mewah dan memakai barang buatan luar negeri dan sebagainya (Manusia Indonesia, Mochtar Lubis, 2001).

Meski stereotip manusia Indonesia versi Mochtar Lubis tidak sepenuhnya benar, tetapi agaknya tidak salah semua. Sikap dan perilaku manusia Indonesia saat ini, barangkali memang makin jauh dari kualitas diri. Berbeda dengan sikap dan perilaku para leluhur kita dulu. Sikap dan perilaku orang tua-tua kita, begitu konsisten mengacu pada nilai, norma, dan berpegang teguh pada moral dan agama, yang menjadi tatanan kehidupan guna menciptakan harmoni sosial. Konsistensi itu yang kemudian membentuk kualitas diri mereka dalam berkarya.

Realitasnya, meski kita mengaku beriman dan menghormati kemanusiaan, namun masih sering kita menyaksikan konstruksi pluralisme diterpa hantaman primordialisme dan fundamentalisme. Ada kepanikan kebudayaan yang terjadi akibat budaya yang terbentuk tidak seperti budaya yang diharapkan oleh program-program pembangunan kebudayaan yang ada. Kita juga dikejar bayang-bayang hipokritisasi kehidupan seperti "ditembakkan" Mochtar Lubis.

Realitas paradoks itu menuntut bangsa ini mengkonstruksikan kembali identitasnya sebagai bangsa yang berbudaya. Dalam konteks ini, Paulus Wirutomo dalam pidatonya di acara Dies Natalis FISIP Universitas Indonesia (2010), menekankan pentingnya pembangunan berbasis nilai (value based). Nilai merupakan produk kebudayaan yang diciptakan masyarakat (socially contructed). Lewat sebuah proses sosial, kebudayaan itu kemudian menjadi kekuatan yang mengatur, bahkan memaksa manusia untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai pola-pola yang disampaikan masyarakat.

Kebudayaan itu bukan hanya merupakan kekuatan dari luar diri manusia, tetapi bisa tertanam dalam kepribadian individu. Dengan demikian, kebudayaan merupakan pembentukan pola sikap dan perilaku manusia dari luar dan dari dalam. Nilai adalah hal esensi dari kebudayaan. Nilai merupakan suatu konsepsi tentang mana yang benar dan mana yang salah (moral), mana yang baik dan mana yang buruk (etika), dan antara yang indah dengan yang jelek (estetika).

Pembangunan berbasis nilai budaya merupakan hal penting, yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa. Contoh, di tahun 1960-an, Ghana dan Korea Selatan merupakan negara yang ekonominya sama-sama terpuruk. Namun, setelah 30 tahun kemudian, Korea Selatan jauh lebih makmur daripada Ghana. Korea Selatan tumbuh menjadi negara industri terkemuka di dunia. Tak sedikit perusahaan-perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang memproduksi barang-barang elektronik, mobil, dan sebagainya.

Menurut Samuel P Huntington, ilmuan sosial terkemuka budaya memainkan peran besar memajukan Korea Selatan. Dia menjelaskan, masyarakat Korea Selatan umumnya menjalankan hidup hemat, kerja keras, mengutamakan pendidikan, organisasi, dan disiplin. Sementara masyarakat Ghana tidak memiliki perangkat nilai budaya seperti Korea Selatan sehingga terjebak dalam pusaran kemiskinan.

Dalam konstruksi alur pikir seperti itulah kita memandang esensi mulai berjalannya Dinas Kebudayaan di Provinsi Riau terhitung Januari 2017 yang akan datang. Dengan beroperasinya Dinas Kebudayaan, kita mengharapkan birokrasi di jajaran pemerintahan dalam lingkup provinsi secara umum bisa menggunakan acuan perangkat nilai kebudayaan asli daerah sebagai sebagai pedoman penyusunan kebijakan ke depan. Tidak hanya sekedar pendekatan structural belaka.

Mimpi mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu adalah satu bagian, bagian lain yang tak kalah pentingnya, dengan berdirinya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah internalisasi nilai-nilai kebudayaan Melayu itu sendiri. Nilai-nilai itu yang kita harapkan menjadi acuan birokrasi dalam mengemas program-program pembangunan kebudayaan ke depan untuk meredam kepanikan dikejar bayang-bayang.

kolom - Koran Riau 13 Desember 2016
Tulisan ini sudah di baca 310 kali
sejak tanggal 13-12-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat