drh. Chaidir, MM | Separuh Jiwaku Pergi | ADA tiga wacana yang terdengar sungsang dari rumah parlemen kita di Senayan. Semula sayup-sayup tapi kemudian menjadi hiruk-pikuk menyakitkan telinga, walaupun untuk telinga kita-kita yang tinggal nun di pelosok-pelosok jauh dari Senayan.

Pertama, keinginan mayoritas fraksi-fraksi di DPR untuk me
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Separuh Jiwaku Pergi

Oleh : drh.chaidir, MM

ADA tiga wacana yang terdengar sungsang dari rumah parlemen kita di Senayan. Semula sayup-sayup tapi kemudian menjadi hiruk-pikuk menyakitkan telinga, walaupun untuk telinga kita-kita yang tinggal nun di pelosok-pelosok jauh dari Senayan.

Pertama, keinginan mayoritas fraksi-fraksi di DPR untuk menganggarkan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar untuk setiap anggota DPR. Kedua, keinginan DPR untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi; dan Ketiga, keinginan

mayoritas fraksi-fraksi di DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Penyelenggara Pemilu agar wakil Parpol dapat menjadi anggota KPU.

Dalam kepentingan pragmatisme sempit, keinginan itu tentu sah-sah saja, apalagi diperdebatkan di lembaga perwakilan rakyat. Bukankah anggota dewan yang terhormat itu, adalah orang-orang yang telah disaring oleh parpol untuk menjadi calon anggota legislatif dan dipilih pula oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis, bebas, jujur dan adil? Dalam demokrasi perwakilan, wakil-wakil rakyat itu tidak harus menanyakan kepada rakyat untuk menyuarakan atau tidak menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili. Berbekal kapabilitas dan kapasitas untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi rakyat, diminta atau tidak diminta, mereka dengan sendirinya harus paham.

Nah, disinilah letak masalahnya, kawan. Yang sering terjadi, seorang pemimpin atau politisi yang dipilih melalui pemilu yang demokratis, lupa akan janjinya, sehingga berpaling tadah mengingkari vox populi suara rakyat. Apa hendak dikata, legitimasi sudah terlanjur diberi, bahkan untuk ingkar janji.

Bukankah pemimpin dan wakil rakyat itu sah dipilih oleh rakyat? Bukankah lembaga perwakilan rakyat itu adalah lembaga resmi yang dilindungi undang-undang? Bukankah tidak ada aturan yang dilanggar? Hanya ada satu jawaban yang betul untuk semua pertanyaan tersebut, yaitu: ya! Rakyat telah menjadi mangsa demokrasi, silahkan gigit jari.

Ada beberapa contoh ekstrim untuk memudahkan pemahaman kita. Kanselir Jerman, Adolf Hitler, adalah seorang pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Boris Yeltsin adalah Presiden Rusia yang terlahir dari sebuah gerakan reformasi.

Presiden Venezuela, Hugo Chavez, juga terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Yang terjadi kemudian mereka mengabaikan suara rakyat justru dengan cara-cara konstitusional. Undang-undang diubah. Lembaga-lembaga publik dikerdilkan. Lembaga peradilan dibuat tak berdaya. Semuanya untuk kepentingan penumpukan kekuasaan.

Siapa pun yang memiliki common sense alias akal sehat di negeri ini, bila berpikir untuk kepentingan rakyat banyak, tentu bisa merasakan, bahwa ketiga wacana tersebut tidaklah selayaknya.

Dana 15 miliar per anggota DPR misalnya, bukan jawaban yang cerdas untuk memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan. Demikian pula dengan mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi dan masuknya wakil parpol dalam KPU, itu adalah sebuah yesterday logic atau logika kemaren yang tak seharusnya dihadirkan kembali. Demokrasi tidaklah selayaknya lari dari akal budi.

Agaknya lirik lagu Anang, "Separuh Jiwaku Hilang," menarik dielaborasi. "Memangku mencintaimu, tapi tak begini, kau khianati hati ini, kau dustai aku" Kita sudah sepakat mencintai demokrasi, tapi bukan begini caranya.***

kolom - Riau Pos - 28 Juni 2010
Tulisan ini sudah di baca 1278 kali
sejak tanggal 28-06-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat