drh. Chaidir, MM | Transformasi KORPRI | SELASA 29 November pekan lalu,
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Transformasi KORPRI

Oleh : drh.chaidir, MM

SELASA 29 November pekan lalu, "Korps Pegawai Republik Indonesia" (KORPRI) memperingati 45 tahun berdirinya organisasi wadah tunggal seluruh Pegawai Negeri Sipil RI tersebut. Usia yang hampir setengah abad bukanlah rentang waktu yang singkat untuk sebuah kiprah, apalagi untuk sebuah pertanggungjawaban. Tapi di tengah tuntutan publik yang semakin kuat terhadap profesionalitas birokrasi, Korpri bahkan semakin kokoh dengan semakin meningkatnya kesejahteraan pegawai.

Memang secara administratif, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak semua Aparatur Sipil Negara adalah PNS. Sebagian ASN adalah pegawai yang hanya terikat kontrak dengan negara atau pemerintah untuk jangka waktu tertentu, mereka tidak memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai), beda dengan PNS. Dengan demikian secara organisasi Korpri perlu diubah dan disesuaikan. PNS atau CPNS wajib menjadi angggota Korpri, tidak perlu mendaftar. Sebab keanggotaan Korpri memang menganut asas "stelsel pasif"; artinya, bilamana seseorang menjadi PNS atau Calon PNS maka yang bersangkutan secara otomatis menjadi anggota Korpri, suka atau tidak suka.

Agaknya disadari betul, kendati Korpri terkesan hanya sebagai wadah di luar kedinasan bagi PNS, substansi masalahnya, bukan pada perubahan nama (yang biasanya dikuti pula dengan ganti baju seragam), yang sangat penting adalah mentalitas manusia di dalam baju seragam tersebut. Dalam realitanya, sudah hampir dua dasawarsa pasca reformasi, agenda reformasi pada institusi pemerintah, terutama yang menyangkut reformasi mental para penyelenggaranya, belum juga selesai. Padahal kekuasaan politik sudah berulang kali gonta-ganti (pada 1999 kekuasaan Golkar digantikan oleh PDI Perjuangan, pada 2004 Partai Golkar Kembali berkuasa, pada 2009 Partai Demokrat pula yang menjadi partai berkuasa, dan dalam pemilu terakhir, 2014, PDI Perjuangan kembali berkuasa).

Kita masih sering mendengar pandangan para pengamat, mentalitas manusia di balik uniform tersebut belum banyak berubah, demikian jugalah para penyelenggara negara. Budaya kerja dan budaya organisasi masih seperti cara-cara lama, produktivitas rendah, tidak efisien, boros, tidak menghargai waktu (jam karet), tidak menghargai prestasi, enggan keluar dari zona nyaman, minim inovasi, dan berbagai stigma miring lainnya.

Bahkan Ketua I Dewan Pimpinan Nasional Korpri yang juga adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyebut organisasi pemerintahan masih sering diidentikkan dengan kerja amatiran dan birokrasi yang berbelit-belit. Otokritik Reydonnyzar agaknya tidak salah, sebab banyak indikasi yang bisa terlihat secara kasat mata oleh masyarakat awam, seperti korupsi dan perilaku koruptif birokrat, masih merajalela dan marak dimana-mana. Hampir tiada hari tanpa pemberitaan seputar korupsi. Perusahaan pelat merah (BUMN dan BUMD), kendati sudah berulang kali disuntik dengan dana segar berupa penyertaan modal pemerintah, tetap saja pada umumnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Hal ini disebabkan karena penempatan manajemennya banyak diintervensi dan bukan berdasarkan merit system. Gerakan "Saber Pungli" yang sekarang sedang hangat-hangatnya dilakukan oleh aparat keamanan, memperkuat kecurigaan, aksi pungli itu sudah menjadi rahasia umum, dan yang dipojokkan alias "tertuduh" tentu saja aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kendati tidak sedikit PNS yang berprestasi dan terpuji, tapi perilaku oknum yang kurang terpuji menyebabkan ibarat "nila setitik rusak susu sebelanga." Kinerja angggota yang kurang berprestasi dan cenderung berperilaku aji mumpung membuat wajah KORPRI sebagai wadah berhimpun tidak begitu populer. Di tengah transparansi yang tak terbatas, dan media pers serta LSM yang galak dan kritis, birokrat senantiasa menjadi "sasaran tembak". Dalam banyak peristiwa, yang jadi berita adalah hal-hal yang kurang baik. Prinsip pers memang demikianlah adanya, bad news good news, semakin buruk kejadiannya semakin bagus diberitakan.

Secara sosiologi, birokrasi adalah institusi dan kelompok masyarakat yang dalam kesehariannya menjadi pejabat atau pegawai pemerintah. Mereka diberi banyak peran dan sebutan seperti pengawai negeri, abdi negara, ambtenaar, pamong praja, dan sekarang aparatur sipil negara (ASN). Mereka memiliki otoritas menghidupkan mesin birokrasi pemerintahan. Dari istilah tersebutlah tergambar, faktor yang menjadi landasan kekuatan serta kekuasaan politik yang mereka miliki. Sebagai penguasa yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan, tentu peranan kaum birokrat sangat vital, dominan dan strategis. Mereka menguasai dan mengatur sejumlah sumber daya. Kendati saat ini telah tampil para politisi sebagai penguasa baru, peranan para birokrat tetap strategis. Bahkan tak jarang para politisi mengadopsi kultur birokrat sehingga mengundang masalah baru, yakni: politisasi birokrasi pemerintahan.

Status dan kedudukan birokrat, memang sangat ampuh untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang. Demikian pula untuk mengendalikan masyarakat. Ini dapat menjelaskan mengapa jadi birokrat selalu jadi cita-cita orang Indonesia. Adalah kenyataan setiap ada penerimaan calon pegawai negeri, jumlah peminatnya sangat banyak.

Peran Korpri sebagai wadah berhimpun para birokrat yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan tetap sangat diperlukan terutama dalam mendorong dan memotivasi anggotanya untuk melakukan revolusi mental. Reformasi birokrasi saja tak cukup untuk menghadapi tuntutan peran birokrasi yang lebih hebat penuh tantangan dan persaingan ke depan, melainkan memerlukan pula transformasi atau perubahan sikap mental agar lebih kreatif, inovatif dan professional. Semua anggota Korpri harus berfikir lebih maju dan moderen dibandingkan dulu. "If you don't change, you will die, jika Anda tidak berubah Anda akan mati," ujar Ketua I Dewan Pengurus Nasional Korpri Reydonnyzar Moenek. Reydonnyzar benar, ke depan transformasi bagi Korpri adalah harga mati.

kolom - Koran Riau 6 Desember 2016
Tulisan ini sudah di baca 324 kali
sejak tanggal 06-12-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat