drh. Chaidir, MM | Revolusi Mental | ANGGOTA DPRD bolos rapat? Itu biasa saja, cerita klasik. Bila ketidakhadiran itu akibat sikap politik dari anggota DPRD yang bersangkutan, misalnya tidak setuju secara personal terhadap suatu topik bahasan (dan didukung oleh partainya), atau akibat kegiatan resmi partai dari anggota yang bersangkuta
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Revolusi Mental

Oleh : drh.chaidir, MM

ANGGOTA DPRD bolos rapat? Itu biasa saja, cerita klasik. Bila ketidakhadiran itu akibat sikap politik dari anggota DPRD yang bersangkutan, misalnya tidak setuju secara personal terhadap suatu topik bahasan (dan didukung oleh partainya), atau akibat kegiatan resmi partai dari anggota yang bersangkutan, atau kegiatan di daerah pemilihan, maka anggota yang bersangkutan tidak bisa disalahkan. Dengan catatan, memberi tahu pimpinan di lembaganya. Di era kemajuan IT sekarang, tak ada alasan untuk sulit memberi tahu lembaga.

Tapi bila ketidakhadiran itu terlalu sering dengan berbagai alasan yang patut diragukan keabsahannya, maka ketidakhadiran itu menjadi masalah serius karena menyangkut kedisiplinan anggota. Sebab wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seorang anggota DPRD secara administrasi kelembangaan adalah menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan dewan (sesuai dengan peraturan perundangan, tata tertib dank kode etik).

Perilaku suka bolos itu memberi kesan bahwa anggota-anggota tersebut belum bermental reformasi, atau dalam istilah di era kepemimpinan Presiden Jokowi, belum mengalami revolusi mental. Sebab hakikat revolusi mental itu sederhana saja, yakni adanya kemauan untuk melakukan perubahan sikap mental dari sikap mental yang sudah baik (atau kurang baik) menjadi jauh lebih baik.

Pertanyaan kita, mengapa perilaku suka bolos itu masih sering terjadi? Mengapa disiplin anggota DPRD pada umumnya masih rendah? Hal ini misalnya terlihat dari sering molornya rapat-rapat seperti yang telah diagendakan. Berarti ada sesuatu yang salah.

Pakar politik Samuel Huntington memberi jawaban terhadap fenomena tersebut. Dalam sebuah kajian yang dilakukannya dengan memperbandingkan Korea Selatan dengan Ghana, berdasarkan gambaran angka-angka selama tiga puluh tahun perjalanan kedua negeri yang berbeda benua itu, Huntington menemukan angka-angka yang menarik. Kedua negeri berpenduduk tidak jauh beda, basis perekonoomian pada awalnya juga sama (pertanian), luas wilayah juga hampir sama, hutang luar negerinya juga hampir sama, Gross Domestic Product per capita pada tahun 1970 hampir sama (Korea Selatan 291,86 dolar Amerika; Ghana 257,65 dolar Amerika).

Tetapi yang terjadi setelah 30 tahun, Korsel melejit menjadi negera industri kaya, menjadi macan ekonomi asia bahkan termasuk deretan negara industry terkaya di dunia, sementara Ghana masih jalan di tempat. Huntington membuat kesimpulan, penyebabnya adalah budaya organisasi, yakni budaya kerja, budaya disiplin, budaya hidup hemat, dan menghormati prestasi.

Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran sebuah lembaga publik, tujuannya adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Maka kinerja lembaga publik dikatakan berhasil apabila dapat mewujudkan tujuan dan misinya memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Di sinilah masalahnya muncul. Sebab budaya organisasi anggota dan kinerja anggota, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat (Ogbonna & Harris, 2000). Mereka menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi atau lembaga.

Kiranya perlu disadari, Anggota DPRD adalah merupakan wakil rakyat yang terhormat dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, Negara dan Rakyat dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Demi menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatan lembaga dan anggota DPRD dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan anggota DPRD dilindungi dan diatur dengan undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib dank ode etik.

DPRD secara kelembagaan mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak lembaga ini membuat DPRD memiliki taring yang tajam dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, yakni tiga fungsi yang diatur oleh undang-undang. Bila ketiga hak lembaga tersebut dijalankan secara proporsional dan professional, maka DPRD akan terjaga marwahnya.

Di samping hak DPRD (lembaga), Anggota DPRD juga memiliki hak khusus (previlese), yaitu a) mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi; b) mengajukan pertanyaan; c) menyampaikan usul dan pendapat; d) memilih dan dipilih; e) membela diri; f) imunitas; g) mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h) protokoler; dan i) keuangan dan administratif.

Namun di samping hak-hak tersebut, Anggota DPRD memiliki kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Artinya, kewajiban ini tidak boleh dilanggar, bila dilanggar bisa dikenakan sanggsi. Kewajiban tersebut adalah: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dan jangan lupa, anggota DPRD itu mengucapkan sumpah di bawah kitab suci, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 UU Nomor 17 Tahun 2014, sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Jadi tak ada alasan untuk tidak disiplin. Kalau belum, segeralah revolusi mental.

kolom - Koran Riau 8 November 2016
Tulisan ini sudah di baca 580 kali
sejak tanggal 08-11-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat