drh. Chaidir, MM | Kartini Tersenyum | KARTINI barangkali tersenyum di alam sana. Begitu seulas frasa yang disampaikan Septina Primawati Ketua DPRD Provinsi Riau dalam pidato pertama pasca pelantikannya di Gedung Lancang Kuning DPRD Riau pada 24/10 pekan lalu. Maksudnya, arwah Pahlawan Nasional perempuan kebanggaan Bangsa Indonesia itu,
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kartini Tersenyum

Oleh : drh.chaidir, MM

KARTINI barangkali tersenyum di alam sana. Begitu seulas frasa yang disampaikan Septina Primawati Ketua DPRD Provinsi Riau dalam pidato pertama pasca pelantikannya di Gedung Lancang Kuning DPRD Riau pada 24/10 pekan lalu. Maksudnya, arwah Pahlawan Nasional perempuan kebanggaan Bangsa Indonesia itu, tentu senang tampilnya tokoh perempuan di pucuk pimpinan DPRD Provinsi Riau. Selama ini, posisi tersebut memang belum pernah ditempati oleh seorang tokoh perempuan.

Sebenarnya kiprah politisi perempuan di panggung politik Riau sudah mulai terlihat ketika tokoh perempuan mendominasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Riau dalam pemilu 2004; dari empat kursi yang diperebutkan, politisi perempuan hanya menyisakan satu kursi untuk kaum Adam. Pada pemilu 2009 empat kursi tersebut dibagi sama, fifty-fifty. Tapi pada pemilu 2014 politisi perempuan kembali mendominasi dengan mengambil tiga kursi. Di panggung DPR dan DPRD, politisi perempuan juga sudah mulai menggeliat.

Namun, peningkatan kiprah politisi di panggung lembaga perwakilan rakyat di Riau belum tergambar di lembaga eksekutif. Hal itu terlihat, belum ada kaum hawa yang menduduki posisi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bahkan dari sembilan daerah kabupaten dan kota yang ikut pilkada serentak pada 9 Desember 2015 tahun lalu, hanya tiga orang figur perempuan dari 26 pasangan calon (tiga dari 52 orang) yang berani tampil, itu pun hanya untuk posisi wakil kepala daerah.

Dua dari tiga figur perempuan itu tercatat di Kota Dumai, yakni Abdul Kasim menggandeng Nuraini (calon wakil walikota), dan Ikhsan menggandeng Yanti Komala (calon wakil walikota). Kedua pasangan ini gagal terpilih. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Indra Putra ST (calon bupati) menggandeng tokoh perempuan setempat yang cukup populer untuk calon wakil bupati, yakni Konperensi, tapi mereka juga kalah setelah bersaing ketat dengan pasangan Mursini-Halim.

Dalam pilkada serentak jilid dua pada 15 Februari 2016 yang akan datang, Riau mengikutsertakan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Untuk dua daerah ini KPU setempat telah mengumumkan sembilan pasang calon ikut bertanding, masing-masing empat pasang calon di Kota Pekanbaru (belum termasuk pasangan Destrayanto Bibra-Said Usman yang masih berperkara) dan lima pasang di Kabupaten Kampar. Dan dari Sembilan pasang tersebut tidak satu pun figur perempuan yang ikut berkompetisi. Padahal di Pekanbaru sebenarnya cukup banyak tokoh perempuan yang memiliki kapasitas untuk tampil sebagai pemimpin. Di Kabupaten Kampar sendiri, Eva Yuliana, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kampar yang nota bene adalah istri dari Jefry Noor (Bupati Kampar) yang sedang menjabat dan semula terlihat serius untuk maju, pada saat last minute mengurungkan niatnya.

Keengganan perempuan ikut tampil berkompetisi dalam pilkada sesungguhnya tidak hanya terjadi di Riau, di daerah-daerah lain pun setali tiga uang. Menjadi bahan pertanyaan bagi kita, gerangan apakah yang menyebabkan kondisi demikian? Sebagaimana dimuat Kompas.com, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari, menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat perempuan enggan terjun ke dunia politik. Salah satu faktornya adalah kepercayaan diri. Ia melihat, kepercayaan diri perempuan cenderung rendah saat berkarir di bidang politik. Disebutkan, bila perempuan jadi pemimpin di bidang sosial, kepercayaan diri mereka besar, tapi bila di arena politik, kaum perempuan kurang percaya diri.

Dian menilai, sistem politik dan partai politik kita terkesan sangat bersifat maskulin. Akibatnya, sedikit perempuan yang tertarik terjun ke dunia politik, atau diminta oleh pihak keluarga untuk tidak ikut-ikutan berpolitik. Dian benar, rapat yang digelar DPR atau DPRD dan parpol misalnya, kerap berlangsung hingga larut malam. Hal seperti itu membuat kader-kader perempuan merasa enggan terjun ke politik.

Di samping itu setuju atau tidak, pencitraan politik itu kotor, bobrok, lemah dalam etika, keras, suka tidak menepati janji, saling sikut, menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan, dirasakan tak pantas didekati oleh tokoh-tokoh perempuan. Perempuan umumnya lebih suka kehidupan yang tertib, penuh etika sopan-santun, dan lemah-lembut. Oleh karena itu mereka umumnya merasa lebih nyaman menjauh dari panggung politik.

Pandangan itu agaknya beralasan, sehingga undang-undang pemilu kita sampai harus memaksakan aturan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif. Bila tidak ada ketegasan aturan seperti itu, perempuan merasa tidak dilindungi dan parpol cenderung enggan memasukkan perempuan dalam daftar calon anggota legislatifnya.

Kurangnya minat perempuan untuk ikut berkompetisi dalam pilkada menyangkut juga menyangkut pada kesiapan finansial. Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, atau masalah money politic (dalam arti jual-beli suara atau mahar politik), tapi kebutuhan nyata (uang keluar) untuk operasional dan sebagai dana kampanye (biaya politik) yang tidak bisa dihindari.

Beberapa alasan tersebut menyebabkan hanya segelintir pilkada yang diikuti oleh calon perempuan. Padahal ada beberapa contoh, bila perempuan mau ikut berkompetisi dan mendapat kesempatan memimpin di daerah, mereka bisa menunjukkan prestasi menyamai pemimpin pria bahkan lebih hebat. Contohnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari; keduanya petahana dan keduanya unggul mutlak dalam pemilihan. Artinya, kedua tokoh perempuan itu diterima dan dipercaya untuk memimpin daerahnya. Rita Widyasari bahkan percaya diri maju melalui jalur independen.

Memang, bila politisi perempuan ingin sukses di panggung politik, mereka tidak boleh segan-segan mengerahkan segenap kemampuan kepemimpinan melebihi kaum pria. Inilah agaknya yang menjadi tantangan terbesar bagi kader politisi perempuan di tanah Melayu Riau. Mereka dikungkung oleh tradisi adat istiadat, etika sopan-santun, norma-norma agama; tabu melakukan hal-hal yang tidak elok sementara politik minim etika dan sarat dengan hal-hal yang tidak elok. Itulah masalahnya. Barangkali Kartini di alam baqa sana hanya tersenyum membaca argumentasi ini. Panggung politik memang kek gitu.

kolom - Koran Riau 1 November 2016
Tulisan ini sudah di baca 187 kali
sejak tanggal 01-11-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat