drh. Chaidir, MM | Kucing Hitam Kucing Putih | HAKIKATNYA seperti ungkapan Deng Xiao Ping, tak peduli kucing itu berbulu putih atau hitam, yang penting dia bisa menangkap mencit. Deng benar. Bagi orang-orang tua dan anak-anak didik, mereka pasti tak mempersoalkan SMA atau SMK itu menjadi urusan siapa, kabupatenkah atau provinsikah, atau pemerint
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kucing Hitam Kucing Putih

Oleh : drh.chaidir, MM

HAKIKATNYA seperti ungkapan Deng Xiao Ping, tak peduli kucing itu berbulu putih atau hitam, yang penting dia bisa menangkap mencit. Deng benar. Bagi orang-orang tua dan anak-anak didik, mereka pasti tak mempersoalkan SMA atau SMK itu menjadi urusan siapa, kabupatenkah atau provinsikah, atau pemerintah pusat sekali pun, tak jadi soal. Yang penting, sekolah itu murah (sebisa-bisanya gratis), mudah dijangkau, dan bermutu tinggi; siswa lulus dengan nilai bagus dan mudah melanjutkan ke Perguruan Tinggi ternama. Bagi lulusan SMK, mereka memiliki keterampilan dan mudah mendapatkan pekerjaan. Habis perkara.

Perihal urusan administrasi birokrasi, masyarakat tak mau tahu. Perpindahan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, dianggap hanya masalah kebijakan saja, siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Itu mainan pemerintah. Bukankah "merk dagang" dunia pendidikan kita, ganti Menteri Pendidikan ganti kebijakan? Masyarakat sudah terbiasa. Paling-paling nanti, ganti menteri ganti lagi kebijakannya. Terserah sajalah asal tidak memberatkan murid dan wali murid.

Tapi persoalannya tidaklah sesederhana itu. Perpindahan pengelolaan sekolah tersebut tentu saja menjadi tantangan besar bagi Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuktikan hipotesis, kualitas pendidikan SMA dan SMK akan lebih baik. Dengan perpindahan pengelolaan ini, pemerintah provinsilah yang bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. Dan lebih dari itu pemerintah provinsi tidak hanya bertanggung jawab dari aspek birokrasi saja tetapi yang lebih penting adalah secara subtansial, yakni terhadap capaian tujuan pendidikan tingkat menengah tersebut.

Jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) memang menjadi tahap yang kritis bagi seorang peserta didik. Sebab dalam tempo tiga tahun di sekolah menengah inilah seorang peserta didik mulai menatap masa depannya secara serius dan realistis. Bagi yang memiliki potensi akademis dan memiliki kemampuan finansial, mereka bisa melanjutkan pendidikan bahkan bisa memilih Perguruan Tinggi favorit dalam dan luar negeri, tapi bagi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, mereka harus rela mencari pekerjaan dengan bekal keterampilan yang diperoleh.

Di Korea Selatan misalnya, yang sistem pendidikan dasar dan menengahnya sama dengan Indonesia, sudah sejak tahun 1973 menghapuskan ujian masuk SMA, sehingga dengan demikian peserta didik menumpuk di jenjang pendidikan SLTA. Tapi untuk memasuki Perguruan Tinggi tetap dilakukan saringan. Menurut informasi, hanya sekitar 55 persen lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi, sisanya memasuki dunia kerja. Untuk masuk ke kelompok 55 persen tersebut terjadi kompetisi yang sangat ketat, nilainya harus rata-rata sangat baik. Oleh karena itu bangku SMA menjadi tahap yang paling menentukan bagi seorang remaja di Korea Selatan. Seorang peserta didik akan menjadi orang sukses di belakang hari atau tidak banyak ditentukan pada tahap ini.

Chaidir (2002) dalam buku "Suara Dari Gedung Lancang Kuning", menulis, pendidikan di bangku SMA di Korea Selatan sangat spartan. Jam pelajaran resmi memang hanya dari pukul 09.00 s/d 16.00, tapi kemudian tanpa kembali ke rumah, mereka melanjutkan lagi dengan jam ekstra sampai pukul 22.00. Dampak negatif pendidikan yang spartan ini, siswa yang tidak masuk dalam kelompok 55 persen merasa malu sehingga ada yang depresi dan bunuh diri.

Budaya kita tidak sama dengan Korea dan tempaan pendidikan di bangku SMA juga tidak spartan seperti di Korea Selatan (bagaimana mau spartan, salah-salah gurunya bisa dipidanakan oleh ortu murid). Walaupun sebenarnya, semua sama-sama paham, pendidikan menengah di bangku SMA sangat menentukan. Menyadari kondisi ini, masa-masa genting bagi seorang remaja untuk menentukan masa depannya, rasanya memang terlalu riskan dan terlalu berat tanggung jawabnya bila pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dibebankan semuanya di pundak pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Bukankah personalia mereka terbatas?

Sebagaimana digariskan, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan fungsi yang ideal tersebut, pendidikan nasional memiliki tujuan yang mulia yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Bedasarkan tujuan umum tersebut, secara lebih spesifik dirumuskan pula tujuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, yakni meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; untuk sekolah kejuruan (SMK), disesuaikan pula dengan kejuruannya.

Dengan fungsi dan tujuan pendidikan yang mulia tersebut, memang lebih baik bila pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi berbagi peran, sehingga program yang disusun diharapkan lebih efektif. Pemerintah provinsi dan DPRD provinsi serta seluruh stakeholder bisa bergandengan tangan bersinergi mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk program pendidikan menenah yang lebih baik. Tugas mempersiapkan pendidikan remaja-remaja kita agar memiliki masa depan yang cemerlang, memang tidak gampang, tapi menjadi sesuatu yang mutlak yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah provinsi (cq Dinas Pendidikan) harus mau dan mampu membuka pikiran, mata dan telinga untuk secara terus menerus melakukan optimalisasi program dan kegiatan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi (agar remaja-remaja kita memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global), serta efisiensi manajemen pendidikan (jaminan tersedianya anggaran minimal 20 persen menururt undang-undang, harus diiringi dengan pencapaian prestasi siswa).

Banyak (bahkan amat banyak) yang harus dibenahi oleh pemerntah provinsi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang optimal, seperti penciptaan lingkungan belajar berupa lingkungan fisik, antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah dan lingkungan fisik lainnya. Lingkungan fisik sekolah yang nyaman, dan didorong pula oleh lingkungan nonfisik berupa motivasi berprestasi, akan mendorong munculnya kreatifitas dan inovasi guru dan siswa dalam meraih prestasi terpuji.

Demikianlah kita memandang perpindahan pengelolaan SMA dan SMK tersebut. Jangan dilihat dari peluang birokrasi belaka, melainkan dari sisi bertambah besarnya ruang pengabdian untuk mempersiapkan generasi terbilang untuk masa depan yang cemerlang. Bola kini berada di kaki pemerintah provinsi, tinggal digiring untuk mencetak gol kemenangan.

kolom - Koran Riau 18 Oktober 2016
Tulisan ini sudah di baca 209 kali
sejak tanggal 18-10-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat