drh. Chaidir, MM | Antiklimak Tatib Pilwakada | AKHIRNYA Tata Tertib (Tatib) khusus pemilihan wakil kepala daerah Provinsi Riau disahkan oleh DPRD Riau. Salah satu klausul yang nampaknya krusial, Tatib tersebut secara tegas mengatur bahwa wakil kepala daerah tak harus dari daerah tempatan.
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Antiklimak Tatib Pilwakada

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA Tata Tertib (Tatib) khusus pemilihan wakil kepala daerah Provinsi Riau disahkan oleh DPRD Riau. Salah satu klausul yang nampaknya krusial, Tatib tersebut secara tegas mengatur bahwa wakil kepala daerah tak harus dari daerah tempatan. "Tatib khusus sudah kita sahkan (Kamis, 6/10), Wakil Gubernur Riau nantinya tidak mesti berasal dari Riau, tapi mesti mengerti dengan geografis, budaya dan paham akan Riau," sebut Ketua Tatib Khusus, Aherson (Riau Pos 8/10).

Lebih jauh disebutkan Aherson, Dewan sepakat mengambil kesimpulan tersebut, karena beranggapan jika seseorang dibatasi menjadi kepala daerah maupun wakil, hal itu justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kita tentu paham. Bila Tatibnya sudah normatif demikian, dipastikan tidak akan ada drama pemilihan Wagub Riau, kendati Ketua DPD Partai Golkar Riau telah mengajukan dua nama ke DPP Partai Golkar sebelum Tatib tersebut disahkan DPRD. Tak terbayangkan gaduhnya, andai antara usulan DPD Gollkar, persetujuan DPP, dan Tatib yang disusun DPRD Riau tidak klop satu dengan lainnya.

Artinya, dengan Tatib tersebut semuanya akan berjalan mulus. Siapapun usulan nama bakal calon wagubri yang telah diluncurkan ke Jakarta oleh Ketua DPD Partai Golkar Riau (dan belum "dibocorkan", sehingga terkesan misterius ibarat kucing dalam karung), sudah pasti klop dengan Tatib, tak diragukan. Sebelumnya memang sempat muncul kekhawatiran, bakal calon yang namanya sudah terlanjur diajukan, tidak klop dengan Tatib yang sedang dibahas di DPRD Riau. Apalagi konon, masih ada pro-kontra antara klausul "tidak mesti berasal dari Riau vs mesti berasal dari Riau".

Dengan telah diputuskannya Tatib khusus tersebut, bolehlah disebut, ini kemenangan bagi Fraksi Partai Golkar di DPRD Riau yang berhasil memperjuangkan dan mengamankan kebijakan politik partainya, sehingga Ketua DPD Partai Golkar yang nota bene adalah Gubernur Riau tidak perlu sampai kehilangan muka atas usulan nama yang berpotensi tidak klop seperti yang pernah terjadi pada usulan PAW calon Ketua DPRD Riau beberapa waktu sebelumnya.

Namun sesungguhnya, untuk menyepakati pasal "joker" seperti itu, mestinya tak perlu memakan waktu lama dan bersusah payah pula melakukan studi banding ke berbagai daerah untuk mencari masukan pembamding, serta melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Menyepakati pasal "joker" seperti itu mestinya bukan urusan serius kalau hendak disepekati juga seperti itu, pada akhirnya. Bahwa kemudian ada klausul dalam Tatib khusus tersebut, yakni "mengerti dengan geografis, budaya dan paham akan Riau", itu tak masalah benar. Klausul ini sifatnya relatif dan sangat lentur, sehingga bisa ditarik ke hulu ke hilir, tepuk dada tanya selera.

Dalam perspektif semangat otonomi daerah yang diselimuti dengan semangat pengusungan kearifan lokal, pasal "joker" Tatib khusus itu sesungguhnya bisa dipandang sebagai sebuah anti klimaks. Sebab, dinamika wacana politik lokal yang hangat dalam pengisian posisi Wagubri yang kosong setahun terakhir ini di daerah, nyatanya tidak diartikulasikan dengan cerdas oleh para politisi kita di DPRD sehingga tak membawa pengaruh apa-apa dalam pengambilan keputusan politik. Idealnya, agregasi aspirasi masyarakat diartikulasikan secara tepat sehingga bisa mewarnai keputusan politik. Bila keputusan politik happy-ending, dalam arti searah dengan aspirasi umumnya yang berkembang, maka partai politik berarti telah menjalankan fungsinya dengan baik. Sayangnya, yang umum terjadi di belahan mana pun di planet ini, kepentingan partai selalu menjadi prioritas, sehingga jangan heran, aspirasi kemene partai kemene... Partai politik sering tidak hadir bersama semangat otonomi daerah.

Paradigma partai politik (sentralistis) memang tak sama dengan paradigm otonomi daerah (desentralistis). Padahal Secara teoritis otonomi daerah dapat diinterpretasi dalam tiga dimensi: freedom from (bebas dari), freedom to (bebas untuk), dan kebangkitan identitas lokal. Interpretasi pertama, menekankan pentingnya dimensi kewenangan yang dimiliki daerah atau diskresi, yang dimaknai bebas dari campur tangan pemerintah pusat. Di sinilah peluang emas bagi politik lokal sesungguhnya untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerah bagi kesejahteraan anak negeri. Politik lokal mestinya mampu menangkap peluang itu.

Tentu interpretasi ini bisa menjadi sensitif, terutama bila dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara dan kebutuhan menjaga keutuhan wilayah, karena dengan penekanan pada freedom from seakan-akan setiap daerah ingin berdaulat sendiri-sendiri. Kedaulatan negara dan kebutuhan menjaga keutuhan wilayah negara tentu mengharuskan campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat pasti tidak menghendaki ada daerah yang bebas sama sekali dari campur tangannya. Karena itu, dimensi ini tidak dipahami sebagai kewenangan penuh atas suatu wilayah, melainkan kewenangan (penuh) dalam urusan-urusan tertentu di wilayah yang bersangkutan. Inilah kelihatannya yang menjadi "pedang" partai politik untuk senantiasa mempertahankan paradigma sentralistiknya.

Interpretasi kedua, lebih menekankan pada dimensi pencapaian hasil (outcomes), yaitu kemampuan daerah untuk memajukan atau mengembangkan daerah dengan mengidentifikasi permasalahan, menetapkan solusi, dan menggalang dukungan serta sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Dalam hal ini otonomi dimaknai bebas untuk berbuat memajukan daerah, bebas untuk berkreasi, dan bebas menggalang dukungan melalui kerjasama-kerjasama.

Di sinilah peluang emas bagi politik lokal untuk memajukan negerinya. Daerah bisa memajukan dan mengembangkan masyarakatnya dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam di daerah secara optimal. Dengan interpretasi tersebut, permasalahan aktual di lapangan tak lagi berjarak jauh dengan pengambil kebijakan, sehingga program-program pembangunan bisa lebih menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya. Di sinilah esensinya kenapa para elit pemerintah daerah itu mesti berasal dari daerahnya, sehingga tidak ada jarak kekuasaan.

Interpretasi ketiga, mengartikan otonomi daerah sebagai kesempatan untuk mengekspresikan identitas politik dan budaya daerah. Otonomi daerah memberi kesempatan dan peluang kepada entitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya dengan sekaligus mengekspresikan kearifan lokal, sehingga proses-proses politik lokal makin dekat dengan identitas politik lokal.

Sayang sekali wacana panjang pilwagubri jadi antiklimak.

kolom - Riau Pos 11 Oktober 2016
Tulisan ini sudah di baca 159 kali
sejak tanggal 11-10-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat