drh. Chaidir, MM | Hakikat Organisasi Perangkat Daerah | SETELAH DPRD Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (baru) yang populer dengan istilah Perda SOTK (istilah SOTK ini mengacu pada terminologi lama, Susunan Organisasi dan Tata Kerja), maka struktur organisasi tersebut akan segera diis
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Hakikat Organisasi Perangkat Daerah

Oleh : drh.chaidir, MM

SETELAH DPRD Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (baru) yang populer dengan istilah Perda SOTK (istilah SOTK ini mengacu pada terminologi lama, Susunan Organisasi dan Tata Kerja), maka struktur organisasi tersebut akan segera diisi. Pasti ada rasionalisasi jumlah jabatan karena struktur organisasinya lebih ramping.

Konsekuensi logis dari pengisian personalia jabatan tersebut, tentu akan ada mutasi pejabat Pemprov Riau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal itu wajar-wajar saja, pasti ada yang promosi, rotasi, dan ada pula yang terpaksa nonjob alias tidak memperoleh posisi dalam struktur organisasi yang baru. Tidak bisa dihindari, para pejabat yang selama ini perform, artinya tampil dengan kinerja yang baik, tentu akan mendapatkan tempat. Tapi bagi yang tidak perform apa boleh buat, mungkin harus sekolah lagi.

Pengisian personalia struktur Perangkat Daerah yang baru tersebut pasti gaduh. Banyak yang paham bahwa jabatan itu amanah (dan bisa menerima dengan lapang dada bila tidak menjabat, tapi banyak juga yang salah kaprah (merasa memiliki kredibilitas untuk mendapatkan posisi, padahal kredibilitas itu tergantung pada persepsi orang lain tentang diri kita). Artinya, kita boleh merasa diri kita kredibel tapi bila persepsi dari orang lain tidak demikian, apa hendak dikata. Yang memberi ponten terhadap diri kita adalah orang lain.

Namun, katakanlah segala sesuatunya telah berjalan sesuai alur patutnya, masalahnya tetap belum selesai. Misalnya, organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau yang telah disetujui oleh DPRD tersebut telah memenuhi akuntabilitas pembahasan dan telah sesuai dengan persyaratan dari segala sisi; telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; telah memperhatikan aspirasi yang berkembang; telah disesuaikan pula dengan kebutuhan dan kondisi daerah; dan personalianya telah pula diisi dengan mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, memang menjadi acuan dan mengarahkan, bahwa perubahan yang signifikan terhadap struktur Perangkat Daerah dimaksudkan agar struktur tersebut tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal itu sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Artinya, PP Nomor 18 Tahun 2016 ini memberi sinyal, terjadi pergeseran dari paradigma "miskin struktur kaya fungsi". Struktur organisasi tak persoalan bila terpaksa tidak ramping asal tepat ukuran.

Disnilah permasalahannya. Hakikat struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran tersebut tentulah dimaksudkan agar organisasi lebih lincah bergerak dan digerakkan, lebih fokus untuk mencapai hasil yang diharapkan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi dan personalianya adalah alat untuk pencapaian tujuan masyarakat umum. Organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu masyarakat itu secara sendiri-sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan James L. Gibson dalam Winardi (2003), bahwa organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara bersendirian. Itulah gunanya organisasi.

Oleh karena itu ukuran perform atau tidaknya sebuah struktur organisasi (sekali lagi, yang tepat fungsi dan tepat ukuran itu), dengan personalia terseleksi yang telah ditetapkan, tergantung pada ratio keseimbangan antara pencapaian hasil (manfaat) dan penggunaan sumberdaya organisasi (orang, uang, barang, mesin dan informasi). Manfaat maksimal dengan penggunaan sumberdaya maksimal, itu bukan prestasi. Fungsi manajemen pemerintahan dianggap hebat bila penggunaan sumberdaya minimal tapi manfaat atau hasil maksimal. Penggunaan sumberdaya yang berlebihan, padahal sesungguhnya bisa dihemat, mengesankan pemborosan.

Penulis tidak hendak membangun kesan pesimis. Bagaimanapun, susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (SOTK baru tersebut) bila telah ketok palu di DPRD Riau, tentu masih menunggu verifikasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum diisi personalianya. Masih ada tempo untuk bersiap-siap sebelum diimplementasikan.

Yang membuat kita optimis, implementasi Perangkat Daerah yang baru nanti, Pemerintah Provinsi Riau telah bertekad akan mulai menerapkan pemerintahan berbasis IT (information technology), sebuah langkah maju dalam proses transformasi. Pemerintah memang harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan IT untuk bergerak cepat ke depan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi manajemen yang melekat.

Permasalahan pembangunan terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan pendekatan logika masa kemarin sore. Organisasi yang berbasis IT akan lebih mudah memecahkan permasalahan secara lebih cepat dan akurat, dan memperkecil peluang praktik-praktik koruptif. Semoga.

kolom - Koran Riau 4 Oktober 2016
Tulisan ini sudah di baca 307 kali
sejak tanggal 04-10-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat