drh. Chaidir, MM | Saatnya Konsolidasi Aset | PEMERINTAHAN provinsi dan kabupaten/kota kita sesungguhnya memiliki aset yang sangat besar. Pemerintah kita kaya. Namun sayangnya aset itu belum dikelola dengan baik. Buktinya, setiap tahun, setiap kali ada pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pe
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Saatnya Konsolidasi Aset

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMERINTAHAN provinsi dan kabupaten/kota kita sesungguhnya memiliki aset yang sangat besar. Pemerintah kita kaya. Namun sayangnya aset itu belum dikelola dengan baik. Buktinya, setiap tahun, setiap kali ada pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan (LK) pemerintah rovinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, selalu ada catatan khusus: pengelolaan aset masih lemah.

Salah satu indikasi lemahnya manajemen aset itu terlihat dari kegaduhan yang terjadi seperti ramai diberitakan di media massa, belum lama ini, bahwa Pemprov Riau tengah menelusuri dan mencatat keberadaan aset-aset milik pemerintah. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terhadap aset Pemprov Riau tahun 2015. Dimana, BPK RI menemukan fakta hilangnya aset Pemprov Riau berupa dua mobil mewah merk Alphard. Bayangkanlah, benda besar dan mewah begitu saja bisa hilang dari catatan.

"Dua mobil mewah merk Alphard milik Pemprov Riau tersebut tidak terdaftar dalam pencatatan aset pemerintah. Padahal, pembelian mobil itu ada dalam buku APBD 2014. Mobil itu di Jakarta sekarang," ungkap Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Evandes Fajri di Pekanbaru, Selasa (30/8/2016).

Bukan hanya dua unit mobil itu saja, disebutkan Evandes, ternyata ada banyak sekali aset bergerak milik Pemprov Riau yang tidak terdeteksi lagi keberadaannya. "Gubernur sudah melayangkan surat kepada pihak-pihak yang masih menggunakan aset pemerintah. Sejauh ini disinyalir pelakunya adalah pegawai. Tapi data pastinya masih dipegang BPKAD Riau," ujarnya.

Masalah dua mobil mewah Alphard itu, sesungguhnya hanya puncak dari sebuah "gunung es" dalam manajemen pengelolaan aset pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Riau. Sebab diakui oleh Kepala Inspektorat Provinsi Riau, bukan hanya mobil saja yang tidak tercatat resmi dan dengan demikian belum diketahui keberadaannya, tapi juga rumah dinas, tanah dan lain sebagainya. Dalam teori gunung es (iceberg theory), yang nampak di permukaan laut hanya sebagian kecil saja dari gunung es tersebut, sementara yang tenggelam di bawah permukaan laut jauh lebih besar dan sulit diduga.

Manajemen aset merupakan kelemahan utama yang ada pada pemerintah kita dewasa ini, baik di pusat, pemerintah provinsi maupun di pemda kabupaten/kota. Umumnya pemerintah pandai membeli (dan suka berbelanja), namun tidak pandai memelihara sehingga banyak aset milik pemerintah yang rusak tidak terpelihara bahkan tidak tercatat dengan baik dan akhirnya hilang dikuasai pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Diantara mismanajemen pengelolaan itu misalnya, terjadi ketidaksesuaian pencatatan, hilangnya aset tetap, potensi kehilangan aset yang dikuasi dan dimanfaatkan pihak ketiga secara tidak sah, timbulnya permasalahan dan tuntutan hukum atas pengelolaan aset, kekurangan penerimaan daerah atas pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, belum melakukan optimalisasi atas aset-aset yang idle, dan kelebihan pembayaran ganti rugi. Kerugian pemerintah dalam bentuk lain, biaya operasional ditanggung oleh pemerintah secara rutin setiap tahun, sementara asetnya dikuasai secara pribadi oleh orang yang tidak berhak dan tak ada kaitannya sama sekali dengan urusan pemerintahan.

Banyaknya modus mismanajemen pengelolaan aset ini, maka pengelolaan aset menjadi sangat krusial. Setiap instansi di pusat dan daerah sebenarnya harus mengembangkan akuntansi dan manajemen asset. Atas pengelolaan aset tersebut pemerintah setiap tahun harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sejak pemberlakuan Peraturat Pemerintah tersebut, salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang harus terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Dalam LKPD termasuklah nilai aset yang dikelola oleh pemerintah daerah. Informasi dalam LKPD harus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, yang menurut SAP adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah (pusat).

Pengelolaan aset harus dilakukan sesuai dengan siklusnya yang diawali dengan perencanaan sampai dengan penghapusan. Dalam manajemen pengelolaan aset tersebut diperlukan adanya kegiatan penilaian agar nilai aset yang dimuat dalam neraca dapat disajikan dalam nilai sebenarnya. Dengan berlakunya IFRS (International Financial Reporting Standard) yang baru, semua aset dan kewajiban tidak lagi disajikan dalam nilai perolehan melainkan harus disajikan dalam nilai wajar. Dengan demikian dituntut untuk dilakukannya penilaian aset secara berkala dan berkelanjutan.

Demikian pentingnya penilaian aset pemda ini, maka untuk objektifitas penilaian, pemda dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen, namun pemda juga harus mempunyai anggota penilai sendiri yang handal agar nilai yang dihasilkan nantinya dapat dipahami dan akurat. Hasil nilai tersebut akan dapat dimanfatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Tidak bisa dipungkiri, untuk menghemat beban biaya pemeliharaan dan efektivitas pemanfataan aset, maka pemprov dan pemda kabupaten/kota perlu terus melakukan kegiatan konsolidasi asset dengan cara melakukan inventarisasi aset, baik dengan memanfaatkan jasa konsultan maupun melalui cara konvensional melalui masing-masing unit kerja.

Konsolidasi aset memungkinkan pemprov dan pemda kabupaten/kota melakukan kegiatan optimalisasi aset dengan tujuan mengoptimalkan potensi fisik, bentuk (bergerak/tak bergerak), lokasi, nilai, jumlah atau volume, dan seterusnya. Aset tersebut diidentifikasikan dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi, liquid atau tidak liquid. Akuntabilitas pengelolaan aset dapat meningkatkan kepercayaan dalam membangun sinergisitas dengan mitra strategis. Pokoknya layak diajak berunding.

kolom - Koran Riau 27 September 2016
Tulisan ini sudah di baca 298 kali
sejak tanggal 27-09-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat