drh. Chaidir, MM | Drama Tatib Pilwagub | ENTAH disengaja atau tidak, disadari atau tidak, ada skenario atau kebetulan, pembahasan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Riau di DPRD Riau yang masing berlangsung dengan pengajuan usulan nama bakal calon Wakil Gubernur Riau yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Riau, Andi Rahman, ke DPP Pa
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Drama Tatib Pilwagub

Oleh : drh.chaidir, MM

ENTAH disengaja atau tidak, disadari atau tidak, ada skenario atau kebetulan, pembahasan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Riau di DPRD Riau yang masing berlangsung dengan pengajuan usulan nama bakal calon Wakil Gubernur Riau yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Riau, Andi Rahman, ke DPP Partai Golkar pekan lalu, kelihatannya tidak berada dalam semangat sinkronisasi, dan dengan demikian berpotensi menimbulkan kegaduhan politik lokal di Riau.

Seperti kita ketahui bersama, saat ini Pansus DPRD Riau yang bertugas membahas rancangan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Riau untuk mengisi jabatan lowong, sedang bekerja keras membahas dan menyelesaikannya. Namun pekan lalu, seperti diberitakan berbagai media lokal, Andi Rahman selaku Ketua DPD I Partai Golkar Riau telah mengusulkan dua nama bakal calon Wagubri kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan.

Gerangan siapakah nama-nama yang diusulkan? Belum ada bocoran samppai sejauh ini. Media yang biasanya jeli dan senantiasa memiliki atena yang tinggi dan canggih, pun tidak mendapatkan bocoran nama-nama yang dinominasikan tersebut. Prosesnya tertutup, tak sama dengan pengusulan tiga nama untuk pengisian jabatan Sekda Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Pengusulan yang misterius tersebut sebelum rancangan tatib pemilihan selesai dibahas, tentu bisa menimbulkan berbagai spekulasi.

Spekulasi tersebut berawal dari masalah legislasi itu sediri. UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapa Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilota Menjadi Undang-Undang (atau lebih dikenal sebagai UU Pilkada, perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 2015), mengatur, bahwa tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah itulah sesungguhnya yang menjadi pedoman (bahkan mutatis mutandis) dalam penyusunan tatib pemilihan cawagub. Namun, PP tersebut sampai Pansus Tatib pemilihan Cawagubri dibentuk dan melakukan pembahasan, belum ada. Akhirnya, seperti kita ikuti di media massa, Pansus DPRD Riau terpaksa melakukan studi banding ke berbagai daerah untuk mencari masukan pembamding, serta melakukan konsultasi ke Kementerian Dala Negeri. Itu pun, konon kabarnya belum juga memuaskan.

Akibat belum adanya pedoman dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016, terbuka peluang bagi Pansus DPRD untuk memasukkan klausul aspiratif dalam Tatib Pemilihan Cawagubri tersebut. Seperti kita ikuti di media massa, salah satu klausul aspiratif tersebut adalah dimasukkannya muatan lokal, yang bocorannya kira-kira berbunyi, "cawagubri harus memenuhi kriteria sebagai orang asli Riau atau pernah tinggal menetap di Riau yang dibuktikan dengan tanda pengenal KTP". Sepanjang tidak ada PP yang mengatur atau melarang, rasanya tidak pula ada alasan DPRD Riau menolak usulan aspiratif tersebut. Apalagi hal tersebut telah menjadi wacana masyarakat Riau dalam dinamika pengisian Wagubri pada beberapa bulan terakhir ini.

Sementara Ketua DPD I Partai Golkar Riau sudah terlanjur kirim bakal calon dua nama ke DPP Partai Golkar. Itu ranjau pertama. Ranjau kedua adalah, adanya persyaratan yang cukup ketat bagi seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memang sudah tercantum secara limitatif dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada tersebut. Kedua ranjau itu, bisa saja tidak klop dengan dua nama bakal calon yang telah diusulkan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Riau ke DPP Partai Golkar di Jakarta.

Kendati misalnya kedua nama yang diusulkan disetujui oleh DPP Partai Golkar, tetapi ternyata tidak memenuhi syarat Tatib Pemilihan yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD Riau, maka dipastikan DPRD Riau tidak akan bisa memilihnya. Atau kemungkinan lain. DPP Partai Golkar menggunakan hak prerogatifnya dengan menyetujui nama lain, selain dua nama yang diusulkan.

Kemungkinan-kemungkinan itulah yang akan menjadi biang kegaduhan politik lokal di Riau. Dan bila hal itu sungguh-sungguh terjadi, maka kemungkinan pengisian posisi Wagubri tidak akan terjadi dan posisi tersebut akan tetap lowong. Apalagi pilkada serentak jilid III, bulan Juni 2018 juga tidak lagi lama. Atau barangkali opsi inilah sesungguhnya yang diharapkan, apatah lagi UU tidak mewajibkan pengisian posisi Wagub. Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan, Kepala Daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Kata "dapat" memberi konotasi, wakil kepala daerah adalah ibarat mentimun bungkuk, dimasukkan tak menambah hitungan, dibuang tak mengurangi.

Dalam perspektif normatif, persoalan pemilihan Wakil Gubernur Riau untuk mengisi jabatan lowong, sebenarnya sederhana. Posisi Wakil Gubernur Riau yang lowong siapapun tahu itu menjadi hak Partai Golkar sebagai pasangan pemenang pilkada tahun 2014 lalu. Oleh karena itu, sebenarnya, siapapun nama yang diajukan oleh Partai Golkar untuk dipilih secara proforma di DPRD Riau, partai lain tidak berhak intervensi.

Bahwa kemudian persoalan pengisian posisi Wagubri itu ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan, hal itu tidak terlepas dari lambatnya Partai Golkar menentukan sikap memilih siapa figur yang akan diajukan untuk pengisian Wagubri tersebut. Spekulasi pun kemudian merebak kemana-mana. Semua ikut meraba-raba, menerka-nerka, bahwa secara internal agaknya di tubuh PG itu sendiri terjadi tarik-menarik kepentingan. Tidak ada yang tahu persis apa sesungguhnya yang terjadi di tubuh partai Beringin tersebut.

Bocoran informasi (yang belum tentu benar), ada kelompok yang menginginkan posisi Wagubri tersebut diisi oleh kader murni PG. Argumentasinya konon masuk akal. Bukankah seumur-umur PG belum pernah kalah di Riau? Bahkan ketika secara nasional PG tumbang pada pemilu legislative 1999, 2009 dan 2014, tapi di Riau PG tetap Berjaya.

Namun ada pula yang secara rasional mempertimbangkan, Gubernur Andi Rahman perlu didampingi oleh seorang birokrat yang berpengalaman di Riau, sebab latar belakang Gubernur Andi Rahman sebagai politisi pengusaha dinilai kurang memadai untuk memahami seluk beluk birokrasi, apatah lagi Riau termasuk daerah yang mendapat pengawasan khusus oleh KPK.

Siapa nama yang diusulkan Ketua DPD I PG Riau, atau siapa nama yang bakal turun dari DPP PG, bagaimana pula finalisasi Tatib Peilihan Cawagub yang dibahas oleh DPRD. Kita nanti sajalah termasuk kemungkinan keputusan final tidak mengisi posisi Wagubri. Que sera sera...

kolom - Koran Riau 20 September 2016
Tulisan ini sudah di baca 338 kali
sejak tanggal 20-09-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat