drh. Chaidir, MM | Menduga Walikota | SUHU politik Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, mulai menghangat. Penyebabnya apalagi kalau bukan proses pemilihan walikota dan wakil walikota yang sudah mulai berputar semakin jelas. Bila tidak ada perubahan, hari penyoblosannya jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Masing-masing par
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menduga Walikota

Oleh : drh.chaidir, MM

SUHU politik Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, mulai menghangat. Penyebabnya apalagi kalau bukan proses pemilihan walikota dan wakil walikota yang sudah mulai berputar semakin jelas. Bila tidak ada perubahan, hari penyoblosannya jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Masing-masing partai politik sudah mulai menghidupkan mesin politiknya, dan beberapa pasang calon independen pun sudah mulai pasang kuda-kuda.

Masih terlalu pagi untuk menduga, gerangan siapakah yang akan menerajui Pekanbaru Kota Madani yang bertuah ini lima tahun ke depan (2017-2022). Sebab KPU Kota Pekanbaru belum lagi menetapkan pasangan calon yang akan bertanding. Siapa-siapa pasangan calon masih menjadi spekulasi publik, walau samar-samar sudah mulai terlihat. Pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi selaku petahana, kelihatannya sudah mengerucut akan memperoleh perahu Partai Demokrat (6 kursi) dan PKS (3), total berjumlah 9 kursi (20 persen). Dan pintu pasangan ini kelihatannya belum tertutup untuk partai lain. Akankah Firdaus - Ayat Cahyadi akan diusung oleh koalisi partai yang sama dengan pilwako 2011 lalu?

Apa kabar Septina Primawati? Tokoh perempuan ini, yang pada pemilihan Walikota Pekanbaru 2011 silam - berpasangan dengan Erizal Muluk - memberikan perlawanan sengit dalam duel head to head melawan pasangan Firdaus - Ayat Cahyadi. Ibarat pertandingan sepakbola, keduanya harus bertanding melalui perpanjangan waktu bahkan pemenangnya terpaksa ditentukan melalui adu pinalti. Habis-habisan sampai tetesan keringat terakhir.

Dalam musim pilkada serentak jilid II yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 nanti, pasangan Septina - Erizal kelihatannya tak bergairah lagi untuk ikut berkompetisi. Kini keduanya sibuk dengan panggung politik yang lain. Septina Primawati sudah mendapatkan mimbar bergengsi, Ketua DPRD Provinsi Riau (tinggal menunggu pelantikan), dan tercatat dalam sejarah Riau sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau.

Dan Erizal Muluk, apa cerita? Barangkali Erizal sudah nyaman dengan posisinya sebagai Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD Provinsi Riau, sehingga tidak kelihatan tanda-tanda bahwa dia akan ikut berta'rung dalam Pilwako Pekanbaru 2017. Kabar yang pernah tersiar, Erizal Muluk justru sempat digadang-gadang sebagai salah seorang kader Partai Golkar yang akan mengisi posisi Wakil Gubernur Riau yang sudah lama lowong.

Dinamika politik lokal yang sangat tinggi pada pilwako Pekanbaru tahun 2011, telah membentuk pencitraan bahwa politik itu susah diterka, adakalanya tanpa etika, boleh melakukan cara apa saja (bahkan menghalalkan segala cara...amit amit...). Maka, masyarakat kini harap-harap cemas menanti hari pilwako 2017, pertunjukan apa lagi ini yang akan dimainkan dan membuat heboh masyarakat di Pekanbaru. Akankah seru seperti pilwako sebelumnya? Ataukah hanya sebuah antiklimaks?

Petahana kelihatannya akan ditantang oleh beberapa calon pasangan yang tak bisa dibilang ringan. Kendati belum resmi, Partai Golkar (7 kursi), PAN (5) dan PKB (4), total berjumlah 16 kursi (36 persen) di DPRD Pekanbaru, kelihatannya akan mengusung Ramli Walid - Irvan Herman.

Jumlah kursi yang masih tersisa yang belum secara resmi menjatuhkan dukungan bakal calon walikota/wakil walikota, PDIP (5 kursi), Gerindra (4), PPP (4), Hanura (4) dan Nasdem (3), total berjumlah 20 kursi (44 persen); jumlah ini bila dibagi dua saja, cukup untuk dua pasang bakal calon yang berasal dari gabungan partai. Kombinasinya bisa sangat bervariasi tergantung kepentingan masing-masing partai politik.

Dan bagaimana pula dengan peluang Jufri Zubir? Nama yang selalu bertengger di peringkat teratas dalam daftar Bakal Calon Walikota Pekanbaru versi pembaca Harian Riau Pos ini tentu bisa "menawarkan" hasil polling tersebut ke partai-partai lain yang belum ada "penunggu"-nya. Melalui lobby, syarat minimal 20 persen dukungan kursi di DPRD Kota Pekanbaru, agaknya akan bisa diperoleh.

Seperti diketahui, Pasal 40 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, atau yang populer dengan sebutan UU Pilkada, menyebutkan: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan."

Di samping pasangan bakal calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut, ada tiga pasang calon perorangan, yakni pasangan Sahril - Zaid Zohrin, Herman Nazar - Devi Warman, dan Ali Syahbana - Kander Manik. Kita belum tahu apakah pasangan perorangan ini memenuhi syarat perolehan dukungan atau tidak. Sebab dukungan minimal sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (2) huruf c, "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).

Nah, KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan persyaratan jumlah dukungan dan penyebarannya bagi pasangan calon perorangan. Jumlah DPT yang digunakan sebagai dasar adalah DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kota Pekanbaru, yang tercatat sebanyak 627.212 pemilih. Maka, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekabaru 2017, pasangan calon yang memilih jalur perorangan wajib mengumpulkan dukungan sebanyak 47.041 (7,5 persen dari 627.212 DPT), dengan dukungan tersebar dilebih dari 50 persen dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru yaitu paling sedikit 7 Kecamatan. Sayang sekali gubernur petahana Ahok tidak jadi maju dari jalur perorangan di DKI Jakarta, sehingga tak bisa dijadikan role model.

Sebelum menduga siapa yang akan menjadi Walikota Pekanbaru berikut, lebih baik kita raba-raba saja dulu, gerangan berapa pasangkah pasangan calon yang akan berlaga; tiga pasang, ataukah lima pasang. Peluang parpol masih terbuka.

kolom - Koran Riau 13 September 2016
Tulisan ini sudah di baca 249 kali
sejak tanggal 13-09-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat