drh. Chaidir, MM | 10 TB Tanpa e-KTP | AKHIRNYA Pemerintah Pusat memberi deadline, semua penduduk Indonesia yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat 30 September, akhir bulan ini.  Perekaman dimaksud adalah pengambilan foto, biodata, sidik ja
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

10 TB Tanpa e-KTP

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA Pemerintah Pusat memberi deadline, semua penduduk Indonesia yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat 30 September, akhir bulan ini. Perekaman dimaksud adalah pengambilan foto, biodata, sidik jari, foto iris mata, tanda tangan. Data tersebut kemudian disimpan secara sistematis dalam database.

Database ini terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia. Siapa saja yang sudah melakukan perekaman e-KTP, datanya bisa dilihat di pusat data. Dengan menggunakan indentifikasi biometri yaitu melalui sidik jari dan iris mata, seseorang tidak mungkin bisa memiliki dua e-KTP. Program e-KTP ini membentuk database tunggal dan akurat.

Administrasi kependudukan yang baik menjadi persyaratan mutlak untuk berbagai urusan penting di sebuah negeri yang maju. Pengalaman kita sebelum era e-KTP, administrasi kependudukan kita sungguh sangat semrawut dan memalukan. Seseorang penduduk dengan mudah bisa memiliki beberapa KTP sekaligus.

Maka aksi-aksi penyalahgunaan identitas, penipuan, kejahatan, aksi teror akan sulit dikejar. Tapi dengan administrasi kependudukan modern melalui e-KTP, database seseorang sudah tersimpan dengan baik dan tak bisa diubah. Oleh karena itu ke depan, tanpa e-KTP seseorang tidak bisa mengurus SIM; tidak bisa mengurus Surat Izin Usaha; tidak bisa mengurus BPJS; tidak bisa beli ticket kereta api, kapal dan pesawat; tidak bisa mengurus IMB; tidak bisa mengurus surat nikah; tidak bisa berurusan dengan perbankan; tidak bisa beli sepeda motor dan mobil; tidak bisa membuat passport; dan tidak bisa memiliki identitas legal. Jadi tanpa e-KTP, ada "10 tidak bisa", dan mungkin akan banyak "tidak bisa tidak bisa" yang lain.

Pertanyaannya mungkin, kenapa repot sekali di era kemerdekaan ini? Sebenarnya kartu identitas adalah hak setiap penduduk yang telah memenuhi syarat. Tapi hak itu harus diurus untuk mendapatkannya (masyarakat harus proaktif, tidak hanya tinggal diam menunggu). Pemerintah pula berkewajiban memberikan kartu identitas resmi dan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan dokumen kependudukan yang dimaksud adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Dewasa ini, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perekaman e-KTP untuk 170 juta penduduk Indonesia. Data kependudukan hasil perekaman ini disimpan rapi dalam database di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Kerahasiaan data dijaga dengan ketat.

Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Online ini dapat dilakukan apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan Sistem Infoormasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 5 yakni suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan konsolidasi data kependudukan. Saat ini dari 514 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia hanya 47 kabupaten/kota saja yang belum menggunakan SIAK versi 5.

Sebenarnya, tak ada asalan e-KTP belum mengggembirakan dalam pelaksanaannya. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2016 pada tanggal 24 26 Agustus 2016 di Pekanbaru dengan tema "Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis " telah meneguhkan kembali komitmen koordinasi pusat - daerah dan memastikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan ini.

Ada kemudahan. Semua akta sama, blanko e-KTP sama, alat-alat juga sama. Dengan demikian dinas dukcapil bisa saling membantu saat satu daerah kehabisan blanko, bisa meminjam daerah sekitarnya. Hal-hal yang dianggap menghambat pelayanan, dihapus. Tidak diperbolehkan menambahkan persyaratan yang tidak relevan dalam pengurusan akta-akta pencatatan sipil, misalnya meminta tanda bukti lunas membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian dan lain-lain.

Penyediaan blangko e-KTP dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan pertimbangan untuk menjamin cip e-KTP dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Penyediaan blangko selain blangko e-KTP dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana di kabupaten/kota, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.

Catatan lain, dalam Rakernas ditegaskan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain). Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada APBN : Pendanaan program dan kegiatan di Provinsi akan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, dan Pendanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dialokasikan melalui Tugas Pembantuan.

Beberapa daerah lain melakukan terobosan. Kabupaten Bogor misalnya, bekerja siang malam untuk mengejar target. Sementara Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat, jemput bola ke sekolah-sekolah untuk perekaman pelajar-pelajar yang telah memenuhi syarat. Dalam kondisi mengejar deadline 30 September, mestinya tidak ada alasan tidak ada dana perjalanan dinas untuk mengambil blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Jangan sampai pula ada kelompok masyarakat menggelar aksi bakul untuk pengumpulan coin for e-KTP. Kemana malu hendak dibawa. Dimana ada kemauan di situ ada jalan..

kolom - Koran Riau 6 September 2016
Tulisan ini sudah di baca 275 kali
sejak tanggal 06-09-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat