drh. Chaidir, MM | Bongkar Mesin SOTK | RASANYA belum lama terjadi kontroversi penggunaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) antara SOTK lama atau baru di Pemerintahan Provinsi Riau pada awal kepemimpinan Gubernur Riau Annas Maamun pada 2014 silam. Masalahnya ketika itu, APBD Riau 2015 disusun mengacu SOTK lama, sementara Pemerinta
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bongkar Mesin SOTK

Oleh : drh.chaidir, MM

RASANYA belum lama terjadi kontroversi penggunaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) antara SOTK lama atau baru di Pemerintahan Provinsi Riau pada awal kepemimpinan Gubernur Riau Annas Maamun pada 2014 silam. Masalahnya ketika itu, APBD Riau 2015 disusun mengacu SOTK lama, sementara Pemerintahan Provinsi Riau telah menggunakan SOTK baru. Namun setelah terjadi konsultasi intensif antara Pemprov Riau dengan Kemendagri masalah pun selesai.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tidak lagi berlaku. Di samping itu ada pula perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. PP tersebut memuat memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria, tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Maka, Pemprov Riau kembali harus melakukan penyesuaian, bongkar mesin SOTK. Lazimnya, bila ada penyesuaian struktur organisasi, akan ada beberapa konsekuensi. Pertama, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hilang; kedua, ada SKPD baru; dan ketiga, ada SKPD yang mengalami perombakan struktur organisasi. Penyesuaian tersebut wajar-wajar saja, sebab dalam sebuah organisasi, pencapaian tujuan bersama yang menjadi tujuan organisasi, lebih penting dari struktur organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, struktur harus menyesuaikan diri dengan efektivitas pencapaian tujuan. Dalam pedekatan ini kita mengenal paradigma organisasi, "miskin struktur kaya fungsi". Dengan struktur yang ramping, organisasi seringkali lebih akomodatif teradap perubahan lingkungan.

Namun, secara umum harus dipastikan perubahan tersebut tidak akan mengganggu roda pemerintahan yang ada, melainkan diharapkan menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta maksimal dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan, struktur organisasi yang baru tentu telah diformulasikan berdasarkan kajian akademis yang mendalam, dan juga dibahas dalam berbagai focus group discussions.

Pedoman pembentukan struktur organisasi yang baru tentu telah disusun sedemikian rupa agar lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing SKPD. Sehingga, pelayanan dan output yang dihasilkan juga diharapkan dapat lebih fokus dan optimal. Organisasi Perangkat Daerah yang baru, diarahkan untuk ditata rasional, proporsional, efektif, dan efisien serta tidak ada lagi kewenangan yang tumpang tindih, atau sebuah SKPD gemuk dengan tugas pokok dan fungsinya, sementara SKPD yang lain kurus.

Perubahan SOTK ini diharapkan tidak jauh beda dengan persepsi dan harapan masyarakat secara umum. Artinya, permasalahan yang dirasakan atau disorot oleh masyarakat, bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh SKPD yang baru. Pembangunan yang berjalan dengan lambat, daya serap anggaran yang rendah, perancanaan yang kurang baik, pelayanan masyarakat yang belum memuaskan, semuanya diharapkan akan tuntas dengan SKPD yang baru. Pelayanan publik yang baik misalnya, menjadi tolok ukur bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan jalurnya.

Sejatinya, tujuan dibentuknya sebuah pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat umum tanpa diskriminasi. Pemerintahan dibentuk bukan untuk kepentingan kelompok, apalagi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itulah birokrasi pemerintahan dilarang untuk diintervensi oleh agenda-agenda partai politik seperti yang umum terlihat dalam setiap kali dilaksanakan pilkada di daerah. Masing-masing kepentingan berusaha menyeret birokrasi kian kemari.

Kini bola Raperda SOTK itu berada di tangan DPRD Provinsi Riau. Konon DPRD Provinsi telah membentuk Pansus untuk pembahasannya. Besar harapan kita, demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah ke depan, apalagi SOTK ini merupakan instrumen penting Pemprov Riau dalam mengefektifkan roda pemerintahan, DPRD bisa lebih fokus mendalami klausul-klausul yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan mempedomani PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, secara sungguh-sungguh, tidak hanya melulu mutatis mutandis.

Untuk dipahami, studi banding tidak salah, tapi setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan asimetris, artinya walaupun daerah sama-sama diberi otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda. Bagi daerah lain, keberadaan Dinas Kebudayaan barangkali tidak prioritas, tapi bagi Provinsi Riau yang telah memiliki Visi Riau 2020 dan menempatkan pembangunan kebudayaan sebagai visi pembeda, Dinas Kebudayaan ini telah lama dinanti-nanti.

Di samping besaran tugas pokok dan fungsi, aspek lain yang juga harus jelas dalam Perda SOTK baru nanti adalah kerangka acuan kinerja pejabat dan aparatur yang dilengkapi dengan target atau sasaran kerja dalam kurun waktu tertentu atau yang biasa disebut sasaran kinerja pegawai (SKP). Di samping perlunya ukuran kinerja perlu pula ketegasan dalam pemberian sejumlah sanksi terhadap pejabat atau pegawai yang tidak bisa mencapai target kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Pembentukan Perda SOTK baru adalah satu hal. Hal lain yang lebih penting untuk dipahami dan disadari adalah semangat para penyelenggara pemerintahan yang kelak akan mengisi SOTK tersebut. Bila semangatnya diselimuti "Need for Achievement" (kebutuhan dasarnya adalah prestasi) sebagaimana disebut McClelland, maka SOTK yang tak sempurna akan menjadi kendaraan canggih untuk mencapai tujuan. Semoga tidak sebaliknya.

kolom - Koran Riau 30 Agustus 2016
Tulisan ini sudah di baca 278 kali
sejak tanggal 30-08-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat