drh. Chaidir, MM | Kencangkan Ikat Pinggang | AKHIRNYA Pemerintah mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU). Dan daerah yang terimbas kebijakan seperti tersengat lebah. Sebetulnya ini sebuah konsekuensi. Logikanya sederhana saja. Ketika Negara melakukan penghematan anggaran, belanja pasti dikurangi. Secara umum dipahami, yang pertama terkena rasionali
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kencangkan Ikat Pinggang

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA Pemerintah mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU). Dan daerah yang terimbas kebijakan seperti tersengat lebah. Sebetulnya ini sebuah konsekuensi. Logikanya sederhana saja. Ketika Negara melakukan penghematan anggaran, belanja pasti dikurangi. Secara umum dipahami, yang pertama terkena rasionalisasi anggaran pastilah program atau kegiatan yang tidak mendesak, berikutnya organisasi atau lembaga yang paling tidak efisien, dan terakhir institusi yang paling tidak patuh (tidak compliance) terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengeluarkan keputusan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. Kebijakan penundaan penyaluran DAU tersebut adalah sebagai dampak penghematan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 133,8 triliun (Rp 68,8 triliun diantaranya adalah dana transfer daerah). Khusus untuk DAU, yang ditunda adalah sebesar Rp 19,4 triliun, jatah dari 169 pemerintah daerah.

Sayang disayang, Pemerintah Provinsi Riau dan dua kabupaten, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu, termasuk yang terkena imbas kebijakan tersebut. Memang bahasa ngelesnya, itu bukan pemotongan tapi hanya penundaan penyaluran akibat target penerimaan negara tidak tercapai. Jadi jangan galau, penundaan bisa disalurkan kembali tahun ini juga, atau bila tetap tunda salur, maka kekurangannya akan dihitung sebagai kurang bayar yang akan disalurkan kembali tahun berikutnya. Dengan catatan (sekali lagi dengan catatan) bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Dengan kata lain, bila ada kemampuan keuangan negara, kekurangan DAU akan dibayarkan. Bila uang tak ada apa hendak dikata.

Disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal (ada daerah kaya dan tidak kaya), keperluan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, cukup tinggi dan sedang. Pemerintah pusat dan berbagai pihak yang peduli, selama ini tak henti-henti mengingatkan bahkan menekan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Bahkan pemerintah pusat telah memberikan ancaman sanksi berupa konversi penyaluran dana daerah menjadi Surat Berharga Negara.

Tapi entah mengapa, tepatnya entah apa dan siapa yang salah, penyerapan anggaran lambat sekali. Sampai akhir Juli ini, besaran dana idle atau dana yang mengendap di daerah masih besar. Tanda-tanda bakal ada kebijakan fiskal yang akan diterbitkan oleh Pemerintah sudah terlihat ketika Presiden menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah 2016 di Jakarta pada tanggal 4 Agustus lalu. Pada kesempatan itu Presiden mendesak kepala daerah agar membelanjakan anggaran untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Banyak dana daerah (APBD) yang nganggur di bank, jumlahnya mencapai Rp 214 triliun. Lima besar daerah yang membiarkan dananya tersimpan nganggur di bank adalah DKI Jakarta (Rp 13,956 triliun), Jabar (Rp 8,035 triliun), Jatim (Rp 3,948 triliun), Riau (Rp 2,867 triliun) dan Papua (Rp 2,596 triliun).

Daerah yang mendepositokan uang di bank tentu tidak melanggar aturan, tidak bisa dipidanakan. Tapi itu bukan prestasi, sebaliknya menyedihkan. Memang atas deposito tersebut pemda memperoleh bunga bank yang menjadi pemasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (tahun ini Pemprov Riau misalnya, memperoleh bunga tidak kurang dari Rp 100 milyar), tapi sadarkah kita bahwa bank daerah terbebani untuk membayar bunga tersebut. Pemda mendepositokan uang sama dengan jeruk makan jeruk. Oleh karena itulah Menkeu Sri Mulyani konsisten dengan sikapnya sejak dulu, uang yang dikumpulkan dan disalurkan oleh pusat ke daerah bukan untuk didepositokan tapi untuk digunakan setepat mungkin, supaya memberi manfaat bagi masyarakat.

Kini, jangankan dapat bonus dari Kemenkeu (seperti dijanjikan untuk daerah-daerah yang compliance), sebagian DAU malahan ditunda akibat paradigma berpikir birokrasi dan praktik tatakelola yang kurang tepat. Apa boleh buat, untuk sementara, sambil memberi kesempatan kepada Sekda Provinsi Riau yang baru melakukan pembenahan pengelolaan administrasi dan keuangan, kencangkan sajalah ikat pinggang.

kolom - Riau Pos 29 Agustus 2016
Tulisan ini sudah di baca 332 kali
sejak tanggal 29-08-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat