drh. Chaidir, MM | E-KTP: Sederhana Tapi Rumit | GERANGAN apakah yang terbayang bila disebut 'pengurusan KTP'? Gampang-gampang sulit. Itulah yang terbayang, lebih kurang. Kurangnya tak banyak, lebihnya tak seberapa..he..he..he... Dengan kata lain, idiom kuno masih saja sayup-sayup terdengar, kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah, kalau bis
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

E-KTP: Sederhana Tapi Rumit

Oleh : drh.chaidir, MM

GERANGAN apakah yang terbayang bila disebut 'pengurusan KTP'? Gampang-gampang sulit. Itulah yang terbayang, lebih kurang. Kurangnya tak banyak, lebihnya tak seberapa..he..he..he... Dengan kata lain, idiom kuno masih saja sayup-sayup terdengar, kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa mesti dipersingkat.

Anggapan itu tentu tak semuanya benar, tapi tak seluruhnya salah. Sebab pada kenyataannya, mengurus Kartu Tanda Penduduk itu sebenarnya mudah, tapi bisa juga rumit. Buktinya banyak yang KTP-nya tak selesai-selesai, apalagi kalau sudah berbicara electronic KTP yang populer sebagai e-KTP. Bila nasib baik, e-KTP dalam hitungan hari, selesai. Tapi kalau tak beruntung, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, e-KTP asli tak jadi-jadi.

Jangan bicara kualitas. Masalah kualitas e-KTP itu tak penting. Bukan tanggung jawab petugas yang menjadi operator mesin elektronik bila foto Anda seperti hantu; hidung, mulut, mata, rata putih semua; sekali lagi itu bukan kesalahan operator, tapi kesalahan mesin elektronik. Hallo? Di era kecanggihan lensa kamera yang supertajam dan supersensitif seperti sekarang, kita ternyata masih memiliki masalah besar dalam menghasilkan sebuah foto yang tajam. Kalaulah bukan karena peran e-KTP yang sangat penting untuk berbagai urusan, barangkali banyak yang tak mau menyimpan kartu tersebut dalam dompetnya. Tampilannya tidak membanggakan.

Kalaulah ukuran kinerja sebuah institusi itu adalah kepuasan pelanggan, maka dalam hal urusan e-KTP ini, jauh panggang dari api. Kepuasan pelanggan secara sederhana hanya ada dua saja ukurannya: kepuasan terhadap pelayanan dan mutu produk. Kalau kedua aspek ini memuaskan berate kinerja institusi yang memberikan pelayanan patut diberi apresiasi. Bila kurang bagus, tentu ada mekanisme evaluasi, untuk menemukan dimana letak kelemahannya.

Sebab sebenarnya sukar untuk menerima alasan e-KTP tidak tuntas. Masalah SDM? Tak mungkin, itu bukan alasan. SDM kita banyak tinggal pelatihan alias bimbingan teknis saja. Alasan mesin kurang canggih? Belilah mesin yang cangggih. Anggaran tak masalah. DPR atau DPRD tak akan keberatan masalah anggaran, asal wajar dan patut, tak di-markup harganya, dan tak ada kolusi dan korupsi pada saat pengadaannya. Mesin rusak? Lekas perbaiki. Tak bisa diperbaiki, putuskan segera diganti. Untuk kepentingan pelayanan prima, masyarakat tak akan keberatan, tak akan dipermasalahkan, yang penting kejujuran.

Dukungan peraturan perundang-undangan pun sudah sangat cukup. Ada dua undang-undang yang mengatur masalah kependudukan ini, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut sudah dilengkapi pula dengan beberapa Peraturan Pemerintah serta pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

KTP Elektronik atau e-KTP tidak hanya sekedar kartu tanda pengenal penduduk. KTP ini sesungguhnya merupakan dokumen penting, suatu dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP dan dalam e-KTP tersebut tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006).

Pasal 2 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a) Dokumen Kependudukan (KTP dan sebagainya); b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c) perlindungan atas Data Pribadi; d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan rneliputi:


  1. a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  2. b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

  3. c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  4. d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi: dan

  5. e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


Sukses atau tidaknya administrasi kependudukan berada di pundak pemerintah kabupaten/kota (Pasal 7 UU Noo 23 Tahun 2006). Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:

  1. a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  2. b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

  3. c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

  4. d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  5. e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi Kependudukan:

  6. f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

  7. g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan

  8. h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


Dari beberapa informasi di dua kota di Riau (Dumai dan Pekanbaru), dan agaknya juga di berbagai kota lain di Indonesia, ternyata hambatan dalam pelayanan pembuatan e-KTP itu, bukan pada masalah yang berat-berat seperti diutarakan di atas, masalahnya ternyata sangat sepele: pencetakan blanko. Bila hambatannya sesederhana itu, maka sebenarnya persoalannya terletak pada aspek manajerial. Bila lebih dipertajam lagi adalah pada masalah keseriusan birokrasi yang membidangi urusan e-KTP tersebut. Dan itu masalah rendahnya motivasi. Mereka mungkin kurang dipompa semangatnya oleh para pimpinan masing-masing betapa faktor "M-Acch" seperti disebut oleh McClelland, yakni motivasi untuk meraih achievement (Motivation of Acchievement) sangat penting dalam sebuah organisasi. Perlu ada kesadaran yang tinggi bahwa adminisrasi kependudukan adalah hak dasar penduduk yang harus dilayani secara prima oleh pemerintah daerah.

kolom - Koran Riau 26 Juli 2016
Tulisan ini sudah di baca 530 kali
sejak tanggal 26-07-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat