drh. Chaidir, MM | Menanti Pilkada Nyaman | HITUNGAN mundur jarum jam Pilkada Serentak Jilid II untuk Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sudah dimulai pada bulan Juni ini. Komisi Pemilihan Umum pusat telah menetapkan 101 daerah menyelenggarakan Pilkada serentak, terdiri dari tujuh provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Hari  pemu
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menanti Pilkada Nyaman

Oleh : drh.chaidir, MM

HITUNGAN mundur jarum jam Pilkada Serentak Jilid II untuk Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sudah dimulai pada bulan Juni ini. Komisi Pemilihan Umum pusat telah menetapkan 101 daerah menyelenggarakan Pilkada serentak, terdiri dari tujuh provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Hari pemungutan suara juga sudah ditetapkan pada Rabu, 15 Februari 2017.

Heboh lagi gaduh lagi, itu pasti. Oleh karena itu dulu, dalam paradigma lama, pemilu disebut pesta demokrasi. Yang namanya pesta alias kenduri, tentulah meriah dan banyak jenis makanan yang terhidang, ada kesibukan yang luar biasa, ada kegembiraan di sana-sini, sering pula ada hiburan musik ronggeng. Dan di akhir pesta, ada sisa makanan yang berserakan, air yang bertumpahan, piring pecah, dan sebagainya. Ada pula basa-basi permintaan maaf dari tuan rumah penyelenggara atas ketidak nyamanan, yang tua tak dituakan, tetamu yang mungkin didudukkan tidak pada tempatnya, juga atas hidangan yang kurang asam garam.

Pilkada adalah pemilu, juga demikian. Ada pertunjukan musik dangdut dengan artis-artis yang seronok, ada pawai sepeda motor yang bising. Umumnya, inheren dalam setiap tahap pilkada, ada banyak masalah yang mencuat baik dalam proses pemungutan suara maupun pasca pencoblosan dan setelah penghitungan suara, ketika pemenang diumumkan. Menjadi kelaziman, pihak yang kalah menggugat, padahal sebelum pencoblosan, para pasangan calon kompak mendeklarasikan pilkada damai: siap kalah siap menang.

Kenyataannya tidak demikian; rupanya lain di bibir lain di hati; lidah memang tak bertulang. Pihak yang kalah selalu menuduh sang pemenang melakukan pelanggaran dan kecurangan, demikian pula sebaliknya. Maka tak ada jalan lain, sengketa akhirnya harus diselesaikan di meja hijau. Di pengadilan kemudian saling menelanjangi, rupanya tak pecundang tak pemenang sama saja, setali tiga uang, sebelas-duabelas, kedua pihak sama-sama melakukan pelanggaran bahkan kecurangan tergantung kesempatan. Tapi karena itu biasanya wilayah timses masing-masing, maka pasangan calon tak tersentuh.

Pilkada biasanya dianggap perang hidup mati para kontestan, ibarat permainan game mortal combat, atau zero sum game. Pendekatannya kalah-menang. Pihak yang kalah ditumpas habis. Padahal, pilkada mestinya tidak demikian. Pilkada bukan memilih seorang penguasa atau pemimpin kelompok atau kepala suku, pilkada langsung adalah cara demokratis untuk memilih seorang pemimpin yang akan menggerakkan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Namun, pilkada langsung pun tak selalu menghasilkan pemimpin yang dikehendaki, penyebabnya antara lain, (1) parpol terlalu dominan dan sangat sentralistis dalam menentukan calon; calon yang diusung daerah belum tentu disetujui elit partai; (2) tidak mudah bagi seorang bakal calon untuk mendapatkan "perahu" karena harus bersaing dengan kader internal parpol; (3) bakal calon harus menyediakan "mahar" (kendati dilarang) dan biaya operasional parpol yang jumlahnya tidak sedikit; (4) tokoh yang diharapkan, tak muncul karena dihadapkan berbagai kendala birokratis di parpol; (5) rendahnya partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya dan tingginya angka golput. Alasan yang disebut terakhir ini, sesungguhya bisa mengubah peta perolehan suara bagi masing-masing calon, bila tingkat partisipasi pemilihnya tinggi, dan golputnya tidak signifikan.

Namun tingkat partisipasi warga bukan merupakan indikator tunggal keberhasilan pilkada. Ada beberapa indikator pilkada di suatu daerah disebut sukses, pertama, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, aman, nyaman, jujur dan adil; kedua, tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada; ketiga, kontestan dan publik taat terhadap asas dan peraturan perundang-undangan pilkada; keempat, minimnya konflik horizontal dan gugatan pilkada; kelima, masyarakat siap menerima dan mendukung apapun hasil pemungutan suara.

Kelima indikator tersebut dengan mudah tentu dapat kita identifikasi satu persatu. Tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2015 memang tergolong rendah. Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih adalah kurangnya sosialisasi dan kurang efektifnya model kampanye yang dikelola KPU. Keterlibatan warga dalam pembuatan alat peraga sangat minim karena dikelola oleh KPU, dan jumlah yang terpasang pun sangat dibatasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang antusias. Di samping itu karisma serang kandidat ikut pula mendorong gairah pemilih untuk menggunakan hak suaranya.

Lebih jauh, partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Bila itu disadari sebagai sesuatu yang seharusnya dipahami oleh warga negara, maka pemilih akan secara sadar menggunakan hak pilihnya. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Tingkat partisipasi yang dimobilisasi sehingga menjadi sangat tinggi, justru bisa menimbulkan kesan otoritarianisme. Pakar politik Silvia Bolgherini kelihatannya sependapat. Menurut Bolgherini partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung - dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Namun studi klasik mengenai partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memberikan catatan: Partisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (contentious). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) sama saja. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Bagaimana pun Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar memerlukan legitimasi yang kuat untuk kepemimpinannya ke depan, sebab masalah semakin banyak, masyarakat semakin plural, adanya semangat transparansi, dan tuntutan tingkat kepuasan pelayanan semakin tinggi. Oleh karenanya sosialisasi pilkada dan pencerahan mengenai esensi partisipasi politik melalui berbagai diseminasi patut didukung oleh seluruh stakeholder. Golput bukan solusi.

kolom - Koran Riau 28 Juni 2016
Tulisan ini sudah di baca 568 kali
sejak tanggal 28-06-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat