drh. Chaidir, MM | Perda vs Donald Trump | APA hubungan Donald Trump Capres Partai Republik Amerika dengan pencabutan 3.143 Perda bermasalah di Indonesia, sebuah negeri yang berlaksa-laksa batu jaraknya dari negeri Obama itu? Jelas, tak ada hubungannya. Saudara bukan dunsanak pun bukan. Tapi, andai Donald Trump jadi Presiden Indonesia, maka
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Perda vs Donald Trump

Oleh : drh.chaidir, MM

APA hubungan Donald Trump Capres Partai Republik Amerika dengan pencabutan 3.143 Perda bermasalah di Indonesia, sebuah negeri yang berlaksa-laksa batu jaraknya dari negeri Obama itu? Jelas, tak ada hubungannya. Saudara bukan dunsanak pun bukan. Tapi, andai Donald Trump jadi Presiden Indonesia, maka dia tidak hanya akan mencabut 3.143 buah Perda seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kita pekan lalu, Donald Trump mungkin akan mencabut 5.000 Perda atau bahkan akan menghapus semua Perda sama sekali.

Demikian burukkah kualitas Peraturan Daerah alias Perda itu di negeri kita? Masalahnya bukan buruk atau tidak buruk. Masalahnya adalah pada persepsi politik rezim yang sedang berkuasa terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada mahzab yang menganggap perlu banyak peraturan untuk menolong rakyat, ada mahzab sebaliknya, yang menganggap tak perlu banyak peraturan untuk menolong rakyat. Kedua mahzab ini tujuannya sama, yakni untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tuan Donald Trump adalah calon Presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik. Dan Partai Republik sudah umum diketahui selama ini, selalu melindungi kepentingan para kapitalis dengan cara menurunkan pajak pendapatan, menghapuskan pajak, menghapuskan semua peraturan pemerintah yang mengontrol kegiatan para kapitalis. Alam pikiran Partai Republik tersebut tidak melulu buruk. Argumennya, bila pajak diturunkan atau dihapus, dan peraturan-peraturan pemerintah dicabut, para kapitalis akan mudah mengembangkan usaha, dan akan leluasa melakukan ekspansi investasi di berbagai bidang usaha. Dengan demikian akan terbuka banyak lapangan pekerjaan, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Masuk akal.

Konsekuensinya, negara akan dikendalikan oleh para konglomerat. Bagi kapitalis konglomerat, ada atau tidak ada pemerintah, itu tidak penting. Pemerintahlah yang harus bergantung pada konglomerat, bukan konglomerat yang bergantung pada pemerintah. Pemerintah dikendalikan demi kepentingan bisnis konglomerat. Itulah sebabnya, setiap presiden Amerika dari partai Republik selalu berusaha menurunkan atau menghapus pajak, sehingga pemerintah tidak punya budget yang cukup untuk melakukan kegiatan.

Sebaliknya, bila presiden Amerika dipegang partai Demokrat, maka pemerintah selalu berusaha menambah jumlah peraturan. Prinsipnya, Partai Demokrat Amerika menginginkan campur tangan pemerintah lebih banyak ke urusan masyarakat, menggaji lebih banyak pegawai negeri, sekolah gratis, orang-orang miskin dan pengangguran ditunjang penuh oleh pemerintah. Lantas dananya darimana? Dananya didapat dengan cara menaikkan tarikan pajak dari masyarakat terutama orang-orang kaya atau konglomerat. Masuk akal juga.

Pencabutan ribuan perda seperti diberitakan, membawa berita baik dan berita buruk sekaligus. Berita baiknya, ada semangat deregulasi dan debirokratisasi yang bisa dinikmati langsung oleh pengusaha besar dan UKM. Akan terjadi pemangkasan mata rantai perizinan. Pelayanan menjadi lebih sederhana dan mudah. Berita buruknya, daerah-daerah yang telah mengkhayal bakal menerima banyak dana retribusi dan pajak daerah, dari Perda yang dibentuk, kini gigit jari.

Paradigma otonomi daerah sesungguhnya memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk bisa memanfaatkan keunggulan potensi daerahnya guna mempercepat pembangunan, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka semenjak otonomi daerah, berbagai Perda dibentuk untuk menggali dan mengeksploitasi kekayaan daerah masing-masing. Hasilnya, daerah pun bergairah, menggeliat bangun. Namun seiring dengan itu, tidak juga kurang daerah yang kebablasan, membentuk perda yang aneh-aneh. Ada perda yang mengatur pemberian nama bayi, perda larangan bagi kedai makan buka selama bulan Ramadan, perda pembatasan waktu kunjung pacar, perda larangan bagi kaum perempuan membonceng sepeda motor menghadap ke depan atau mengangkang, sampai pada perda tes keperawanan, dan sebagainya. Hadeh...

Kinerja pemerintahan daerah (unsur DPRD), tidak diukur dari jumlah Perda yang dihasilkan setiap tahun, tapi sejauh mana DPRD mampu mengawal roda pemerintahan daerah berjalan efektif untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Jadi, pilih gaya Demokrat atau Republik seperti di Amerika itu, atau ada opsi lain, boleh-boleh saja asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan, Tuhan marah, Bro.



kolom - Riau Pos 20 Juni 2016
Tulisan ini sudah di baca 886 kali
sejak tanggal 20-06-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat