drh. Chaidir, MM | Bukan Si Buta dari Gua Hantu | KEWENANGAN atau urusan pemerintahan daerah, mudah diucapkan tapi rumit dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Membaca urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004, bisa membuat kening berkerut tujuh.

Padahal UU in
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bukan Si Buta dari Gua Hantu

Oleh : drh.chaidir, MM

KEWENANGAN atau urusan pemerintahan daerah, mudah diucapkan tapi rumit dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Membaca urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004, bisa membuat kening berkerut tujuh.

Padahal UU ini merupakan bacaan wajib bagi entitas daerah. Elit pemerintahan di eksekutif dan legislatif di daerah harus rela menyediakan waktu membacanya dengan serius. Membaca sambil lalu, apalagi tidak membacanya sama sekali, sama saja seperti si buta diberi pedang. Padahal tokoh yang mahir menggunakan pedang dalam kondisi demikian hanya si buta dari gua hantu. Dan sayangnya, ekskutif dan legislatif di daerah bukanlah si buta dari gua hantu.

Urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang jelas merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan fokus di daerah. Perencanaan yang terarah dan tajam merupakan langkah preventif dalam menghadapi godaan iblis korupsi, kolusi dan konspirasi yang telah banyak makan korban. Bila paham, DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dapat pula melakukan fungsinya itu secara optimal, menjadi mitra sejajar komplementer, rekan strategik bagi pemerintah daerah, tidak asbun atau terkesan sekedar mencari-cari kesalahan atau pembenaran.

Disebut urusan atau kewenangan, secara substansial sebenarnya lebih-kurang sama, setali tiga uang; sebelas-duabelas. Menggunakan istilah kewenangan atau urusan, ini hanya masalah selera rezim. Di awal reformasi di bawah payung UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain.

UU No 22/1999 ini, yang juga populer disebut UU Otonomi Daerah, dari awal dianggap terlalu liberal. Maka lima tahun kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini disebut regulasi omnibus (menampung semua muatan permasalahan), dan istilah kewenangan diganti dengan urusan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama.

Sepuluh tahun kemudian, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka tidak bisa lain kita harus memahami urusan pemerintahan tersebut, seperti adanya urusan absolut, urusan kongkuren, urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi dua pua, ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan walaupun disebut pilihan tapi tetap menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

UU No 23 Tahun 2014 mengatur, ada restrukturisasi urusan pemerintahan di daerah, beberapa diantaranya dikembalikan ke provinsi dari semula dilaksanakan di kabupaten/kota. Misi restrukturisasi kewenangan ini jelas, yakni untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, belaka. Pemerintah tentu telah mengkaji secara mendalam berdasarkan potret empiris pelaksanaan urusan itu selama ini.

Berbeda dengan UU sebelumnya (UU no 22/1999 dan UU No 32/2004), yang memuat beberapa uraian penjelasan dari kewenangan dan urusan masing-masing level pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), UU No 23 Tahun 2016 menguraikan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini. Satu demi satu urusan pemerintahan itu termuat secara limitatif dalam lampiran, apa yang menjadi urusan masing-masing level pemerintahan.

Secara manajerial, semua sumber daya pembangunan seperti manusia, anggaran, peralatan dan perlengkapan serta metoda, tentulah dikhtiarkan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota telah digariskan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, misalnya, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Khusus untuk kehutanan, dari sekian banyak urusan, yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota tinggal hanya urusan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.

Dalam bidang pendidikan misalnya, pemerintah kabupaten/kota hanya tinggal menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pengelolaan pendidikan non formal. Pengelolaan pendidikan menengah (SMA) dan pengelolaan pendidikan khusus dialihkan menjadi urusan pemerintahan provinsi. Pengalihan urusan tersebut diikuti pula dengan urusan penetapan kurikulum muatan lokal, disesuaikan dengan tingkatannya

Pada hakikatnya, urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan presiden. Tapi presiden dan para menteri kabinet tidak mungkin melaksanakannya sendiri, maka sebagian dari kewenangan dan urusan itu diserahkan ke daerah.

Maka peran kepala daerah dan DPRD di daerah sangat menentukan apakah penyelenggaraan urusan pemerintahan itu sukses atau tidak. Pedang kekuasaan itu ada di tangan kepala daerah dan DPRD, bila tak paham menggunakannya akan menimbulkan korban. Penyelenggaraan dan pengalihan urusan pemerintahan yang demikian kompleks memerlukan kompetensi, komitmen, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang gampang-gampang sulit. Tergantung niatnya. Si buta dari gua hantu tak dilahirkan lagi oleh ibu pertiwi.


kolom - Koran Riau 14 Juni 2016
Tulisan ini sudah di baca 959 kali
sejak tanggal 14-06-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat