drh. Chaidir, MM | Hantu Pecah Kongsi | MENJELANG petang di ujung senja kemarin, isu pengisian jabatan lowong wakil gubernur Riau masih hangat dibicarakan semenjak Andi Rahman dilantik sebagai Gubernur Riau pada 25 Mei lalu. Masyarakat Riau umumnya memahami, posisi tersebut menjadi hak Partai Golkar sebagai pemenang pilgubri 2014 silam. B
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Hantu Pecah Kongsi

Oleh : drh.chaidir, MM

MENJELANG petang di ujung senja kemarin, isu pengisian jabatan lowong wakil gubernur Riau masih hangat dibicarakan semenjak Andi Rahman dilantik sebagai Gubernur Riau pada 25 Mei lalu. Masyarakat Riau umumnya memahami, posisi tersebut menjadi hak Partai Golkar sebagai pemenang pilgubri 2014 silam. Bila hendak diisi, maka Partai Golkarlah yang berhak mengajukan calon wakil gubernur - siapapun figurnya - untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka, kalau tidak mau repot, serahkan saja bulat-bulat ke Partai Golkar habis perkara. Tapi perkaranya tak habis sampai di situ. Ada segunung harapan, ada selumbung aspirasi, ada seikat janji para pendiri daerah ini yang belum tunai, yakni menghadirkan kemakmuran yang bermarwah bagi masyarakat Riau. Dipahami, impian itu tak mungkin diraih sekaligus ibarat meniup lampu aladin, tapi secara bertahap bolehlah berharap.

Namun harapan tinggal harapan. Masalah demi masalah tak kunjung habis mendera, daerah ini seperti tak putus dirundung malang. Penjarahan hutan, pembakaran lahan, kabut asap, banjir, aksi begal, narkoba, kasus hukum yang menjerat petinggi negeri; sampai surga minyak mentah yang ditakdirkan mengendap di perut bumi Riau mulai mengering. Kesejahteraan yang dinikmati masyarakat tempatan sebagai imbalan kekayaaan alam, tidaklah seberapa. Dari pembangunan infrastruktur saja, daerah ini bahkan relatif tertinggal dibanding provinsi tetangga.

Kepemimpinan daerah yang utuh saja belum tentu mampu mengejar kertinggalan, apalagi tidak utuh. Umum diketahui masyarakat Riau, duet Gubernur RZ-Wagub Wan AB (2003-2008) dan duet Gubernur RZ-Wagub Mambang Mit (2008-2013), hanya harmonis sekejap. Terakhir duet Gubernur Annas Maakmun-Wagub Andi Rahman, kendati belum terungkap ke permukaan, sudah menjadi rahasia umum kemesraan pasangan ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera berlalu. Penyebab pecahnya kongsi, apalagi kalau bukan masalah kepentingan.

Koran Haluan (17/12/2015) mengungkap angka yang memprihatinkan. Ada 971 kepala daerah yang pecah kongsi atau 94,64% dari 1.026 kepala daerah yang dipilih langsung pada periode 2005 hingga 2013. Dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri, seperti diberitakan, kepala daerah yang pecah kongsi meliputi 57 pasangan gubernur dan wakil gubernur serta 914 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota. Pasangan yang harmonis hanya 55 pasangan, meliputi enam pasangan gubernur dan wakil gubernur serta 49 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota. Diungkapkan pula, keharmonisan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi, terutama bila keduanya tidak berstatus sebagai politisi. Pasangan politisi-birokrat dianggap bisa stabil.

Berkaca dari fakta tersebut, Gubernur Andi Rahman (dan Partai Golkar) tentulah ekstra hati-hati mempertimbangkan calon wakil gubernur yang akan diajukannya. Konon kabarnya, banyak pihak yang telah menyorongkan nama, mulai dari pusat, parpol, sampai pada organisasi kemasyarakatan dan paguyuban. Silang sengketa pendapat pun muncul di berbagai media terutama media sosial. Gelagatnya, siapapun yang dipilih akan melukai kelompok lain.

Jangan lupa, mulai tahun 2017, Riau akan segera bersiap-siap menyongsong pilkada serentak gelombang ketiga bulan Juni 2018. Pilgub Riau masuk dalam agenda pilkada serentak 2018 tersebut. Heboh lagi gaduh lagi. Gubernur dan wakil gubernur akan tercurah perhatiannya pada pentahapan pilgubri, tidak lagi efektif menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada jaminan Gubernur Andi Rahman dan Wakilnya (siapapun yang ditetapkan) akan maju bersama berpasangan. Hantu pecah kongsi mengintai.

Bila demikian, kita cermatilah bersama Pasal 63 ayat (1) UU no 23 Tahun 2014, yang berbunyi, "Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah." Kata "dapat" memiliki konotasi, kepala daerah tidak wajib mengusulkan pegangkatan wakil kepala daerah. Ternyata, oh ternyata, secara limitatif undang-undang kita menganggap jabatan wakil kepala daerah tak lebih dari mentimun bungkuk; dimasukkan tak menambah dibuang tak mengurangi. Bila lowong lebih sedikit mudaratnya, biarkanlah lowong.

kolom - Riau Pos 13 Juni 2016
Tulisan ini sudah di baca 2563 kali
sejak tanggal 13-06-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat