drh. Chaidir, MM | Menanti Kiprah Empat Serangkai | AKHIRNYA Andi Rahman resmi dilantik sebagai Gubernur Riau oleh Presiden Jokowi di istana negara Jakarta pada 25 Mei lalu. Dengan demikian, status Plt Gubernur Andi Rahman resmi pula tanggal, setelah atribut itu disandangnya kian kemari ke hilir ke mudik selama hampir dua tahun. Letih masyarakat Riau
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menanti Kiprah Empat Serangkai

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA Andi Rahman resmi dilantik sebagai Gubernur Riau oleh Presiden Jokowi di istana negara Jakarta pada 25 Mei lalu. Dengan demikian, status Plt Gubernur Andi Rahman resmi pula tanggal, setelah atribut itu disandangnya kian kemari ke hilir ke mudik selama hampir dua tahun. Letih masyarakat Riau mendengar istilah Plt tersebut berkumandang setiap hari, tak pagi tak siang tak malam. Namun agaknya, letih masyarakat lebih letih lagi Andi Rahman sang penyandang. Demikian memasyarakatnya penggunaan istilah itu, sampai seakan menimbulkan brand image (merek dagang) di Riau, sebutlah Andi Rahman tentu terbayang Plt, sebutlah Plt tentu terbayang Andi Rahman.

Dalam dua tahun terakhir ini, Riau memang sedang musim Plt. Plt adalah akronim dari "Pelaksana Tugas" (suatu istilah yang jamak dalam organisasi pemerintahan). Setelah penetapannya sebagai Plt Gubri ketika itu, secara manajerial Andi Rahman melakukan pembenahan organisasi, mengangkat sejumlah pejabat untuk masa transisi dengan status Plt, seperti Plt kepala dinas, Plt kepala badan, Plt Sekretaris Dewan, dan tak terkecuali jabatan tertinggi di jenjang pegawai pemerintah daerah, yakni Sekretaris Daerah Provinsi, diisi oleh pejabat dengan status Plt. Maka gurau di kedai kopi pun tak terhindarkan: "Riau Negeri Plt".

Iklim cohesiveness organisasi pemerintahan Provinsi Riau, setuju atau tidak, mengalami masa suram pasca ditahannya Gubernur Annas Maakmun, September 2014, lebih kurang dua tahun lalu. Masyarakat Riau ibarat anak ayam kehilangan induk, sebuah kondisi yang tidak kondusif, karena masyarakat Melayu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kehadiran seorang pemimpin, sebagaimana disebut dalam pepatah adat, bertuah ayam ada induknya/bertuah serai ada rumpunnya/bertuah rumah ada tuanya/bertuah kampung ada penghulunya/bertuah negeri ada rajanya. Bila negeri tidak beraja/bila kampung tak berpenghulu/bila rumah tidak bertua/angin lalu tempias pun lalu/tuah hilang marwah terbuang/hidup celaka sengketa pun datang.

Artinya, bila sebuah negeri tak ada pemimpinnya, negeri itu tak lagi dihargai, tak ubahnya mentimun bungkuk, hanya dipandang sebelah mata, dan orang lain pun akan berlantas angan. Negeri itu jadi pecundang. Penyair Yunani Kuno Euripides (406 SM) menulis, "Sepuluh serdadu yang dipimpin dengan bijak dapat mengalahkan seratus serdadu musuh yang tidak punya pemimpin." Dalam nada ekstrim bahkan dipahami dengan getir, sezalim apapun seorang pemimpin tetap lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.

Harap dicatat, kita tidak sedang berbicara tentang kapasitas Gubernur Andi Rahman sebagai seorang pemimpin, bukan. Kita sedang berbicara tentang manajemen organisasi pemerintahan. Dirasakan atau tidak oleh masyarakat awam, secara organisatoris, Riau sesungguhnya sedang dilanda krisis struktur organisasi terhebat sepanjang sejarah berdirinya Provinsi itu; belum pernah struktur organisasinya kocar-kacir seperti ini.

Betapa tidak, dari empat serangkai pemimpin tertinggi provinsi, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, dan Sekretaris Daerah provinsi, tidak satu pun terisi secara definitif. Posisi Gubernur dipegang Plt, Sekretaris Daerah Provinsi diisi Plt, sementara jabatan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, lowong. Dalam keadaan demikian, sehebat apapun seorang Plt Gubernur (atau bahkan seorang gubernur definitif), sukar diharapkan bisa optimal menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Sebab, paradigma gubernur sebagai penguasa tunggal di daerah (UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah), sudah lama berlalu. Kini gubernur (UU No 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kendati secara manajemen pemerintahan tetap merupakan pejabat tertinggi di daerah, namun dalam menjalankan tugasnya memerlukan mitra. Gubernur harus membangun komunikasi yang baik dengan wakil gubernur, ketua DPRD, dan sekretaris daerah. Peran kepemimpinannya persis seperti ungkapan adat Melayu, hanya "ditinggikan seranting didulukan selangkah".

Kita belum bicara tentang transformasi birokrasi yang sesungguhnya ruh dalam reformasi birokrasi. Pembenahan struktur organisasi saja belum selesai. Kita masih sibuk dengan proses rekrutmen, tarik-menarik dalam pengisian posisi elit manajemen pemerintahan, sementara di luar sana, kompetitor dalam berbagai entitas, telah khatam dan memiliki banyak waktu untuk berpikir tentang pengembangan kreativitas dan inovasi.

Inovasi pemerintahan daerah menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era modern sekarang, karena memuat substansi pembaharuan. Demikian pentingnya, sehingga UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit mengatur kebijakan inovasi pemerintahan daerah yang meliputi beberapa prinsip yakni: a) peningkatan efisiensi; b) perbaikan efektivitas; c) perbaikan kualitas pelayaan; d) tidak ada konflik kepentingan; e) berorientasi kepada kepentingan umum; f) dilakukan secara terbuka; g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Padahal segudang permasalahan menanti solusi cepat, tepat dan komprehensif. Dan itu tentulah membutuhkan tukar pikiran di antara elit pemerintahan daerah. Empat serangkai pemimpin daerah yang utuh saja belum tentu cukup untuk menyelesaikan permasalahan, apatah lagi tidak utuh. Tuntutan kebutuhan masyarakat berkembang cepat. Masyarakat siap tak siap, juga harus bersaing dalam skema globalisasi atau MEA. Bahkan dengan sesama provinsi lain pun kita harus berkompetisi memperebutkan sumber daya pembangunan. Maka, sebagai tanggung jawab sejarah dan moral kepada "negeri laut sakti rantau bertuah" ini, tak ada pilihan lain, para pemimpin harus bergegas membenahi organisasi pemerintahan daerah sebagai langkah awal manajerial untuk membangun Riau super team yang tangguh.

Pekan ini figur calon wakil gubernur Riau agaknya akan segera diketahui publik. Figur calon sekretaris daerah provinsi pun pasti satu dari tiga calon yang sudah diumumkan. Yang masih samar adalah figur calon ketua DPRD. Namun siapa pun figur yang akan ditetapkan untuk mengisi tiga posisi lainnya dalam empat serangkat pemimpin daerah, tak masalah, yang penting mereka memiliki kapasitas dan integritas serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang sudah letih dengan berbagai masalah. Tolok-ukur ujian keberhasilan di mata awam mudah saja, bila keadaan tidak lebih baik dibanding "era negeri Plt" sebelumnya, berarti empat serangkai kita meleset. Kita tunggu.

kolom - Koran Riau 7 Juni 2016
Tulisan ini sudah di baca 1888 kali
sejak tanggal 07-06-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat